PT Remote Pilot Indonesia
Pelatihan
Sertifikasi
Sumber Daya
Tentang
Minta Penawaran
PT Remote Pilot Indonesia

PT Remote Pilot Indonesia

Pusat pelatihan dan sertifikasi remote pilot sejak 2018. Dipercaya kementerian, lembaga, BUMN, dan perusahaan di seluruh Indonesia.

Program

  • Sertifikasi Remote Pilot
  • Sertifikasi BNSP Drone
  • Sertifikasi BNSP GIS
  • Pelatihan Pemetaan
  • Pelatihan LiDAR
  • Pelatihan Termal
  • Pelatihan Spraying
  • Fixed Wing & VTOL
  • Surveillance & Security
  • Foto & Videografi
  • Perusahaan & Instansi
  • Pelatihan di Lokasi Wisata
  • Training of Trainer

Perusahaan

  • Tentang Kami
  • Galeri
  • Alumni
  • Careers
  • Kontak

Sumber Daya

  • Jalur Karir
  • Blog
  • Regulasi Drone
  • Panduan SIDOPI GO
  • FAQ
  • Verifikasi Sertifikat
  • Minta Penawaran
Kantor
Indonesia Stock Exchange
Tower 1, Level 3, Unit 304
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53
SCBD, Jakarta Selatan 12190
WhatsApp
+62 817 9167 799
Email
[email protected]
InstagramYouTubeLinkedIn
Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanDisclaimer

© 2026 PT Remote Pilot Indonesia. Hak cipta dilindungi.

REMOTE PILOT

Presentasi hasil orthophoto dari drone
←Regulasi Drone

Informasi Geospasial

UU Nomor 4 Tahun 2011

Informasi Geospasial
Download PDFBaca Pembahasan
Jenis
Undang-Undang
Disahkan
21 April 2011
Lembaran Negara
2011 Nomor 49
Dokumen
PDF · 42 halaman · 0,3 MB

Ringkasan

UU Nomor 4 Tahun 2011

Dasar hukum penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia, yaitu Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT), termasuk pihak yang berwenang menyelenggarakannya. Relevan bagi pekerjaan pemetaan udara dengan drone.

Download PDF (0,3 MB)

Baca juga

  • Pelatihan drone pemetaan
  • Sertifikasi BNSP informasi geospasial

UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial disahkan dan diundangkan pada 21 April 2011. UU ini menjadi dasar hukum pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan peta serta data geospasial di Indonesia, dan relevan bagi pilot drone yang menghasilkan orthophoto, model elevasi, atau peta dari foto udara. UU ini juga menjadi dasar pembentukan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai pengganti Bakosurtanal.

Istilah Kunci

  • Data Geospasial (DG): data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam atau buatan manusia di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
  • Informasi Geospasial (IG): DG yang sudah diolah sehingga dapat dipakai untuk kebijakan, keputusan, atau kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
  • Informasi Geospasial Dasar (IGD): IG tentang objek yang dapat dilihat atau diukur langsung dan relatif tidak berubah dalam waktu lama. IGD terdiri atas jaring kontrol geodesi (horizontal, vertikal, dan gayaberat) dan peta dasar (Peta Rupabumi Indonesia, Peta Lingkungan Pantai Indonesia, dan Peta Lingkungan Laut Nasional).
  • Informasi Geospasial Tematik (IGT): IG yang menggambarkan tema tertentu dan dibuat mengacu pada IGD.

Siapa yang Boleh Menyelenggarakan

  • IGD hanya diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Badan Informasi Geospasial (Pasal 22).
  • IGT dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya, serta oleh setiap orang untuk kepentingan sendiri (Pasal 23). Peraturan pelaksananya, Peraturan BIG 18/2021, menyebut penyelenggara IGT meliputi instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, kelompok orang, dan orang perseorangan.

Peta hasil drone untuk proyek, misalnya peta tutupan lahan, peta progres konstruksi, atau peta kebun, pada umumnya termasuk IGT dan harus mengacu pada IGD, termasuk sistem referensi koordinatnya.

Larangan

  • Menghilangkan, merusak, mengambil, memindahkan, atau mengubah tanda fisik jaring kontrol geodesi serta instrumen survei yang sedang digunakan (Pasal 58).
  • Mengubah IGD tanpa izin BIG lalu menyebarluaskannya (Pasal 59).
  • Mengubah IGT tanpa izin penyelenggaranya lalu menyebarluaskannya (Pasal 60).
  • Membuat IG yang penyajiannya tidak sesuai tingkat ketelitian sumber data sehingga menimbulkan kerugian orang dan/atau barang (Pasal 61).
  • Menyebarluaskan IG yang belum disahkan (Pasal 62).

Pasal 61 relevan langsung bagi pemetaan drone: skala dan ketelitian peta yang diklaim harus sesuai dengan kualitas data. Standar ketelitian peta dasar dibahas di SNI ketelitian peta dasar.

Sanksi

UU ini mengatur sanksi administratif (Bab IX) dan pidana (Bab X). Contohnya, merusak tanda fisik jaring kontrol geodesi diancam penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta, dan bila menimbulkan bahaya atau kerugian, penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 1,25 miliar (Pasal 64). Mengubah IGD tanpa izin dan menyebarluaskannya diancam penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 250 juta (Pasal 65).

Pembahasan ini adalah ringkasan untuk edukasi, bukan nasihat hukum, dan disusun dari teks dokumen yang dapat diunduh di halaman ini. Status diperiksa 12 November 2026. Untuk keperluan hukum, cocokkan dengan JDIH Kementerian Perhubungan atau database peraturan BPK.

FAQ

Pertanyaan Umum

Apakah peta hasil drone termasuk informasi geospasial?

Ya. Orthophoto, model elevasi, dan peta tematik hasil olahan foto udara termasuk informasi geospasial. Peta untuk keperluan proyek pada umumnya termasuk Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang wajib mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.

Siapa yang boleh membuat peta dasar di Indonesia?

Informasi Geospasial Dasar, termasuk peta dasar, hanya diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Badan Informasi Geospasial (Pasal 22 UU 4/2011).

Regulasi Terkait

Baca juga

Semua Regulasi
Pengolahan data fotogrametri di laptop

Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021

Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Peserta pelatihan menerbangkan drone didampingi instruktur

UU Nomor 1 Tahun 2009

Penerbangan

Foto udara pilot Remote Pilot Indonesia di ujung dermaga

UU Nomor 21 Tahun 2025

Pengelolaan Ruang Udara

Tim dan peserta Remote Pilot Indonesia berseragam RPI di dermaga

Dari regulasi ke lapangan

Pahami aturannya, terbang dengan legal

Peraturan SPUKTA, ruang udara, dan KKOP dibahas tuntas dalam pelatihan remote pilot bersama instruktur bersertifikat.

Program SertifikasiJadwal Kelas Reguler
Kurikulum
43 JP sesuai SE.009/DKPPU/IX/2022
Format
4 hari teori online, 1 hari praktik
Hasil
Pendampingan sampai pengajuan RPC