PT Remote Pilot Indonesia
Pelatihan
Sertifikasi
Sumber Daya
Tentang
Minta Penawaran
PT Remote Pilot Indonesia

PT Remote Pilot Indonesia

Pusat pelatihan dan sertifikasi remote pilot sejak 2018. Dipercaya kementerian, lembaga, BUMN, dan perusahaan di seluruh Indonesia.

Program

  • Sertifikasi Remote Pilot
  • Sertifikasi BNSP Drone
  • Sertifikasi BNSP GIS
  • Pelatihan Pemetaan
  • Pelatihan LiDAR
  • Pelatihan Termal
  • Pelatihan Spraying
  • Fixed Wing & VTOL
  • Surveillance & Security
  • Foto & Videografi
  • Perusahaan & Instansi
  • Pelatihan di Lokasi Wisata
  • Training of Trainer

Perusahaan

  • Tentang Kami
  • Galeri
  • Alumni
  • Careers
  • Kontak

Sumber Daya

  • Jalur Karir
  • Blog
  • Regulasi Drone
  • Panduan SIDOPI GO
  • FAQ
  • Verifikasi Sertifikat
  • Minta Penawaran
Kantor
Indonesia Stock Exchange
Tower 1, Level 3, Unit 304
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53
SCBD, Jakarta Selatan 12190
WhatsApp
+62 817 9167 799
Email
[email protected]
InstagramYouTubeLinkedIn
Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanDisclaimer

© 2026 PT Remote Pilot Indonesia. Hak cipta dilindungi.

REMOTE PILOT

Peserta pelatihan menerbangkan drone didampingi instruktur
←Regulasi Drone

Undang-Undang

UU Nomor 1 Tahun 2009

Penerbangan
Download PDFBaca Pembahasan
Jenis
Undang-Undang
Disahkan
12 Januari 2009
Lembaran Negara
2009 Nomor 1, TLN 4956
Dokumen
PDF · 267 halaman · 0,8 MB

StatusBerlaku dengan perubahan melalui UU Cipta Kerja. Pasal 7 ayat (2) sampai (4), Pasal 8, Pasal 401, dan Pasal 402 dicabut oleh UU 21/2025.

Ringkasan

UU Nomor 1 Tahun 2009

Dasar hukum seluruh kegiatan penerbangan, termasuk pesawat udara tanpa awak. Memuat kewajiban lisensi personel (Pasal 58), larangan menerbangkan pesawat udara yang membahayakan (Pasal 53), larangan kegiatan di KKOP tanpa izin (Pasal 210), dan ketentuan pidananya (Pasal 411 dan 421).

Download PDF (0,8 MB)

Baca juga

  • Sanksi hukum pelanggaran drone

UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah dasar hukum seluruh kegiatan penerbangan sipil di Indonesia, termasuk drone. UU ini mendefinisikan pesawat udara sebagai setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi. Drone memenuhi definisi ini, sehingga ketentuan UU Penerbangan berlaku bagi pengoperasiannya, dengan rincian teknis yang diatur di peraturan turunannya seperti PKPS 107.

Status Terkini

  • Sebagian ketentuannya telah diubah melalui UU Cipta Kerja (UU 6/2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022), dengan peraturan pelaksana antara lain PP 32 Tahun 2021.
  • Pasal 7 ayat (2) sampai (4), Pasal 8, Pasal 401, dan Pasal 402 dicabut oleh Pasal 61 UU 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara. Pasal-pasal ini sebelumnya mengatur kawasan udara terlarang dan terbatas beserta ancaman pidananya.
  • Perkara pidana berdasarkan Pasal 401 dan 402 yang terjadi sebelum UU 21/2025 berlaku tetap diproses berdasarkan UU 1/2009 (Pasal 60 UU 21/2025).

