PT Remote Pilot Indonesia
Pelatihan
Sertifikasi
Sumber Daya
Tentang
Minta Penawaran
PT Remote Pilot Indonesia

PT Remote Pilot Indonesia

Pusat pelatihan dan sertifikasi remote pilot sejak 2018. Dipercaya kementerian, lembaga, BUMN, dan perusahaan di seluruh Indonesia.

Program

  • Sertifikasi Remote Pilot
  • Sertifikasi BNSP Drone
  • Sertifikasi BNSP GIS
  • Pelatihan Pemetaan
  • Pelatihan LiDAR
  • Pelatihan Termal
  • Pelatihan Spraying
  • Fixed Wing & VTOL
  • Surveillance & Security
  • Foto & Videografi
  • Perusahaan & Instansi
  • Pelatihan di Lokasi Wisata
  • Training of Trainer

Perusahaan

  • Tentang Kami
  • Galeri
  • Alumni
  • Careers
  • Kontak

Sumber Daya

  • Jalur Karir
  • Blog
  • Regulasi Drone
  • Panduan SIDOPI GO
  • FAQ
  • Verifikasi Sertifikat
  • Minta Penawaran
Kantor
Indonesia Stock Exchange
Tower 1, Level 3, Unit 304
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53
SCBD, Jakarta Selatan 12190
WhatsApp
+62 817 9167 799
Email
[email protected]
InstagramYouTubeLinkedIn
Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanDisclaimer

© 2026 PT Remote Pilot Indonesia. Hak cipta dilindungi.

REMOTE PILOT

Foto udara pilot Remote Pilot Indonesia di ujung dermaga
←Regulasi Drone

Undang-Undang

UU Nomor 21 Tahun 2025

Pengelolaan Ruang Udara
Download PDFBaca Pembahasan
Jenis
Undang-Undang
Disahkan
24 Desember 2025
Lembaran Negara
2025 Nomor 192
Dokumen
PDF · 51 halaman · 3,2 MB

Ringkasan

UU Nomor 21 Tahun 2025

Mengatur pengelolaan ruang udara nasional, status kawasan udara terlarang, terbatas, dan berbahaya, serta izin aktivitas seperti survei, pemetaan, dan pemotretan udara. Memuat ancaman pidana baru untuk pelanggaran kawasan udara. Pasal 61 mencabut ketentuan kawasan udara dalam UU 1/2009.

Download PDF (3,2 MB)

UU Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara disahkan dan diundangkan pada 24 Desember 2025. UU ini menjadi payung hukum baru untuk pengaturan ruang udara nasional: status kawasan udara, perizinan memasuki dan beraktivitas di wilayah udara, serta ancaman pidananya. Bagi pilot drone, UU ini penting karena mengambil alih pengaturan kawasan udara terlarang dan terbatas yang sebelumnya ada di UU 1/2009.

Ruang Lingkup

  • Ruang udara yang diatur (Pasal 4): wilayah udara Indonesia, ruang udara internasional, dan ruang udara negara lain yang pelayanan navigasinya didelegasikan kepada Indonesia.
  • Batas wilayah udara (Pasal 6): batas vertikal setinggi 110 kilometer dari permukaan laut, dan batas lateral mengikuti batas kedaulatan di darat dan laut.
  • Pesawat Udara dan Wahana Udara. UU ini membedakan Pesawat Udara (mesin atau alat yang terbang karena gaya angkat dari reaksi udara, definisi yang sama dengan UU 1/2009) dan Wahana Udara (mesin atau alat selain pesawat udara yang menggunakan ruang udara).

Status Kawasan Udara

Pasal 27 menetapkan tiga status kawasan udara di wilayah udara Indonesia: kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, dan kawasan udara berbahaya.

  • Terlarang (Pasal 29): pembatasan bersifat tetap dan menyeluruh. Dilarang bagi pesawat udara dan wahana udara sipil maupun negara, Indonesia maupun asing. Hanya pesawat atau wahana udara negara Indonesia yang dapat masuk untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan keselamatan nasional.
  • Terbatas (Pasal 30): pembatasan bersifat tidak tetap. Saat tidak aktif dapat digunakan pesawat dan wahana udara sipil. Saat aktif tidak dapat digunakan, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin.
  • Kawasan untuk penerbangan militer (Pasal 36), termasuk kawasan keselamatan operasi penerbangan di pangkalan udara, tempat dilarang membuat halangan atau kegiatan yang membahayakan.

