PM 63 Tahun 2021 menetapkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (SPUKTA). Inilah peraturan yang paling sering dirujuk pilot drone di Indonesia: mengatur cara terbang, sertifikat remote pilot (RPC), dan pendaftaran drone. Peraturan ini mencabut PM 163 Tahun 2015 yang sebelumnya mengatur hal yang sama.
Ruang Lingkup
Butir 107.1 menyatakan PKPS 107 mencakup pendaftaran, sertifikasi remote pilot, dan pengoperasian sistem pesawat udara sipil kecil tanpa awak di wilayah Republik Indonesia. PKPS 107 tidak berlaku untuk operasi angkutan udara, pesawat yang tunduk pada PKPS 101 (balon udara yang ditambatkan, layang-layang, roket tanpa awak, dan balon udara bebas tanpa awak), serta pesawat yang memenuhi kriteria PKPS 47 butir 47.3.
Kategori SPUKTA mencakup drone dengan berat keseluruhan lebih dari 250 gram hingga 25 kilogram (0,55 sampai 55 lbs), termasuk segala sesuatu yang ada di dalamnya.
Struktur PKPS 107
| Sub bagian | Isi | Butir |
|---|---|---|
| A | Ketentuan umum: ruang lingkup, hobi, definisi, inspeksi, pelaporan kecelakaan | 107.1 sampai 107.9 |
| B | Ketentuan pengoperasian | 107.11 sampai 107.51 |
| C | Sertifikasi remote pilot | 107.53 sampai 107.79 |
| D | Pendaftaran pesawat udara kecil tanpa awak | 107.87 sampai 107.94 |
| E | Pengecualian | 107.200 dan 107.205 |
Batasan Pengoperasian Utama
- Siang hari (107.29): hanya antara matahari terbit dan terbenam.
- Visual line of sight (107.31): RPIC, pengamat visual bila ada, dan pemegang kendali harus dapat melihat drone tanpa alat bantu selain kacamata atau lensa kontak.
- Di atas kerumunan (107.39): dilarang, kecuali orang-orang tersebut terlibat langsung dalam operasi atau berada di bawah bangunan tertutup atau di dalam kendaraan diam yang melindungi.
- Sekitar bandar udara (107.43): dilarang mengganggu operasi dan lalu lintas pesawat di bandara, tempat pendaratan helikopter, atau pesawat amfibi.
- Wilayah terlarang atau terbatas (107.45): hanya dengan izin dari instansi yang berwenang.
- Batas teknis (107.51): kecepatan maksimal 87 knot (100 mil per jam); ketinggian maksimal 400 kaki (120 meter) di atas permukaan tanah, kecuali dalam radius 400 kaki dari bangunan dan tidak lebih dari 400 kaki di atas puncak bangunan terdekat; jarak pandang minimal 3 mil (4,8 km); jarak dari awan minimal 500 kaki di bawah dan 2.000 kaki horizontal.
Untuk operasi di ruang udara tertentu, butir 107.41 merujuk ke Peraturan Menteri tentang pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia, yaitu PM 37 Tahun 2020.
Drone untuk Hobi
Butir 107.2 mengatur drone untuk hobi atau rekreasi: diterbangkan hanya untuk hobi, dioperasikan berdasarkan organisasi berbasis komunitas, beratnya tidak lebih dari 15 lbs (7 kg), dan tetap memenuhi butir-butir keselamatan tertentu, antara lain 107.29 (siang hari), 107.31 (VLOS), 107.39 (kerumunan), dan 107.51 (batasan pengoperasian).
Pelaporan Kecelakaan
Butir 107.9 mewajibkan remote pilot melapor kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau Otoritas Bandara terdekat paling lambat 10 hari kalender setelah operasi yang menyebabkan seseorang cedera, atau kerusakan pada benda selain drone itu sendiri.
Sertifikat Remote Pilot (RPC)
- Kewajiban (107.12): tidak seorang pun boleh memegang kendali SPUKTA tanpa RPC, kecuali di bawah pengawasan langsung RPIC bersertifikat.
- Syarat pemohon (107.61): WNI, minimal 17 tahun, mampu berbahasa Inggris, sehat fisik dan mental, dan lulus ujian pengetahuan aeronautika.
- Sertifikat sementara (107.64): dapat diterbitkan hingga 120 hari kalender sambil menunggu sertifikat permanen.
- Pembaruan pengetahuan (107.65): remote pilot harus telah lulus ujian awal atau berkala dalam 24 bulan kalender sebelumnya untuk dapat mengoperasikan SPUKTA. Dalam praktik saat ini, RPC yang diterbitkan melalui SIDOPI GO berlaku 1 tahun.
- Ujian (107.67 sampai 107.71): nilai kelulusan ditetapkan Dirjen (saat ini 70, dari 60 soal dalam 90 menit, dengan kesempatan ujian 3 kali di SIDOPI GO), kecurangan dilarang dengan sanksi larangan 1 tahun, dan ujian ulang dapat diajukan 14 hari setelah gagal.
- Materi (107.73): bidang pengetahuan aeronautika yang diujikan. Penjabarannya ada di 12 Aeronautical Knowledge.
Pendaftaran Drone
- Syarat (107.89): tidak terdaftar di negara lain; dimiliki WNI atau badan hukum Indonesia, atau dimiliki pihak asing tetapi dioperasikan oleh WNI atau badan hukum Indonesia berdasarkan perjanjian; diajukan oleh WNI atau badan hukum Indonesia; dan beratnya lebih dari 250 gram hingga 25 kilogram.
- Sertifikat pendaftaran (107.90): diajukan dengan formulir sesuai SI 8900-12.01. Sertifikat ini bukan bukti kepemilikan.
- Masa berlaku (107.91): sesuai tanggal di sertifikat, paling lama 3 tahun kalender sejak diterbitkan. Sertifikat yang tidak diperpanjang batal otomatis (107.93).
- Tanda pengenal (107.94): drone hanya boleh dioperasikan bila menampilkan tanda pengenal sesuai ketentuan.
Pengecualian
Sub bagian E (107.200 dan 107.205) memungkinkan Direktur Jenderal memberikan pengecualian atas butir-butir tertentu berdasarkan hasil penilaian risiko pengoperasian. Daftar butir yang dapat dikecualikan tercantum di 107.205.




