UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah dasar hukum seluruh kegiatan penerbangan sipil di Indonesia, termasuk drone. UU ini mendefinisikan pesawat udara sebagai setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi. Drone memenuhi definisi ini, sehingga ketentuan UU Penerbangan berlaku bagi pengoperasiannya, dengan rincian teknis yang diatur di peraturan turunannya seperti PKPS 107.
Status Terkini
- Sebagian ketentuannya telah diubah melalui UU Cipta Kerja (UU 6/2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022), dengan peraturan pelaksana antara lain PP 32 Tahun 2021.
- Pasal 7 ayat (2) sampai (4), Pasal 8, Pasal 401, dan Pasal 402 dicabut oleh Pasal 61 UU 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara. Pasal-pasal ini sebelumnya mengatur kawasan udara terlarang dan terbatas beserta ancaman pidananya.
- Perkara pidana berdasarkan Pasal 401 dan 402 yang terjadi sebelum UU 21/2025 berlaku tetap diproses berdasarkan UU 1/2009 (Pasal 60 UU 21/2025).
Pasal yang Paling Relevan bagi Pilot Drone
| Pasal | Isi |
|---|---|
| 24 | Setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran. |
| 53 | Larangan menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk, atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum, atau merugikan harta benda orang lain. Ayat (2) mengatur sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan sertifikat. |
| 58 | Setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. Lisensi diberikan setelah memenuhi syarat administratif, sehat jasmani dan rohani, memiliki sertifikat kompetensi, dan lulus ujian. Sertifikat kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang diakreditasi. |
| 59 | Sanksi administratif bagi personel yang melanggar: peringatan, pembekuan lisensi, dan/atau pencabutan lisensi. |
| 210 | Larangan berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan, dan/atau melakukan kegiatan lain di KKOP yang membahayakan keselamatan penerbangan, kecuali memperoleh izin otoritas bandar udara. |
Ketentuan Pidana yang Relevan
| Perbuatan | Dasar | Ancaman maksimal |
|---|---|---|
| Dengan sengaja menerbangkan pesawat udara yang membahayakan | Pasal 53 jo. Pasal 411 | Penjara 2 tahun dan denda Rp 500 juta |
| Membuat halangan atau kegiatan lain di KKOP tanpa izin | Pasal 210 jo. Pasal 421 ayat (2) | Penjara 3 tahun dan/atau denda Rp 1 miliar |
| Berada di daerah tertentu bandar udara tanpa izin | Pasal 210 jo. Pasal 421 ayat (1) | Penjara 1 tahun atau denda Rp 100 juta |
Pembahasan lengkap sanksi, termasuk ancaman pidana baru di UU 21/2025 untuk kawasan udara terlarang dan terbatas, ada di sanksi hukum pelanggaran drone.
Hubungan dengan Peraturan Lain
UU 1/2009 memberi kerangka umum. Aturan teknis drone ada di Peraturan Menteri Perhubungan: PM 63/2021 (PKPS 107) untuk pilot, drone, dan cara terbang; PM 37/2020 untuk ruang udara dan persetujuan operasi; serta PM 34/2021 (PKPS 22) untuk standar kelaikudaraan RPAS.




