PT Remote Pilot Indonesia
Pelatihan
Sertifikasi
Sumber Daya
Tentang
Minta Penawaran
PT Remote Pilot Indonesia

PT Remote Pilot Indonesia

Pusat pelatihan dan sertifikasi remote pilot sejak 2018. Dipercaya kementerian, lembaga, BUMN, dan perusahaan di seluruh Indonesia.

Program

  • Sertifikasi Remote Pilot
  • Sertifikasi BNSP Drone
  • Sertifikasi BNSP GIS
  • Pelatihan Pemetaan
  • Pelatihan LiDAR
  • Pelatihan Termal
  • Pelatihan Spraying
  • Fixed Wing & VTOL
  • Surveillance & Security
  • Foto & Videografi
  • Perusahaan & Instansi
  • Pelatihan di Lokasi Wisata
  • Training of Trainer

Perusahaan

  • Tentang Kami
  • Galeri
  • Alumni
  • Careers
  • Kontak

Sumber Daya

  • Jalur Karir
  • Blog
  • Regulasi Drone
  • Panduan SIDOPI GO
  • FAQ
  • Verifikasi Sertifikat
  • Minta Penawaran
Kantor
Indonesia Stock Exchange
Tower 1, Level 3, Unit 304
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53
SCBD, Jakarta Selatan 12190
WhatsApp
+62 817 9167 799
Email
[email protected]
InstagramYouTubeLinkedIn
Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanDisclaimer

© 2026 PT Remote Pilot Indonesia. Hak cipta dilindungi.

REMOTE PILOT

Peserta di stasiun praktik terbang
←Regulasi Drone

Peraturan Pemerintah

PP Nomor 32 Tahun 2021

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
Download PDFBaca Pembahasan
Jenis
Peraturan Pemerintah
Ditetapkan
2 Februari 2021
Lembaran Negara
2021 Nomor 42, TLN 6644
Dokumen
PDF · 85 halaman · 3,2 MB

Ringkasan

PP Nomor 32 Tahun 2021

Peraturan pelaksana UU Cipta Kerja di bidang penerbangan. Menjadi salah satu dasar penetapan peraturan keselamatan penerbangan sipil, termasuk PKPS Bagian 22 untuk RPAS.

Download PDF (3,2 MB)

PP Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan ditetapkan dan diundangkan pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan pelaksana sektor penerbangan setelah UU Cipta Kerja. PP ini mengatur banyak hal, dari bandar udara hingga angkutan udara. Beberapa pasalnya secara eksplisit menyebut pesawat udara tanpa awak, dan PP ini juga menjadi dasar penetapan PKPS Bagian 22 tentang kelaikudaraan RPAS.

Struktur PP 32/2021

  1. Ketentuan umum
  2. Pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup bandar udara
  3. Kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara
  4. Angkutan udara
  5. Bandar udara
  6. Navigasi penerbangan
  7. Manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan
  8. Sanksi administratif
  9. Ketentuan lain-lain, peralihan, dan penutup

Ketentuan tentang Pesawat Udara Tanpa Awak

PasalIsi
14ayat (3)Sebagian persyaratan pendaftaran pesawat udara dikecualikan untuk pendaftaran pesawat udara tanpa awak.
19Sertifikat kelaikudaraan standar diberikan antara lain untuk pesawat udara tanpa awak.
23Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara tanpa awak untuk kegiatan angkutan udara niaga atau nonniaga wajib memiliki sertifikat pengoperasian pesawat udara tanpa awak. Sertifikat ini dapat menjadi bagian dari sertifikat operator atau sertifikat pengoperasian pesawat udara yang sudah dimiliki.
26Kewajiban sertifikat pengoperasian berlaku untuk pesawat udara tanpa awak yang memenuhi standar yang ditetapkan Menteri. Syaratnya: memiliki perizinan berusaha atau perizinan kegiatan angkutan udara, memiliki atau menguasai drone dalam jumlah tertentu, memiliki personel operasi dan/atau perawatan, memiliki standar pengoperasian dan perawatan, serta program keamanan angkutan udara.

Ketentuan sertifikat pengoperasian ini ditujukan bagi drone dalam kegiatan angkutan udara, yang berbeda dari operasi SPUKTA sehari-hari seperti pemetaan atau inspeksi. Operasi SPUKTA diatur di PKPS 107.

Kenapa Dibahas dalam Pelatihan Remote Pilot

PP 32/2021 tercantum sebagai referensi mata pelajaran Peraturan SPUKTA dalam kurikulum SE.009/DKPPU/IX/2022, khususnya untuk memahami hierarki peraturan penerbangan nasional.

Pembahasan ini adalah ringkasan untuk edukasi, bukan nasihat hukum, dan disusun dari teks dokumen yang dapat diunduh di halaman ini. Status diperiksa 12 November 2026. Untuk keperluan hukum, cocokkan dengan JDIH Kementerian Perhubungan atau database peraturan BPK.

FAQ

Pertanyaan Umum

Apakah PP 32/2021 mewajibkan sertifikat pengoperasian untuk semua drone?

Tidak. Pasal 23 dan 26 mewajibkan sertifikat pengoperasian pesawat udara tanpa awak bagi pihak yang mengoperasikan drone untuk kegiatan angkutan udara niaga atau nonniaga, dan hanya untuk drone yang memenuhi standar yang ditetapkan Menteri.

Apa hubungan PP 32/2021 dengan UU Cipta Kerja?

PP 32/2021 adalah peraturan pelaksana penyelenggaraan bidang penerbangan setelah perubahan UU Penerbangan melalui UU Cipta Kerja.

Regulasi Terkait

Baca juga

Semua Regulasi
Praktik terbang drone di lapangan rumput

PP Nomor 4 Tahun 2018

Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia

Peserta pelatihan menerbangkan drone didampingi instruktur

UU Nomor 1 Tahun 2009

Penerbangan

Foto udara pilot Remote Pilot Indonesia di ujung dermaga

UU Nomor 21 Tahun 2025

Pengelolaan Ruang Udara

Tim dan peserta Remote Pilot Indonesia berseragam RPI di dermaga

Dari regulasi ke lapangan

Pahami aturannya, terbang dengan legal

Peraturan SPUKTA, ruang udara, dan KKOP dibahas tuntas dalam pelatihan remote pilot bersama instruktur bersertifikat.

Program SertifikasiJadwal Kelas Reguler
Kurikulum
43 JP sesuai SE.009/DKPPU/IX/2022
Format
4 hari teori online, 1 hari praktik
Hasil
Pendampingan sampai pengajuan RPC