UU Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara disahkan dan diundangkan pada 24 Desember 2025. UU ini menjadi payung hukum baru untuk pengaturan ruang udara nasional: status kawasan udara, perizinan memasuki dan beraktivitas di wilayah udara, serta ancaman pidananya. Bagi pilot drone, UU ini penting karena mengambil alih pengaturan kawasan udara terlarang dan terbatas yang sebelumnya ada di UU 1/2009.
Ruang Lingkup
- Ruang udara yang diatur (Pasal 4): wilayah udara Indonesia, ruang udara internasional, dan ruang udara negara lain yang pelayanan navigasinya didelegasikan kepada Indonesia.
- Batas wilayah udara (Pasal 6): batas vertikal setinggi 110 kilometer dari permukaan laut, dan batas lateral mengikuti batas kedaulatan di darat dan laut.
- Pesawat Udara dan Wahana Udara. UU ini membedakan Pesawat Udara (mesin atau alat yang terbang karena gaya angkat dari reaksi udara, definisi yang sama dengan UU 1/2009) dan Wahana Udara (mesin atau alat selain pesawat udara yang menggunakan ruang udara).
Status Kawasan Udara
Pasal 27 menetapkan tiga status kawasan udara di wilayah udara Indonesia: kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, dan kawasan udara berbahaya.
- Terlarang (Pasal 29): pembatasan bersifat tetap dan menyeluruh. Dilarang bagi pesawat udara dan wahana udara sipil maupun negara, Indonesia maupun asing. Hanya pesawat atau wahana udara negara Indonesia yang dapat masuk untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan keselamatan nasional.
- Terbatas (Pasal 30): pembatasan bersifat tidak tetap. Saat tidak aktif dapat digunakan pesawat dan wahana udara sipil. Saat aktif tidak dapat digunakan, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin.
- Kawasan untuk penerbangan militer (Pasal 36), termasuk kawasan keselamatan operasi penerbangan di pangkalan udara, tempat dilarang membuat halangan atau kegiatan yang membahayakan.
Izin Aktivitas: Survei, Pemetaan, dan Foto Udara
Pasal 43 ayat (3) mengatur bahwa pesawat udara sipil Indonesia tidak berjadwal dan/atau wahana udara sipil Indonesia yang telah memiliki izin penerbangan dan akan melakukan survei udara, pemetaan udara, pemotretan udara, dan/atau penginderaan jarak jauh wajib memiliki izin untuk melakukan aktivitas. Ketentuan ini perlu diperhatikan operator drone pemetaan. Rincian penerapannya pada drone bergantung pada peraturan pelaksana, yang menurut Pasal 62 harus ditetapkan paling lama 6 bulan sejak UU diundangkan.
Ketentuan Pidana
| Perbuatan | Pasal | Ancaman maksimal |
|---|---|---|
| Mengoperasikan pesawat atau wahana udara memasuki dan/atau menggunakan kawasan udara terlarang | 53 | Penjara 15 tahun dan denda Rp 7 miliar |
| Memasuki dan/atau menggunakan kawasan udara terbatas yang aktif tanpa izin | 54 | Penjara 5 tahun dan denda Rp 2 miliar |
| Membuat halangan atau kegiatan yang membahayakan di KKOP pangkalan udara | 55 | Penjara 5 tahun dan denda Rp 2 miliar |
| Pesawat atau wahana udara sipil asing memasuki wilayah udara tanpa izin | 56 | Penjara 12 tahun dan denda Rp 5 miliar |
| Beraktivitas di wilayah udara tanpa izin atau tidak sesuai peruntukan izin (Pasal 43 ayat 3) | 57 | Penjara 8 tahun dan denda Rp 3 miliar |
Bila dilakukan korporasi, pidana denda dijatuhkan kepada korporasi dan pihak terkait dengan pemberatan sepertiga (Pasal 58).
Ketentuan Peralihan dan Penutup
- Izin yang diberikan berdasarkan peraturan sektor penerbangan sebelumnya tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir (Pasal 59).
- Pasal 7 ayat (2) sampai (4), Pasal 8, Pasal 401, dan Pasal 402 UU 1/2009 dicabut (Pasal 61). Perkara berdasarkan Pasal 401 dan 402 yang terjadi sebelumnya tetap diproses dengan UU lama (Pasal 60).
Daftar kawasan udara terlarang dan terbatas sebelumnya dirinci dalam PP 4 Tahun 2018.




