PT Remote Pilot Indonesia
Pelatihan
Sertifikasi
Sumber Daya
Tentang
Minta Penawaran
PT Remote Pilot Indonesia

PT Remote Pilot Indonesia

Pusat pelatihan dan sertifikasi remote pilot sejak 2018. Dipercaya kementerian, lembaga, BUMN, dan perusahaan di seluruh Indonesia.

Program

  • Sertifikasi Remote Pilot
  • Sertifikasi BNSP Drone
  • Sertifikasi BNSP GIS
  • Pelatihan Pemetaan
  • Pelatihan LiDAR
  • Pelatihan Termal
  • Pelatihan Spraying
  • Fixed Wing & VTOL
  • Surveillance & Security
  • Foto & Videografi
  • Perusahaan & Instansi
  • Pelatihan di Lokasi Wisata
  • Training of Trainer

Perusahaan

  • Tentang Kami
  • Galeri
  • Alumni
  • Careers
  • Kontak

Sumber Daya

  • Jalur Karir
  • Blog
  • Regulasi Drone
  • Panduan SIDOPI GO
  • FAQ
  • Verifikasi Sertifikat
  • Minta Penawaran
Kantor
Indonesia Stock Exchange
Tower 1, Level 3, Unit 304
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53
SCBD, Jakarta Selatan 12190
WhatsApp
+62 817 9167 799
Email
[email protected]
InstagramYouTubeLinkedIn
Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanDisclaimer

© 2026 PT Remote Pilot Indonesia. Hak cipta dilindungi.

REMOTE PILOT

Foto udara pilot Remote Pilot Indonesia di dermaga menatap laut

Regulasi Drone

Aturan Terbang di Langit Indonesia

Unduh peraturan drone resmi, dari UU Penerbangan hingga PKPS 107, lengkap dengan pembahasan setiap dokumen.
Lihat Daftar RegulasiMulai dari PKPS 107

14

Dokumen PDF

6

Jenis peraturan

14

Halaman pembahasan

Gratis

Tanpa pendaftaran

01 / 06

Undang-Undang

Dasar hukum penerbangan dan ruang udara di Indonesia.

  1. 01

    UU Nomor 1 Tahun 2009

    Penerbangan

    Dasar hukum seluruh kegiatan penerbangan, termasuk pesawat udara tanpa awak. Memuat kewajiban lisensi personel (Pasal 58), larangan menerbangkan pesawat udara yang membahayakan (Pasal 53), larangan kegiatan di KKOP tanpa izin (Pasal 210), dan ketentuan pidananya (Pasal 411 dan 421).

    Baca PembahasanPDF · 267 hlm · 0,8 MB
  2. 02

    UU Nomor 21 Tahun 2025

    Pengelolaan Ruang Udara

    Mengatur pengelolaan ruang udara nasional, status kawasan udara terlarang, terbatas, dan berbahaya, serta izin aktivitas seperti survei, pemetaan, dan pemotretan udara. Memuat ancaman pidana baru untuk pelanggaran kawasan udara. Pasal 61 mencabut ketentuan kawasan udara dalam UU 1/2009.

    Baca PembahasanPDF · 51 hlm · 3,2 MB
  3. 03

    UU Nomor 27 Tahun 2022

    Pelindungan Data Pribadi

    Relevan bagi operator drone yang merekam, menyimpan, atau mengolah foto dan video yang memuat data pribadi, misalnya wajah atau pelat nomor kendaraan.

    Baca PembahasanPDF · 50 hlm · 2,8 MB

02 / 06

Peraturan Pemerintah

Peraturan pelaksana undang-undang di bidang penerbangan dan wilayah udara.

  1. 04

    PP Nomor 32 Tahun 2021

    Penyelenggaraan Bidang Penerbangan

    Peraturan pelaksana UU Cipta Kerja di bidang penerbangan. Menjadi salah satu dasar penetapan peraturan keselamatan penerbangan sipil, termasuk PKPS Bagian 22 untuk RPAS.

    Baca PembahasanPDF · 85 hlm · 3,2 MB
  2. 05

    PP Nomor 4 Tahun 2018

    Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia

    Mengatur pengamanan wilayah udara, termasuk kawasan udara terlarang (prohibited area) dan kawasan udara terbatas (restricted area). Penting dipahami sebelum terbang di dekat objek vital dan instalasi militer.

    Baca PembahasanPDF · 36 hlm · 2,6 MB

03 / 06

Peraturan Menteri Perhubungan

Aturan teknis pengoperasian, sertifikasi pilot, dan kelaikan drone.

  1. 06

    PM 63 Tahun 2021

    PKPS Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak

    Aturan utama bagi pilot drone di Indonesia. Mengatur drone kategori SPUKTA (lebih dari 250 gram hingga 25 kilogram), batasan operasi, Remote Pilot Certificate (RPC), syarat pemohon (107.61), dan bidang pengetahuan aeronautika yang diujikan (107.73). Mencabut PM 163 Tahun 2015.

    Baca PembahasanPDF · 37 hlm · 0,4 MB
  2. 07

    PM 37 Tahun 2020

    Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia

    Mengatur pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia, termasuk kawasan yang memerlukan izin. Mencabut PM 180 Tahun 2015 dan PM 47 Tahun 2016.

