Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor 17.K/HK.02/DJB.S/2023 menetapkan petunjuk teknis pemetaan dan evaluasi kemajuan tambang mineral dan batubara dengan teknologi UAV. Ditetapkan pada 2 Oktober 2023 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, keputusan ini menjadi acuan bagi badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang memetakan kemajuan tambang dengan drone, sekaligus bahan evaluasi aspek teknis oleh pemerintah.
Dasarnya adalah kewajiban menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (Permen ESDM 26/2018) dan kewajiban melakukan pemetaan dalam kegiatan penambangan (Kepmen ESDM 1827 K/30/MEM/2018). Keputusan ini juga merujuk PM 37/2020, PKPS 107, dan Peraturan BIG 18/2021.
Kapan Pemetaan dengan UAV Diperlukan?
Pemetaan UAV berfungsi sebagai pembanding pemetaan ground survey dan data pelengkap untuk memantau kondisi permukaan tambang. Pemetaan ini perlu dilakukan oleh pemegang IUP dan IUPK tahap operasi produksi yang memenuhi salah satu kriteria berikut:
- Luas area dibuka 50 ha atau lebih, akumulasi dalam 1 tahun
- Penggalian atau penimbunan berjarak 150 m atau kurang dari garis pantai, tepi danau, atau sungai selebar 100 m atau lebih
- Penggalian atau penimbunan berjarak 100 m atau kurang dari permukiman
- Jarak ke fasilitas umum (jalan, rel, irigasi, jaringan listrik, lapangan terbang, dan lainnya) tidak lebih dari 3 kali kedalaman tambang akhir atau ketinggian timbunan akhir
- Beda tinggi topografi 50 m atau lebih
- Fasilitas pengelolaan air tambang dengan luas permukaan 10 ha atau lebih
Personel
- Pilot UAV yang memiliki sertifikat kompetensi pengoperasian UAV atau sertifikat remote pilot dari DKPPU Kementerian Perhubungan, serta ditetapkan atau disetujui Kepala Teknik Tambang.
- Pengamat visual dengan kompetensi yang sama dengan pilot UAV.
- Juru ukur tambang bersertifikat survei dan pemetaan tambang, atau asisten juru ukur tambang yang berpengalaman.
Setiap pengoperasian UAV memerlukan paling sedikit 2 orang, yaitu pilot dan pengamat visual, dan masing-masing hanya boleh mengoperasikan atau mengamati 1 UAV dalam satu waktu. Penerbangan BVLOS mensyaratkan UAV dilengkapi detect and avoid serta tracking system.
Peralatan
- UAV tipe fixed-wing atau multirotor, dengan RTK atau GNSS PPK sebagai opsi
- Receiver GNSS tipe geodetik dual frequency, minimal 2 unit, untuk pengukuran titik kontrol
- Kamera non-metrik dengan modul GNSS untuk merekam posisi kamera (trajectory), gimbal opsional
- Perangkat lunak perencanaan jalur terbang dan pengolah foto udara yang mampu bundle block adjustment, dense image matching, ortofoto, mosaik, dan DEM
- Workstation pengolahan data, misalnya CPU 4 sampai 8 core, RAM 32 GB atau lebih, dan GPU setara
Standar Teknis Utama
| Tahap | Standar |
|---|---|
| Titik kontrol (GCP dan ICP) | Ketelitian horizontal 5 cm atau lebih baik, vertikal 10 cm atau lebih baik, PDOP 10 atau kurang, solusi fase fixed. Terikat ke Jaring Kontrol Horizontal Nasional melalui pilar BIG, CORS, atau benchmark. |
| GCP metode direct georeferencing | Minimal 3 titik: elevasi tertinggi, elevasi terendah, dan bagian tengah AoI |
| Jumlah ICP | Mengikuti SNI 8202:2019, misalnya 12 titik untuk area sampai 25.000 ha |
| Akuisisi foto udara | GSD 5 cm atau lebih kecil untuk area tambang dan timbunan; forward overlap 60 sampai 80 persen; side overlap 60 persen |
| Pengolahan trajectory | PDOP di bawah 3,5; ketelitian posisi horizontal 2 cm dan vertikal 2,5 cm |
| Ketelitian ortofoto | Horizontal paling sedikit 0,3 m (ketelitian peta kelas I skala 1:1.000), diuji pada titik ICP untuk AoI tambang dan timbunan |
| Sistem koordinat | SRGI 2013 untuk pelaporan ke Ditjen Minerba; sistem lokal untuk penggunaan internal |
Ketelitian dihitung dengan CE90 = 1,5175 × RMSE horizontal dan LE90 = 1,6499 × RMSE vertikal, sesuai standar ketelitian peta dasar. Tinggi elipsoid dikoreksi menjadi tinggi ortometrik dengan H = h − N, menggunakan model geoid dari BIG.
Tata Cara Pemetaan
- Persiapan: mengurus perizinan pengambilan data foto udara ke instansi terkait, membuat peta rencana titik kontrol dan jalur terbang (arah timur barat atau utara selatan, offset 5 sampai 10 persen dari batas AoI), merencanakan base station dan lokasi take off serta landing, dan menyiapkan checklist preflight, postflight, serta rencana darurat.
- Pengukuran titik kontrol oleh juru ukur tambang dengan GNSS geodetik (elevation mask 15°, sampling 15 detik, 10 menit per 1 km baseline) atau total station (poligon tertutup).
- Akuisisi foto udara: autofocus dimatikan, kamera dipasang pada gimbal, base station GNSS merekam simultan untuk direct georeferencing, tidak terbang saat over atau underexposure dan malam hari, serta membawa baterai cadangan.
- Pengolahan data: GCP dipakai dalam perataan blok, ICP dipakai untuk uji ketelitian.
- Penyajian: mosaik ortofoto, DTM area tambang dan timbunan, DSM fasilitas penunjang (GeoTIFF), peta ortofoto, dan laporan pengolahan (PDF). Hasil uji akurasi dicantumkan dalam metadata atau legenda peta.
Apa yang Dievaluasi?
Hasil pemetaan dipakai untuk mengevaluasi akurasi lokasi kegiatan tambang, perubahan kedalaman tambang dan ketinggian timbunan, realisasi luas dan volume bukaan, geometri lereng dan jalan tambang, dimensi fasilitas penunjang, kondisi hidrologi, serta fasilitas umum dan permukiman di sekitar tambang.
Kaitannya dengan Aturan Penerbangan
Petunjuk teknis ini tidak menggantikan aturan penerbangan. Pilot tetap wajib memenuhi PKPS 107, termasuk sertifikat remote pilot, pendaftaran drone, dan batasan operasi, serta mengurus persetujuan sesuai PM 37/2020 bila area tambang berada di ruang udara yang memerlukannya. Untuk survei dan pemetaan di wilayah tertentu, PM 37/2020 juga mensyaratkan security clearance.
Kompetensi yang dibutuhkan, dari perencanaan jalur terbang, pengukuran GCP, hingga uji ketelitian, dibahas di pelatihan drone pemetaan dan pelatihan drone LiDAR.




