PP Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 9 UU 1/2009. PP ini merinci kawasan udara terlarang dan terbatas, zona identifikasi pertahanan udara, serta tindakan terhadap pesawat udara yang melanggar, termasuk drone.
Kawasan Udara Terlarang (Prohibited Area)
Pasal 7 mendefinisikannya sebagai kawasan udara dengan pembatasan permanen dan menyeluruh bagi pesawat udara, yang meliputi ruang udara di atas:
- istana presiden;
- instalasi nuklir; dan
- objek vital nasional yang bersifat strategis tertentu, yang ditetapkan oleh Presiden.
Kawasan Udara Terbatas (Restricted Area)
Pasal 8 mendefinisikannya sebagai ruang udara dengan pembatasan tidak tetap yang hanya dapat digunakan untuk operasi penerbangan pesawat udara negara. Pembatasannya dapat berupa waktu dan ketinggian. Kawasan ini meliputi:
- markas besar TNI;
- pangkalan udara TNI;
- kawasan latihan militer dan kawasan operasi militer;
- kawasan latihan penerbangan militer dan latihan penembakan militer;
- kawasan peluncuran roket dan satelit; dan
- ruang udara untuk penerbangan atau kegiatan kepala negara dan/atau kepala pemerintahan.
Pemerintah juga dapat menetapkan zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) untuk keperluan identifikasi pesawat udara (Pasal 9).
Ketentuan tentang Drone
PP ini mendefinisikan pesawat udara tanpa awak sebagai mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika (Pasal 1 angka 19). Pasal 27 ayat (5) menyatakan bahwa pesawat udara tanpa awak yang melanggar ketentuan kawasan udara terlarang dan terbatas dilakukan tindakan terakhir sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam praktik, lokasi kawasan terlarang dan terbatas dipublikasikan di AIP Indonesia (ENR 5). PM 37/2020 mewajibkan persetujuan instansi berwenang untuk terbang di kawasan ini, dan melarang drone berkamera beroperasi kurang dari 500 meter dari batas terluarnya.
Status dan Hubungan dengan UU 21/2025
Pasal-pasal UU 1/2009 tentang kawasan udara terlarang dan terbatas (Pasal 7 ayat 2 sampai 4 dan Pasal 8) telah dicabut oleh UU 21/2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara, yang kini mengatur status kawasan udara dan ancaman pidananya. Database peraturan BPK masih mencatat PP 4/2018 berstatus berlaku. Peraturan pelaksana UU 21/2025 dapat mengubah pengaturan ini, sehingga perkembangan statusnya perlu dipantau.




