PT Remote Pilot Indonesia
Pelatihan
Sertifikasi
Sumber Daya
Tentang
Minta Penawaran
PT Remote Pilot Indonesia

PT Remote Pilot Indonesia

Pusat pelatihan dan sertifikasi remote pilot sejak 2018. Dipercaya kementerian, lembaga, BUMN, dan perusahaan di seluruh Indonesia.

Program

  • Sertifikasi Remote Pilot
  • Sertifikasi BNSP Drone
  • Sertifikasi BNSP GIS
  • Pelatihan Pemetaan
  • Pelatihan LiDAR
  • Pelatihan Termal
  • Pelatihan Spraying
  • Fixed Wing & VTOL
  • Surveillance & Security
  • Foto & Videografi
  • Perusahaan & Instansi
  • Pelatihan di Lokasi Wisata
  • Training of Trainer

Perusahaan

  • Tentang Kami
  • Galeri
  • Alumni
  • Careers
  • Kontak

Sumber Daya

  • Jalur Karir
  • Blog
  • Regulasi Drone
  • Panduan SIDOPI GO
  • FAQ
  • Verifikasi Sertifikat
  • Minta Penawaran
Kantor
Indonesia Stock Exchange
Tower 1, Level 3, Unit 304
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53
SCBD, Jakarta Selatan 12190
WhatsApp
+62 817 9167 799
Email
[email protected]
InstagramYouTubeLinkedIn
Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanDisclaimer

© 2026 PT Remote Pilot Indonesia. Hak cipta dilindungi.

REMOTE PILOT

Pengolahan data fotogrametri di laptop
←Regulasi Drone

Informasi Geospasial

Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021

Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Download PDFBaca Pembahasan
Jenis
Peraturan Badan
Ditetapkan
25 Agustus 2021
Diundangkan
30 Agustus 2021
Berita Negara
2021 Nomor 984
Dokumen
PDF · 189 halaman · 8,1 MB

Ringkasan

Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021

Tata cara penyelenggaraan IGD dan IGT sebagai pelaksana PP 45 Tahun 2021. Mencabut Peraturan BIG Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Pengumpulan Data Geospasial Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar Skala Besar.

Download PDF (8,1 MB)

Baca juga

  • SNI ketelitian peta dasar

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial ditetapkan di Bogor pada 25 Agustus 2021 dan diundangkan pada 30 Agustus 2021. Peraturan ini melaksanakan PP 45/2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, dan mencabut Peraturan BIG Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Pengumpulan Data Geospasial Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar Skala Besar.

Bagi operator drone pemetaan, peraturan ini penting karena mengatur cara peta tematik harus mengacu pada data dasar, dan lampirannya memuat standar teknis pengumpulan data geospasial dasar.

Struktur

  1. Ketentuan umum
  2. Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD)
  3. Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT)
  4. Ketentuan penutup

Lampirannya berisi standar pengumpulan data geospasial dasar, antara lain spesifikasi teknis pengamatan GNSS dan CORS untuk jaring kontrol geodesi, spesifikasi DSM dan DTM beserta resolusi dan ketelitiannya per kelas untuk skala 1:5.000 dan 1:1.000, titik kontrol (GCP) dan titik uji (ICP), serta orthorectified image (ORI).

Penyelenggaraan IGD

IGD diselenggarakan oleh BIG dan terdiri atas jaring kontrol geodesi dan peta dasar (Pasal 3). Jaring kontrol geodesi merupakan realisasi Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI), yang terdiri atas SRGI horizontal dan vertikal sebagai acuan posisi (Pasal 4).

Penyelenggaraan IGT

  • Penyelenggara (Pasal 87): instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, kelompok orang, atau orang perseorangan. Kegiatannya meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan, dan penggunaan.
  • Wajib mengacu IGD (Pasal 88): menggunakan jaring kontrol geodesi sebagai acuan posisi, sistem koordinat SRGI, sistem referensi vertikal SRGI untuk tinggi, dan unsur peta dasar sebagai acuan, mencakup kesesuaian posisi, bentuk geometris, dan atribut.
  • Penyelarasan (Pasal 89): bila terbit IGD yang lebih mutakhir, penyelenggara IGT wajib menyelaraskan IGT-nya.
  • Standar pengumpulan (Pasal 90): pengumpulan data tematik harus mengikuti standar yang ditetapkan penyelenggara IGT dengan melibatkan BIG.

Penerapan pada Pemetaan Drone

  • Ikatkan GCP ke jaring kontrol geodesi atau CORS, dan gunakan sistem koordinat SRGI agar hasilnya selaras dengan peta dasar.
  • Gunakan titik uji (ICP) yang terpisah dari GCP untuk membuktikan ketelitian hasil.
  • Sesuaikan klaim skala peta dengan ketelitian yang benar-benar dicapai. UU 4/2011 Pasal 61 melarang penyajian IG yang tidak sesuai ketelitian sumber datanya.

Teknik ini diajarkan di pelatihan drone pemetaan. Dasar hukumnya ada di UU 4/2011.

Pembahasan ini adalah ringkasan untuk edukasi, bukan nasihat hukum, dan disusun dari teks dokumen yang dapat diunduh di halaman ini. Status diperiksa 12 November 2026. Untuk keperluan hukum, cocokkan dengan JDIH Kementerian Perhubungan atau database peraturan BPK.

FAQ

Pertanyaan Umum

Apakah perusahaan swasta boleh membuat peta tematik dengan drone?

Ya. Pasal 87 Peraturan BIG 18/2021 menyebut badan usaha, kelompok orang, dan orang perseorangan sebagai penyelenggara Informasi Geospasial Tematik, dengan kewajiban mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.

Peraturan apa yang dicabut oleh Peraturan BIG 18/2021?

Peraturan BIG Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Pengumpulan Data Geospasial Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar Skala Besar (Pasal 105).

Regulasi Terkait

Baca juga

Semua Regulasi
Presentasi hasil orthophoto dari drone

UU Nomor 4 Tahun 2011

Informasi Geospasial

Peserta pelatihan menerbangkan drone didampingi instruktur

UU Nomor 1 Tahun 2009

Penerbangan

Foto udara pilot Remote Pilot Indonesia di ujung dermaga

UU Nomor 21 Tahun 2025

Pengelolaan Ruang Udara

Tim dan peserta Remote Pilot Indonesia berseragam RPI di dermaga

Dari regulasi ke lapangan

Pahami aturannya, terbang dengan legal

Peraturan SPUKTA, ruang udara, dan KKOP dibahas tuntas dalam pelatihan remote pilot bersama instruktur bersertifikat.

Program SertifikasiJadwal Kelas Reguler
Kurikulum
43 JP sesuai SE.009/DKPPU/IX/2022
Format
4 hari teori online, 1 hari praktik
Hasil
Pendampingan sampai pengajuan RPC