PT Remote Pilot Indonesia
Pelatihan
Sertifikasi
Sumber Daya
Tentang
Minta Penawaran
PT Remote Pilot Indonesia

PT Remote Pilot Indonesia

Pusat pelatihan dan sertifikasi remote pilot sejak 2018. Dipercaya kementerian, lembaga, BUMN, dan perusahaan di seluruh Indonesia.

Program

  • Sertifikasi Remote Pilot
  • Sertifikasi BNSP Drone
  • Sertifikasi BNSP GIS
  • Pelatihan Pemetaan
  • Pelatihan LiDAR
  • Pelatihan Termal
  • Pelatihan Spraying
  • Fixed Wing & VTOL
  • Surveillance & Security
  • Foto & Videografi
  • Perusahaan & Instansi
  • Pelatihan di Lokasi Wisata
  • Training of Trainer

Perusahaan

  • Tentang Kami
  • Galeri
  • Alumni
  • Careers
  • Kontak

Sumber Daya

  • Jalur Karir
  • Blog
  • Regulasi Drone
  • Panduan SIDOPI GO
  • FAQ
  • Verifikasi Sertifikat
  • Minta Penawaran
Kantor
Indonesia Stock Exchange
Tower 1, Level 3, Unit 304
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53
SCBD, Jakarta Selatan 12190
WhatsApp
+62 817 9167 799
Email
[email protected]
InstagramYouTubeLinkedIn
Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanDisclaimer

© 2026 PT Remote Pilot Indonesia. Hak cipta dilindungi.

REMOTE PILOT

Drone DJI Matrice 400 terbang di atas bukit pasir (foto: DJI)
←Regulasi Drone

Sektor Pertambangan

Kepdirjen Minerba 17 Tahun 2023

Petunjuk Teknis Pemetaan dan Evaluasi Kemajuan Tambang Mineral dan Batubara dengan Teknologi UAV
Download PDFBaca Pembahasan
Jenis
Keputusan Dirjen
Ditetapkan
2 Oktober 2023
Penerbit
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM
Nomor lengkap
17.K/HK.02/DJB.S/2023
Dokumen
PDF · 24 halaman · 3,5 MB

Ringkasan

Kepdirjen Minerba 17 Tahun 2023

Acuan bagi pemegang IUP dan IUPK untuk memetakan kemajuan tambang dengan drone: kriteria tambang yang wajib dipetakan, kompetensi pilot dan juru ukur, peralatan, standar GCP dan ICP, GSD 5 cm, overlap, ketelitian ortofoto 0,3 m, dan format hasil.

Download PDF (3,5 MB)

Baca juga

  • Pelatihan drone pemetaan
  • Pelatihan drone LiDAR
  • SNI ketelitian peta dasar

Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor 17.K/HK.02/DJB.S/2023 menetapkan petunjuk teknis pemetaan dan evaluasi kemajuan tambang mineral dan batubara dengan teknologi UAV. Ditetapkan pada 2 Oktober 2023 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, keputusan ini menjadi acuan bagi badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang memetakan kemajuan tambang dengan drone, sekaligus bahan evaluasi aspek teknis oleh pemerintah.

Dasarnya adalah kewajiban menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (Permen ESDM 26/2018) dan kewajiban melakukan pemetaan dalam kegiatan penambangan (Kepmen ESDM 1827 K/30/MEM/2018). Keputusan ini juga merujuk PM 37/2020, PKPS 107, dan Peraturan BIG 18/2021.

Kapan Pemetaan dengan UAV Diperlukan?

