PP Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan ditetapkan dan diundangkan pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan pelaksana sektor penerbangan setelah UU Cipta Kerja. PP ini mengatur banyak hal, dari bandar udara hingga angkutan udara. Beberapa pasalnya secara eksplisit menyebut pesawat udara tanpa awak, dan PP ini juga menjadi dasar penetapan PKPS Bagian 22 tentang kelaikudaraan RPAS.
Struktur PP 32/2021
- Ketentuan umum
- Pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup bandar udara
- Kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara
- Angkutan udara
- Bandar udara
- Navigasi penerbangan
- Manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan
- Sanksi administratif
- Ketentuan lain-lain, peralihan, dan penutup
Ketentuan tentang Pesawat Udara Tanpa Awak
| Pasal | Isi |
|---|---|
| 14ayat (3) | Sebagian persyaratan pendaftaran pesawat udara dikecualikan untuk pendaftaran pesawat udara tanpa awak. |
| 19 | Sertifikat kelaikudaraan standar diberikan antara lain untuk pesawat udara tanpa awak. |
| 23 | Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara tanpa awak untuk kegiatan angkutan udara niaga atau nonniaga wajib memiliki sertifikat pengoperasian pesawat udara tanpa awak. Sertifikat ini dapat menjadi bagian dari sertifikat operator atau sertifikat pengoperasian pesawat udara yang sudah dimiliki. |
| 26 | Kewajiban sertifikat pengoperasian berlaku untuk pesawat udara tanpa awak yang memenuhi standar yang ditetapkan Menteri. Syaratnya: memiliki perizinan berusaha atau perizinan kegiatan angkutan udara, memiliki atau menguasai drone dalam jumlah tertentu, memiliki personel operasi dan/atau perawatan, memiliki standar pengoperasian dan perawatan, serta program keamanan angkutan udara. |
Ketentuan sertifikat pengoperasian ini ditujukan bagi drone dalam kegiatan angkutan udara, yang berbeda dari operasi SPUKTA sehari-hari seperti pemetaan atau inspeksi. Operasi SPUKTA diatur di PKPS 107.
Kenapa Dibahas dalam Pelatihan Remote Pilot
PP 32/2021 tercantum sebagai referensi mata pelajaran Peraturan SPUKTA dalam kurikulum SE.009/DKPPU/IX/2022, khususnya untuk memahami hierarki peraturan penerbangan nasional.




