
Regulasi Drone
14
Dokumen PDF
6
Jenis peraturan
14
Halaman pembahasan
Gratis
Tanpa pendaftaran
01 / 06
Dasar hukum penerbangan dan ruang udara di Indonesia.
UU Nomor 1 Tahun 2009
Dasar hukum seluruh kegiatan penerbangan, termasuk pesawat udara tanpa awak. Memuat kewajiban lisensi personel (Pasal 58), larangan menerbangkan pesawat udara yang membahayakan (Pasal 53), larangan kegiatan di KKOP tanpa izin (Pasal 210), dan ketentuan pidananya (Pasal 411 dan 421).
UU Nomor 21 Tahun 2025
Mengatur pengelolaan ruang udara nasional, status kawasan udara terlarang, terbatas, dan berbahaya, serta izin aktivitas seperti survei, pemetaan, dan pemotretan udara. Memuat ancaman pidana baru untuk pelanggaran kawasan udara. Pasal 61 mencabut ketentuan kawasan udara dalam UU 1/2009.
UU Nomor 27 Tahun 2022
Relevan bagi operator drone yang merekam, menyimpan, atau mengolah foto dan video yang memuat data pribadi, misalnya wajah atau pelat nomor kendaraan.
02 / 06
Peraturan pelaksana undang-undang di bidang penerbangan dan wilayah udara.
PP Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan pelaksana UU Cipta Kerja di bidang penerbangan. Menjadi salah satu dasar penetapan peraturan keselamatan penerbangan sipil, termasuk PKPS Bagian 22 untuk RPAS.
PP Nomor 4 Tahun 2018
Mengatur pengamanan wilayah udara, termasuk kawasan udara terlarang (prohibited area) dan kawasan udara terbatas (restricted area). Penting dipahami sebelum terbang di dekat objek vital dan instalasi militer.
03 / 06
Aturan teknis pengoperasian, sertifikasi pilot, dan kelaikan drone.
PM 63 Tahun 2021
Aturan utama bagi pilot drone di Indonesia. Mengatur drone kategori SPUKTA (lebih dari 250 gram hingga 25 kilogram), batasan operasi, Remote Pilot Certificate (RPC), syarat pemohon (107.61), dan bidang pengetahuan aeronautika yang diujikan (107.73). Mencabut PM 163 Tahun 2015.
PM 37 Tahun 2020
Mengatur pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia, termasuk kawasan yang memerlukan izin. Mencabut PM 180 Tahun 2015 dan PM 47 Tahun 2016.
PM 34 Tahun 2021
Standar kelaikudaraan untuk sistem pesawat udara yang dikendalikan jarak jauh (Remotely Piloted Aircraft System). Relevan bagi produsen, perakit, dan operator drone yang memerlukan sertifikasi kelaikudaraan.
04 / 06
Petunjuk teknis dan surat edaran pelaksana PKPS 107.
KP 242 Tahun 2019
Petunjuk teknis Staff Instruction Part 8900-12.01 tentang pengenalan dan pendaftaran drone (Small Unmanned Aircraft System Registration and Identification).
SE.009/DKPPU/IX/2022
Kurikulum dan silabus pelatihan remote pilot: 43 jam pelajaran, terdiri dari 38 JP teori dan 5 JP praktik terbang, serta persyaratan pengajar. Acuan bagi seluruh penyelenggara pelatihan remote pilot.
SE.010/DKPPU/VI/2025
Prosedur evaluasi bagi badan hukum yang ingin menjadi lembaga pelatihan remote pilot rating SPUKTA yang diakui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
05 / 06
Untuk pilot drone yang menghasilkan peta, orthophoto, dan data geospasial.
UU Nomor 4 Tahun 2011
Dasar hukum penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia, yaitu Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT), termasuk pihak yang berwenang menyelenggarakannya. Relevan bagi pekerjaan pemetaan udara dengan drone.
Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021
Tata cara penyelenggaraan IGD dan IGT sebagai pelaksana PP 45 Tahun 2021. Mencabut Peraturan BIG Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Pengumpulan Data Geospasial Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar Skala Besar.
06 / 06
Petunjuk teknis pemetaan tambang dengan drone dari Kementerian ESDM.
Kepdirjen Minerba 17 Tahun 2023
Acuan bagi pemegang IUP dan IUPK untuk memetakan kemajuan tambang dengan drone: kriteria tambang yang wajib dipetakan, kompetensi pilot dan juru ukur, peralatan, standar GCP dan ICP, GSD 5 cm, overlap, ketelitian ortofoto 0,3 m, dan format hasil.
FAQ
Status diperiksa 12 November 2026. Peraturan dapat berubah, cocokkan dengan JDIH Kemenhub atau database BPK.
PM 63 Tahun 2021 tentang PKPS Bagian 107. Peraturan ini mengatur drone kategori SPUKTA (lebih dari 250 gram hingga 25 kilogram), batasan operasi, dan Remote Pilot Certificate (RPC). Materi ujian remote pilot juga mengacu pada bidang pengetahuan dalam PKPS 107.73.
Masih berlaku, dengan beberapa perubahan melalui UU Cipta Kerja. Selain itu, Pasal 7 ayat (2) sampai (4), Pasal 8, Pasal 401, dan Pasal 402 dicabut oleh Pasal 61 UU 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara.
Dokumen di halaman ini adalah salinan peraturan yang diterbitkan pemerintah, disediakan untuk memudahkan belajar. Untuk keperluan hukum, selalu cocokkan dengan sumber resmi seperti JDIH Kementerian Perhubungan atau database peraturan BPK, karena peraturan dapat berubah.
Keduanya diurus melalui SIDOPI GO dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pengajuan RPC memerlukan sertifikat pelatihan remote pilot yang mengikuti kurikulum SE.009/DKPPU/IX/2022.

Dari regulasi ke lapangan
Peraturan SPUKTA, ruang udara, dan KKOP dibahas tuntas dalam pelatihan remote pilot bersama instruktur bersertifikat.