Pemetaan UAV berfungsi sebagai pembanding pemetaan ground survey dan data pelengkap untuk memantau kondisi permukaan tambang. Pemetaan ini perlu dilakukan oleh pemegang IUP dan IUPK tahap operasi produksi yang memenuhi salah satu kriteria berikut:

  • Luas area dibuka 50 ha atau lebih, akumulasi dalam 1 tahun
  • Penggalian atau penimbunan berjarak 150 m atau kurang dari garis pantai, tepi danau, atau sungai selebar 100 m atau lebih
  • Penggalian atau penimbunan berjarak 100 m atau kurang dari permukiman
  • Jarak ke fasilitas umum (jalan, rel, irigasi, jaringan listrik, lapangan terbang, dan lainnya) tidak lebih dari 3 kali kedalaman tambang akhir atau ketinggian timbunan akhir
  • Beda tinggi topografi 50 m atau lebih
  • Fasilitas pengelolaan air tambang dengan luas permukaan 10 ha atau lebih

Personel

  • Pilot UAV yang memiliki sertifikat kompetensi pengoperasian UAV atau sertifikat remote pilot dari DKPPU Kementerian Perhubungan, serta ditetapkan atau disetujui Kepala Teknik Tambang.
  • Pengamat visual dengan kompetensi yang sama dengan pilot UAV.
  • Juru ukur tambang bersertifikat survei dan pemetaan tambang, atau asisten juru ukur tambang yang berpengalaman.

Setiap pengoperasian UAV memerlukan paling sedikit 2 orang, yaitu pilot dan pengamat visual, dan masing-masing hanya boleh mengoperasikan atau mengamati 1 UAV dalam satu waktu. Penerbangan BVLOS mensyaratkan UAV dilengkapi detect and avoid serta tracking system.

Peralatan

  • UAV tipe fixed-wing atau multirotor, dengan RTK atau GNSS PPK sebagai opsi
  • Receiver GNSS tipe geodetik dual frequency, minimal 2 unit, untuk pengukuran titik kontrol
  • Kamera non-metrik dengan modul GNSS untuk merekam posisi kamera (trajectory), gimbal opsional
  • Perangkat lunak perencanaan jalur terbang dan pengolah foto udara yang mampu bundle block adjustment, dense image matching, ortofoto, mosaik, dan DEM
  • Workstation pengolahan data, misalnya CPU 4 sampai 8 core, RAM 32 GB atau lebih, dan GPU setara

Standar Teknis Utama

TahapStandar
Titik kontrol (GCP dan ICP)Ketelitian horizontal 5 cm atau lebih baik, vertikal 10 cm atau lebih baik, PDOP 10 atau kurang, solusi fase fixed. Terikat ke Jaring Kontrol Horizontal Nasional melalui pilar BIG, CORS, atau benchmark.
GCP metode direct georeferencingMinimal 3 titik: elevasi tertinggi, elevasi terendah, dan bagian tengah AoI
Jumlah ICPMengikuti SNI 8202:2019, misalnya 12 titik untuk area sampai 25.000 ha
Akuisisi foto udaraGSD 5 cm atau lebih kecil untuk area tambang dan timbunan; forward overlap 60 sampai 80 persen; side overlap 60 persen
Pengolahan trajectoryPDOP di bawah 3,5; ketelitian posisi horizontal 2 cm dan vertikal 2,5 cm
Ketelitian ortofotoHorizontal paling sedikit 0,3 m (ketelitian peta kelas I skala 1:1.000), diuji pada titik ICP untuk AoI tambang dan timbunan
Sistem koordinatSRGI 2013 untuk pelaporan ke Ditjen Minerba; sistem lokal untuk penggunaan internal

Ketelitian dihitung dengan CE90 = 1,5175 × RMSE horizontal dan LE90 = 1,6499 × RMSE vertikal, sesuai standar ketelitian peta dasar. Tinggi elipsoid dikoreksi menjadi tinggi ortometrik dengan H = h − N, menggunakan model geoid dari BIG.

Tata Cara Pemetaan

  1. Persiapan: mengurus perizinan pengambilan data foto udara ke instansi terkait, membuat peta rencana titik kontrol dan jalur terbang (arah timur barat atau utara selatan, offset 5 sampai 10 persen dari batas AoI), merencanakan base station dan lokasi take off serta landing, dan menyiapkan checklist preflight, postflight, serta rencana darurat.
  2. Pengukuran titik kontrol oleh juru ukur tambang dengan GNSS geodetik (elevation mask 15°, sampling 15 detik, 10 menit per 1 km baseline) atau total station (poligon tertutup).
  3. Akuisisi foto udara: autofocus dimatikan, kamera dipasang pada gimbal, base station GNSS merekam simultan untuk direct georeferencing, tidak terbang saat over atau underexposure dan malam hari, serta membawa baterai cadangan.
  4. Pengolahan data: GCP dipakai dalam perataan blok, ICP dipakai untuk uji ketelitian.
  5. Penyajian: mosaik ortofoto, DTM area tambang dan timbunan, DSM fasilitas penunjang (GeoTIFF), peta ortofoto, dan laporan pengolahan (PDF). Hasil uji akurasi dicantumkan dalam metadata atau legenda peta.

