UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial disahkan dan diundangkan pada 21 April 2011. UU ini menjadi dasar hukum pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan peta serta data geospasial di Indonesia, dan relevan bagi pilot drone yang menghasilkan orthophoto, model elevasi, atau peta dari foto udara. UU ini juga menjadi dasar pembentukan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai pengganti Bakosurtanal.
Istilah Kunci
- Data Geospasial (DG): data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam atau buatan manusia di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
- Informasi Geospasial (IG): DG yang sudah diolah sehingga dapat dipakai untuk kebijakan, keputusan, atau kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
- Informasi Geospasial Dasar (IGD): IG tentang objek yang dapat dilihat atau diukur langsung dan relatif tidak berubah dalam waktu lama. IGD terdiri atas jaring kontrol geodesi (horizontal, vertikal, dan gayaberat) dan peta dasar (Peta Rupabumi Indonesia, Peta Lingkungan Pantai Indonesia, dan Peta Lingkungan Laut Nasional).
- Informasi Geospasial Tematik (IGT): IG yang menggambarkan tema tertentu dan dibuat mengacu pada IGD.
Siapa yang Boleh Menyelenggarakan
- IGD hanya diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Badan Informasi Geospasial (Pasal 22).
- IGT dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya, serta oleh setiap orang untuk kepentingan sendiri (Pasal 23). Peraturan pelaksananya, Peraturan BIG 18/2021, menyebut penyelenggara IGT meliputi instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, kelompok orang, dan orang perseorangan.
Peta hasil drone untuk proyek, misalnya peta tutupan lahan, peta progres konstruksi, atau peta kebun, pada umumnya termasuk IGT dan harus mengacu pada IGD, termasuk sistem referensi koordinatnya.
Larangan
- Menghilangkan, merusak, mengambil, memindahkan, atau mengubah tanda fisik jaring kontrol geodesi serta instrumen survei yang sedang digunakan (Pasal 58).
- Mengubah IGD tanpa izin BIG lalu menyebarluaskannya (Pasal 59).
- Mengubah IGT tanpa izin penyelenggaranya lalu menyebarluaskannya (Pasal 60).
- Membuat IG yang penyajiannya tidak sesuai tingkat ketelitian sumber data sehingga menimbulkan kerugian orang dan/atau barang (Pasal 61).
- Menyebarluaskan IG yang belum disahkan (Pasal 62).
Pasal 61 relevan langsung bagi pemetaan drone: skala dan ketelitian peta yang diklaim harus sesuai dengan kualitas data. Standar ketelitian peta dasar dibahas di SNI ketelitian peta dasar.
Sanksi
UU ini mengatur sanksi administratif (Bab IX) dan pidana (Bab X). Contohnya, merusak tanda fisik jaring kontrol geodesi diancam penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta, dan bila menimbulkan bahaya atau kerugian, penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 1,25 miliar (Pasal 64). Mengubah IGD tanpa izin dan menyebarluaskannya diancam penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 250 juta (Pasal 65).