Pasal yang Paling Relevan bagi Pilot Drone

PasalIsi
24Setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran.
53Larangan menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk, atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum, atau merugikan harta benda orang lain. Ayat (2) mengatur sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan sertifikat.
58Setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. Lisensi diberikan setelah memenuhi syarat administratif, sehat jasmani dan rohani, memiliki sertifikat kompetensi, dan lulus ujian. Sertifikat kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang diakreditasi.
59Sanksi administratif bagi personel yang melanggar: peringatan, pembekuan lisensi, dan/atau pencabutan lisensi.
210Larangan berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan, dan/atau melakukan kegiatan lain di KKOP yang membahayakan keselamatan penerbangan, kecuali memperoleh izin otoritas bandar udara.

Ketentuan Pidana yang Relevan

PerbuatanDasarAncaman maksimal
Dengan sengaja menerbangkan pesawat udara yang membahayakanPasal 53 jo. Pasal 411Penjara 2 tahun dan denda Rp 500 juta
Membuat halangan atau kegiatan lain di KKOP tanpa izinPasal 210 jo. Pasal 421 ayat (2)Penjara 3 tahun dan/atau denda Rp 1 miliar
Berada di daerah tertentu bandar udara tanpa izinPasal 210 jo. Pasal 421 ayat (1)Penjara 1 tahun atau denda Rp 100 juta

Pembahasan lengkap sanksi, termasuk ancaman pidana baru di UU 21/2025 untuk kawasan udara terlarang dan terbatas, ada di sanksi hukum pelanggaran drone.

Hubungan dengan Peraturan Lain

UU 1/2009 memberi kerangka umum. Aturan teknis drone ada di Peraturan Menteri Perhubungan: PM 63/2021 (PKPS 107) untuk pilot, drone, dan cara terbang; PM 37/2020 untuk ruang udara dan persetujuan operasi; serta PM 34/2021 (PKPS 22) untuk standar kelaikudaraan RPAS.

Pembahasan ini adalah ringkasan untuk edukasi, bukan nasihat hukum, dan disusun dari teks dokumen yang dapat diunduh di halaman ini. Status diperiksa 12 November 2026. Untuk keperluan hukum, cocokkan dengan JDIH Kementerian Perhubungan atau database peraturan BPK.

FAQ

Pertanyaan Umum

Apakah drone termasuk pesawat udara menurut UU Penerbangan?

Ya. UU 1/2009 mendefinisikan pesawat udara sebagai mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara. Drone memenuhi definisi ini, dan peraturan turunannya mengatur drone sebagai pesawat udara tanpa awak.

Apakah UU 1 Tahun 2009 masih berlaku?

Masih berlaku, dengan perubahan melalui UU Cipta Kerja. Pasal 7 ayat (2) sampai (4), Pasal 8, Pasal 401, dan Pasal 402 dicabut oleh UU 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara.

Pasal berapa yang mengatur sanksi terbang drone di sekitar bandara?

Pasal 210 jo. Pasal 421 ayat (2) UU 1/2009: membuat halangan atau melakukan kegiatan lain di KKOP tanpa izin otoritas bandar udara diancam penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Regulasi Terkait

Baca juga

Semua Regulasi
Foto udara pilot Remote Pilot Indonesia di ujung dermaga

UU Nomor 21 Tahun 2025

Pengelolaan Ruang Udara

Foto udara dermaga dan pantai dari drone

UU Nomor 27 Tahun 2022

Pelindungan Data Pribadi

Peserta di stasiun praktik terbang

PP Nomor 32 Tahun 2021

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan

Tim dan peserta Remote Pilot Indonesia berseragam RPI di dermaga

Dari regulasi ke lapangan

Pahami aturannya, terbang dengan legal

Peraturan SPUKTA, ruang udara, dan KKOP dibahas tuntas dalam pelatihan remote pilot bersama instruktur bersertifikat.

Program SertifikasiJadwal Kelas Reguler
Kurikulum
43 JP sesuai SE.009/DKPPU/IX/2022
Format
4 hari teori online, 1 hari praktik
Hasil
Pendampingan sampai pengajuan RPC