    Baca PembahasanPDF · 19 hlm · 4,9 MB
  3. 08

    PM 34 Tahun 2021

    PKPS Bagian 22 tentang Standar Kelaikudaraan RPAS

    Standar kelaikudaraan untuk sistem pesawat udara yang dikendalikan jarak jauh (Remotely Piloted Aircraft System). Relevan bagi produsen, perakit, dan operator drone yang memerlukan sertifikasi kelaikudaraan.

    Baca PembahasanPDF · 85 hlm · 4,5 MB

04 / 06

Ketentuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Petunjuk teknis dan surat edaran pelaksana PKPS 107.

  1. 09

    KP 242 Tahun 2019

    Pengenalan dan Pendaftaran Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak

    Petunjuk teknis Staff Instruction Part 8900-12.01 tentang pengenalan dan pendaftaran drone (Small Unmanned Aircraft System Registration and Identification).

    Baca PembahasanPDF · 15 hlm · 0,5 MB
  2. 10

    SE.009/DKPPU/IX/2022

    Kurikulum dan Silabus Remote Pilot Rating SPUKTA

    Kurikulum dan silabus pelatihan remote pilot: 43 jam pelajaran, terdiri dari 38 JP teori dan 5 JP praktik terbang, serta persyaratan pengajar. Acuan bagi seluruh penyelenggara pelatihan remote pilot.

    Baca PembahasanPDF · 9 hlm · 1,2 MB
  3. 11

    SE.010/DKPPU/VI/2025

    Prosedur Evaluasi Lembaga Pelatihan Remote Pilot Rating SPUKTA yang Diakui

    Prosedur evaluasi bagi badan hukum yang ingin menjadi lembaga pelatihan remote pilot rating SPUKTA yang diakui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

    Baca PembahasanPDF · 17 hlm · 1,9 MB

05 / 06

Informasi Geospasial

Untuk pilot drone yang menghasilkan peta, orthophoto, dan data geospasial.

  1. 12

    UU Nomor 4 Tahun 2011

    Informasi Geospasial

    Dasar hukum penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia, yaitu Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT), termasuk pihak yang berwenang menyelenggarakannya. Relevan bagi pekerjaan pemetaan udara dengan drone.

    Baca PembahasanPDF · 42 hlm · 0,3 MB
  2. 13

    Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021

    Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial

    Tata cara penyelenggaraan IGD dan IGT sebagai pelaksana PP 45 Tahun 2021. Mencabut Peraturan BIG Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Pengumpulan Data Geospasial Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar Skala Besar.

    Baca PembahasanPDF · 189 hlm · 8,1 MB

06 / 06

Sektor Pertambangan

Petunjuk teknis pemetaan tambang dengan drone dari Kementerian ESDM.

  1. 14

    Kepdirjen Minerba 17 Tahun 2023

    Petunjuk Teknis Pemetaan dan Evaluasi Kemajuan Tambang Mineral dan Batubara dengan Teknologi UAV

    Acuan bagi pemegang IUP dan IUPK untuk memetakan kemajuan tambang dengan drone: kriteria tambang yang wajib dipetakan, kompetensi pilot dan juru ukur, peralatan, standar GCP dan ICP, GSD 5 cm, overlap, ketelitian ortofoto 0,3 m, dan format hasil.

    Baca PembahasanPDF · 24 hlm · 3,5 MB

FAQ

Pertanyaan Umum

Status diperiksa 12 November 2026. Peraturan dapat berubah, cocokkan dengan JDIH Kemenhub atau database BPK.

Regulasi mana yang paling penting bagi pilot drone?

PM 63 Tahun 2021 tentang PKPS Bagian 107. Peraturan ini mengatur drone kategori SPUKTA (lebih dari 250 gram hingga 25 kilogram), batasan operasi, dan Remote Pilot Certificate (RPC). Materi ujian remote pilot juga mengacu pada bidang pengetahuan dalam PKPS 107.73.

Apakah UU 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan masih berlaku?

Masih berlaku, dengan beberapa perubahan melalui UU Cipta Kerja. Selain itu, Pasal 7 ayat (2) sampai (4), Pasal 8, Pasal 401, dan Pasal 402 dicabut oleh Pasal 61 UU 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara.

Apakah dokumen di halaman ini resmi?

Dokumen di halaman ini adalah salinan peraturan yang diterbitkan pemerintah, disediakan untuk memudahkan belajar. Untuk keperluan hukum, selalu cocokkan dengan sumber resmi seperti JDIH Kementerian Perhubungan atau database peraturan BPK, karena peraturan dapat berubah.

Di mana mengurus registrasi drone dan RPC?

Keduanya diurus melalui SIDOPI GO dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pengajuan RPC memerlukan sertifikat pelatihan remote pilot yang mengikuti kurikulum SE.009/DKPPU/IX/2022.

Tim dan peserta Remote Pilot Indonesia berseragam RPI di dermaga

Dari regulasi ke lapangan

Pahami aturannya, terbang dengan legal

Peraturan SPUKTA, ruang udara, dan KKOP dibahas tuntas dalam pelatihan remote pilot bersama instruktur bersertifikat.

Program SertifikasiJadwal Kelas Reguler
Kurikulum
43 JP sesuai SE.009/DKPPU/IX/2022
Format
4 hari teori online, 1 hari praktik
Hasil
Pendampingan sampai pengajuan RPC