PT Remote Pilot Indonesia
Pelatihan
Sertifikasi
Sumber Daya
Tentang
Minta Penawaran
PT Remote Pilot Indonesia

PT Remote Pilot Indonesia

Pusat pelatihan dan sertifikasi remote pilot sejak 2018. Dipercaya kementerian, lembaga, BUMN, dan perusahaan di seluruh Indonesia.

Program

  • Sertifikasi Remote Pilot
  • Sertifikasi BNSP Drone
  • Sertifikasi BNSP GIS
  • Pelatihan Pemetaan
  • Pelatihan LiDAR
  • Pelatihan Termal
  • Pelatihan Spraying
  • Fixed Wing & VTOL
  • Surveillance & Security
  • Foto & Videografi
  • Perusahaan & Instansi
  • Pelatihan di Lokasi Wisata
  • Training of Trainer

Perusahaan

  • Tentang Kami
  • Galeri
  • Alumni
  • Careers
  • Kontak

Sumber Daya

  • Jalur Karir
  • Blog
  • Regulasi Drone
  • Panduan SIDOPI GO
  • FAQ
  • Verifikasi Sertifikat
  • Minta Penawaran
Kantor
Indonesia Stock Exchange
Tower 1, Level 3, Unit 304
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53
SCBD, Jakarta Selatan 12190
WhatsApp
+62 817 9167 799
Email
[email protected]
InstagramYouTubeLinkedIn
Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanDisclaimer

© 2026 PT Remote Pilot Indonesia. Hak cipta dilindungi.

REMOTE PILOT

Tiga pilot berseragam RPI memegang controller
←Regulasi Drone

Peraturan Menteri Perhubungan

PM 63 Tahun 2021

PKPS Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak
Download PDFBaca Pembahasan
Jenis
Peraturan Menteri
Ditetapkan
8 Juli 2021
Diundangkan
19 Juli 2021
Berita Negara
2021 Nomor 820
Dokumen
PDF · 37 halaman · 0,4 MB

Ringkasan

PM 63 Tahun 2021

Aturan utama bagi pilot drone di Indonesia. Mengatur drone kategori SPUKTA (lebih dari 250 gram hingga 25 kilogram), batasan operasi, Remote Pilot Certificate (RPC), syarat pemohon (107.61), dan bidang pengetahuan aeronautika yang diujikan (107.73). Mencabut PM 163 Tahun 2015.

Download PDF (0,4 MB)

Baca juga

  • Apa itu remote pilot
  • 12 Aeronautical Knowledge

PM 63 Tahun 2021 menetapkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (SPUKTA). Inilah peraturan yang paling sering dirujuk pilot drone di Indonesia: mengatur cara terbang, sertifikat remote pilot (RPC), dan pendaftaran drone. Peraturan ini mencabut PM 163 Tahun 2015 yang sebelumnya mengatur hal yang sama.

Ruang Lingkup

Butir 107.1 menyatakan PKPS 107 mencakup pendaftaran, sertifikasi remote pilot, dan pengoperasian sistem pesawat udara sipil kecil tanpa awak di wilayah Republik Indonesia. PKPS 107 tidak berlaku untuk operasi angkutan udara, pesawat yang tunduk pada PKPS 101 (balon udara yang ditambatkan, layang-layang, roket tanpa awak, dan balon udara bebas tanpa awak), serta pesawat yang memenuhi kriteria PKPS 47 butir 47.3.

Kategori SPUKTA mencakup drone dengan berat keseluruhan lebih dari 250 gram hingga 25 kilogram (0,55 sampai 55 lbs), termasuk segala sesuatu yang ada di dalamnya.

Struktur PKPS 107

Sub bagianIsiButir
AKetentuan umum: ruang lingkup, hobi, definisi, inspeksi, pelaporan kecelakaan107.1 sampai 107.9
BKetentuan pengoperasian107.11 sampai 107.51
CSertifikasi remote pilot107.53 sampai 107.79
DPendaftaran pesawat udara kecil tanpa awak107.87 sampai 107.94
EPengecualian107.200 dan 107.205

Batasan Pengoperasian Utama

  • Siang hari (107.29): hanya antara matahari terbit dan terbenam.
  • Visual line of sight (107.31): RPIC, pengamat visual bila ada, dan pemegang kendali harus dapat melihat drone tanpa alat bantu selain kacamata atau lensa kontak.
  • Di atas kerumunan (107.39): dilarang, kecuali orang-orang tersebut terlibat langsung dalam operasi atau berada di bawah bangunan tertutup atau di dalam kendaraan diam yang melindungi.
  • Sekitar bandar udara (107.43): dilarang mengganggu operasi dan lalu lintas pesawat di bandara, tempat pendaratan helikopter, atau pesawat amfibi.
  • Wilayah terlarang atau terbatas (107.45): hanya dengan izin dari instansi yang berwenang.
  • Batas teknis (107.51): kecepatan maksimal 87 knot (100 mil per jam); ketinggian maksimal 400 kaki (120 meter) di atas permukaan tanah, kecuali dalam radius 400 kaki dari bangunan dan tidak lebih dari 400 kaki di atas puncak bangunan terdekat; jarak pandang minimal 3 mil (4,8 km); jarak dari awan minimal 500 kaki di bawah dan 2.000 kaki horizontal.

Untuk operasi di ruang udara tertentu, butir 107.41 merujuk ke Peraturan Menteri tentang pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia, yaitu PM 37 Tahun 2020.