Izin Aktivitas: Survei, Pemetaan, dan Foto Udara

Pasal 43 ayat (3) mengatur bahwa pesawat udara sipil Indonesia tidak berjadwal dan/atau wahana udara sipil Indonesia yang telah memiliki izin penerbangan dan akan melakukan survei udara, pemetaan udara, pemotretan udara, dan/atau penginderaan jarak jauh wajib memiliki izin untuk melakukan aktivitas. Ketentuan ini perlu diperhatikan operator drone pemetaan. Rincian penerapannya pada drone bergantung pada peraturan pelaksana, yang menurut Pasal 62 harus ditetapkan paling lama 6 bulan sejak UU diundangkan.

Ketentuan Pidana

PerbuatanPasalAncaman maksimal
Mengoperasikan pesawat atau wahana udara memasuki dan/atau menggunakan kawasan udara terlarang53Penjara 15 tahun dan denda Rp 7 miliar
Memasuki dan/atau menggunakan kawasan udara terbatas yang aktif tanpa izin54Penjara 5 tahun dan denda Rp 2 miliar
Membuat halangan atau kegiatan yang membahayakan di KKOP pangkalan udara55Penjara 5 tahun dan denda Rp 2 miliar
Pesawat atau wahana udara sipil asing memasuki wilayah udara tanpa izin56Penjara 12 tahun dan denda Rp 5 miliar
Beraktivitas di wilayah udara tanpa izin atau tidak sesuai peruntukan izin (Pasal 43 ayat 3)57Penjara 8 tahun dan denda Rp 3 miliar

Bila dilakukan korporasi, pidana denda dijatuhkan kepada korporasi dan pihak terkait dengan pemberatan sepertiga (Pasal 58).

Ketentuan Peralihan dan Penutup

  • Izin yang diberikan berdasarkan peraturan sektor penerbangan sebelumnya tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir (Pasal 59).
  • Pasal 7 ayat (2) sampai (4), Pasal 8, Pasal 401, dan Pasal 402 UU 1/2009 dicabut (Pasal 61). Perkara berdasarkan Pasal 401 dan 402 yang terjadi sebelumnya tetap diproses dengan UU lama (Pasal 60).

Daftar kawasan udara terlarang dan terbatas sebelumnya dirinci dalam PP 4 Tahun 2018.

Pembahasan ini adalah ringkasan untuk edukasi, bukan nasihat hukum, dan disusun dari teks dokumen yang dapat diunduh di halaman ini. Status diperiksa 12 November 2026. Untuk keperluan hukum, cocokkan dengan JDIH Kementerian Perhubungan atau database peraturan BPK.

FAQ

Pertanyaan Umum

Apa sanksi menerbangkan drone di kawasan udara terlarang menurut UU 21/2025?

Pasal 53 UU 21/2025 mengancam setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara atau wahana udara yang memasuki dan/atau menggunakan kawasan udara terlarang dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 7 miliar.

Apakah drone pemetaan perlu izin aktivitas menurut UU 21/2025?

Pasal 43 ayat (3) mewajibkan izin aktivitas untuk survei udara, pemetaan udara, pemotretan udara, dan penginderaan jarak jauh oleh pesawat udara sipil Indonesia tidak berjadwal dan/atau wahana udara sipil Indonesia. Tata cara penerapannya akan diatur dalam peraturan pelaksana.

Kapan UU 21/2025 mulai berlaku?

Pada tanggal diundangkan, yaitu 24 Desember 2025 (Pasal 63).

Regulasi Terkait

Baca juga

Semua Regulasi
Peserta pelatihan menerbangkan drone didampingi instruktur

UU Nomor 1 Tahun 2009

Penerbangan

Foto udara dermaga dan pantai dari drone

UU Nomor 27 Tahun 2022

Pelindungan Data Pribadi

Peserta di stasiun praktik terbang

PP Nomor 32 Tahun 2021

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan

Tim dan peserta Remote Pilot Indonesia berseragam RPI di dermaga

Dari regulasi ke lapangan

Pahami aturannya, terbang dengan legal

Peraturan SPUKTA, ruang udara, dan KKOP dibahas tuntas dalam pelatihan remote pilot bersama instruktur bersertifikat.

Program SertifikasiJadwal Kelas Reguler
Kurikulum
43 JP sesuai SE.009/DKPPU/IX/2022
Format
4 hari teori online, 1 hari praktik
Hasil
Pendampingan sampai pengajuan RPC