Apa yang Dievaluasi?

Hasil pemetaan dipakai untuk mengevaluasi akurasi lokasi kegiatan tambang, perubahan kedalaman tambang dan ketinggian timbunan, realisasi luas dan volume bukaan, geometri lereng dan jalan tambang, dimensi fasilitas penunjang, kondisi hidrologi, serta fasilitas umum dan permukiman di sekitar tambang.

Kaitannya dengan Aturan Penerbangan

Petunjuk teknis ini tidak menggantikan aturan penerbangan. Pilot tetap wajib memenuhi PKPS 107, termasuk sertifikat remote pilot, pendaftaran drone, dan batasan operasi, serta mengurus persetujuan sesuai PM 37/2020 bila area tambang berada di ruang udara yang memerlukannya. Untuk survei dan pemetaan di wilayah tertentu, PM 37/2020 juga mensyaratkan security clearance.

Kompetensi yang dibutuhkan, dari perencanaan jalur terbang, pengukuran GCP, hingga uji ketelitian, dibahas di pelatihan drone pemetaan dan pelatihan drone LiDAR.

Pembahasan ini adalah ringkasan untuk edukasi, bukan nasihat hukum, dan disusun dari teks dokumen yang dapat diunduh di halaman ini. Status diperiksa 12 November 2026. Untuk keperluan hukum, cocokkan dengan JDIH Kementerian Perhubungan atau database peraturan BPK.

FAQ

Pertanyaan Umum

Siapa yang wajib memetakan kemajuan tambang dengan UAV?

Badan usaha pemegang IUP dan IUPK tahap operasi produksi yang memenuhi salah satu kriteria, antara lain luas bukaan 50 ha atau lebih per tahun, lokasi tambang 100 m atau kurang dari permukiman, atau beda tinggi topografi 50 m atau lebih.

Sertifikat apa yang harus dimiliki pilot UAV di area tambang?

Sertifikat kompetensi di bidang pengoperasian UAV atau sertifikat remote pilot dari DKPPU Kementerian Perhubungan, serta ditetapkan atau disetujui oleh Kepala Teknik Tambang. Pengamat visual harus memiliki kompetensi yang sama.

Berapa ketelitian ortofoto yang disyaratkan?

Ketelitian horizontal paling sedikit 0,3 m (ketelitian peta kelas I skala 1:1.000), diuji pada titik ICP untuk AoI tambang dan timbunan, dengan GSD 5 cm atau lebih kecil.

Berapa overlap foto udara untuk pemetaan tambang?

Forward overlap 60 sampai 80 persen dan side overlap 60 persen.

Regulasi Terkait

Baca juga

Semua Regulasi
Peserta pelatihan menerbangkan drone didampingi instruktur

UU Nomor 1 Tahun 2009

Penerbangan

Foto udara pilot Remote Pilot Indonesia di ujung dermaga

UU Nomor 21 Tahun 2025

Pengelolaan Ruang Udara

Foto udara dermaga dan pantai dari drone

UU Nomor 27 Tahun 2022

Pelindungan Data Pribadi

Tim dan peserta Remote Pilot Indonesia berseragam RPI di dermaga

Dari regulasi ke lapangan

Pahami aturannya, terbang dengan legal

Peraturan SPUKTA, ruang udara, dan KKOP dibahas tuntas dalam pelatihan remote pilot bersama instruktur bersertifikat.

Program SertifikasiJadwal Kelas Reguler
Kurikulum
43 JP sesuai SE.009/DKPPU/IX/2022
Format
4 hari teori online, 1 hari praktik
Hasil
Pendampingan sampai pengajuan RPC