Drone untuk Hobi

Butir 107.2 mengatur drone untuk hobi atau rekreasi: diterbangkan hanya untuk hobi, dioperasikan berdasarkan organisasi berbasis komunitas, beratnya tidak lebih dari 15 lbs (7 kg), dan tetap memenuhi butir-butir keselamatan tertentu, antara lain 107.29 (siang hari), 107.31 (VLOS), 107.39 (kerumunan), dan 107.51 (batasan pengoperasian).

Pelaporan Kecelakaan

Butir 107.9 mewajibkan remote pilot melapor kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau Otoritas Bandara terdekat paling lambat 10 hari kalender setelah operasi yang menyebabkan seseorang cedera, atau kerusakan pada benda selain drone itu sendiri.

Sertifikat Remote Pilot (RPC)

  • Kewajiban (107.12): tidak seorang pun boleh memegang kendali SPUKTA tanpa RPC, kecuali di bawah pengawasan langsung RPIC bersertifikat.
  • Syarat pemohon (107.61): WNI, minimal 17 tahun, mampu berbahasa Inggris, sehat fisik dan mental, dan lulus ujian pengetahuan aeronautika.
  • Sertifikat sementara (107.64): dapat diterbitkan hingga 120 hari kalender sambil menunggu sertifikat permanen.
  • Pembaruan pengetahuan (107.65): remote pilot harus telah lulus ujian awal atau berkala dalam 24 bulan kalender sebelumnya untuk dapat mengoperasikan SPUKTA. Dalam praktik saat ini, RPC yang diterbitkan melalui SIDOPI GO berlaku 1 tahun.
  • Ujian (107.67 sampai 107.71): nilai kelulusan ditetapkan Dirjen (saat ini 70, dari 60 soal dalam 90 menit, dengan kesempatan ujian 3 kali di SIDOPI GO), kecurangan dilarang dengan sanksi larangan 1 tahun, dan ujian ulang dapat diajukan 14 hari setelah gagal.
  • Materi (107.73): bidang pengetahuan aeronautika yang diujikan. Penjabarannya ada di 12 Aeronautical Knowledge.

Pendaftaran Drone

  • Syarat (107.89): tidak terdaftar di negara lain; dimiliki WNI atau badan hukum Indonesia, atau dimiliki pihak asing tetapi dioperasikan oleh WNI atau badan hukum Indonesia berdasarkan perjanjian; diajukan oleh WNI atau badan hukum Indonesia; dan beratnya lebih dari 250 gram hingga 25 kilogram.
  • Sertifikat pendaftaran (107.90): diajukan dengan formulir sesuai SI 8900-12.01. Sertifikat ini bukan bukti kepemilikan.
  • Masa berlaku (107.91): sesuai tanggal di sertifikat, paling lama 3 tahun kalender sejak diterbitkan. Sertifikat yang tidak diperpanjang batal otomatis (107.93).
  • Tanda pengenal (107.94): drone hanya boleh dioperasikan bila menampilkan tanda pengenal sesuai ketentuan.

Pengecualian

Sub bagian E (107.200 dan 107.205) memungkinkan Direktur Jenderal memberikan pengecualian atas butir-butir tertentu berdasarkan hasil penilaian risiko pengoperasian. Daftar butir yang dapat dikecualikan tercantum di 107.205.

Pembahasan ini adalah ringkasan untuk edukasi, bukan nasihat hukum, dan disusun dari teks dokumen yang dapat diunduh di halaman ini. Status diperiksa 12 November 2026. Untuk keperluan hukum, cocokkan dengan JDIH Kementerian Perhubungan atau database peraturan BPK.

FAQ

Pertanyaan Umum

Apakah PKPS 107 berlaku untuk drone di bawah 250 gram?

Tidak. Kategori SPUKTA yang diatur PKPS 107 adalah drone dengan berat lebih dari 250 gram hingga 25 kilogram. Meski begitu, drone di bawah 250 gram tetap tunduk pada aturan ruang udara, misalnya larangan di kawasan udara terlarang dan KKOP.

Berapa ketinggian maksimal drone menurut PKPS 107?

Butir 107.51 membatasi ketinggian 400 kaki (120 meter) di atas permukaan tanah. Pengecualiannya, drone boleh lebih tinggi bila terbang dalam radius 400 kaki dari bangunan dan tidak lebih dari 400 kaki di atas puncak bangunan terdekat.

Apakah boleh terbang malam hari?

Butir 107.29 hanya mengizinkan operasi antara matahari terbit dan terbenam. Operasi malam memerlukan persetujuan Direktur Jenderal melalui safety assessment sebagaimana diatur dalam PM 37 Tahun 2020, atau pengecualian berdasarkan sub bagian E.

Berapa lama sertifikat pendaftaran drone berlaku?

Paling lama 3 tahun kalender sejak diterbitkan (butir 107.91), dan batal otomatis bila tidak diperpanjang (butir 107.93).

Regulasi Terkait

Baca juga

Semua Regulasi
Suasana praktik terbang drone di lapangan

PM 37 Tahun 2020

Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia

Pilot bersama armada drone yang siap terbang

PM 34 Tahun 2021

PKPS Bagian 22 tentang Standar Kelaikudaraan RPAS

Peserta pelatihan menerbangkan drone didampingi instruktur

UU Nomor 1 Tahun 2009

Penerbangan

Tim dan peserta Remote Pilot Indonesia berseragam RPI di dermaga

Dari regulasi ke lapangan

Pahami aturannya, terbang dengan legal

Peraturan SPUKTA, ruang udara, dan KKOP dibahas tuntas dalam pelatihan remote pilot bersama instruktur bersertifikat.

Program SertifikasiJadwal Kelas Reguler
Kurikulum
43 JP sesuai SE.009/DKPPU/IX/2022
Format
4 hari teori online, 1 hari praktik
Hasil
Pendampingan sampai pengajuan RPC