Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial ditetapkan di Bogor pada 25 Agustus 2021 dan diundangkan pada 30 Agustus 2021. Peraturan ini melaksanakan PP 45/2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, dan mencabut Peraturan BIG Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Pengumpulan Data Geospasial Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar Skala Besar.
Bagi operator drone pemetaan, peraturan ini penting karena mengatur cara peta tematik harus mengacu pada data dasar, dan lampirannya memuat standar teknis pengumpulan data geospasial dasar.
Struktur
- Ketentuan umum
- Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD)
- Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT)
- Ketentuan penutup
Lampirannya berisi standar pengumpulan data geospasial dasar, antara lain spesifikasi teknis pengamatan GNSS dan CORS untuk jaring kontrol geodesi, spesifikasi DSM dan DTM beserta resolusi dan ketelitiannya per kelas untuk skala 1:5.000 dan 1:1.000, titik kontrol (GCP) dan titik uji (ICP), serta orthorectified image (ORI).
Penyelenggaraan IGD
IGD diselenggarakan oleh BIG dan terdiri atas jaring kontrol geodesi dan peta dasar (Pasal 3). Jaring kontrol geodesi merupakan realisasi Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI), yang terdiri atas SRGI horizontal dan vertikal sebagai acuan posisi (Pasal 4).
Penyelenggaraan IGT
- Penyelenggara (Pasal 87): instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, kelompok orang, atau orang perseorangan. Kegiatannya meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan, dan penggunaan.
- Wajib mengacu IGD (Pasal 88): menggunakan jaring kontrol geodesi sebagai acuan posisi, sistem koordinat SRGI, sistem referensi vertikal SRGI untuk tinggi, dan unsur peta dasar sebagai acuan, mencakup kesesuaian posisi, bentuk geometris, dan atribut.
- Penyelarasan (Pasal 89): bila terbit IGD yang lebih mutakhir, penyelenggara IGT wajib menyelaraskan IGT-nya.
- Standar pengumpulan (Pasal 90): pengumpulan data tematik harus mengikuti standar yang ditetapkan penyelenggara IGT dengan melibatkan BIG.
Penerapan pada Pemetaan Drone
- Ikatkan GCP ke jaring kontrol geodesi atau CORS, dan gunakan sistem koordinat SRGI agar hasilnya selaras dengan peta dasar.
- Gunakan titik uji (ICP) yang terpisah dari GCP untuk membuktikan ketelitian hasil.
- Sesuaikan klaim skala peta dengan ketelitian yang benar-benar dicapai. UU 4/2011 Pasal 61 melarang penyajian IG yang tidak sesuai ketelitian sumber datanya.
Teknik ini diajarkan di pelatihan drone pemetaan. Dasar hukumnya ada di UU 4/2011.




