PT Remote Pilot Indonesia
Pelatihan
Sertifikasi
Sumber Daya
Tentang
Minta Penawaran
PT Remote Pilot Indonesia

PT Remote Pilot Indonesia

Pusat pelatihan dan sertifikasi remote pilot sejak 2018. Dipercaya kementerian, lembaga, BUMN, dan perusahaan di seluruh Indonesia.

Program

  • Sertifikasi Remote Pilot
  • Sertifikasi BNSP Drone
  • Sertifikasi BNSP GIS
  • Pelatihan Pemetaan
  • Pelatihan LiDAR
  • Pelatihan Termal
  • Pelatihan Spraying
  • Fixed Wing & VTOL
  • Surveillance & Security
  • Foto & Videografi
  • Perusahaan & Instansi
  • Pelatihan di Lokasi Wisata
  • Training of Trainer

Perusahaan

  • Tentang Kami
  • Galeri
  • Alumni
  • Careers
  • Kontak

Sumber Daya

  • Jalur Karir
  • Blog
  • Regulasi Drone
  • Panduan SIDOPI GO
  • FAQ
  • Verifikasi Sertifikat
  • Minta Penawaran
Kantor
Indonesia Stock Exchange
Tower 1, Level 3, Unit 304
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53
SCBD, Jakarta Selatan 12190
WhatsApp
+62 817 9167 799
Email
[email protected]
InstagramYouTubeLinkedIn
Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanDisclaimer

© 2026 PT Remote Pilot Indonesia. Hak cipta dilindungi.

REMOTE PILOT

Praktik terbang drone di lapangan rumput
←Regulasi Drone

Peraturan Pemerintah

PP Nomor 4 Tahun 2018

Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia
Download PDFBaca Pembahasan
Jenis
Peraturan Pemerintah
Ditetapkan
13 Februari 2018
Diundangkan
19 Februari 2018
Lembaran Negara
2018 Nomor 12, TLN 6181
Dokumen
PDF · 36 halaman · 2,6 MB

Ringkasan

PP Nomor 4 Tahun 2018

Mengatur pengamanan wilayah udara, termasuk kawasan udara terlarang (prohibited area) dan kawasan udara terbatas (restricted area). Penting dipahami sebelum terbang di dekat objek vital dan instalasi militer.

Download PDF (2,6 MB)

PP Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 9 UU 1/2009. PP ini merinci kawasan udara terlarang dan terbatas, zona identifikasi pertahanan udara, serta tindakan terhadap pesawat udara yang melanggar, termasuk drone.

Kawasan Udara Terlarang (Prohibited Area)

Pasal 7 mendefinisikannya sebagai kawasan udara dengan pembatasan permanen dan menyeluruh bagi pesawat udara, yang meliputi ruang udara di atas:

  • istana presiden;
  • instalasi nuklir; dan
  • objek vital nasional yang bersifat strategis tertentu, yang ditetapkan oleh Presiden.

Kawasan Udara Terbatas (Restricted Area)

Pasal 8 mendefinisikannya sebagai ruang udara dengan pembatasan tidak tetap yang hanya dapat digunakan untuk operasi penerbangan pesawat udara negara. Pembatasannya dapat berupa waktu dan ketinggian. Kawasan ini meliputi:

  • markas besar TNI;
  • pangkalan udara TNI;
  • kawasan latihan militer dan kawasan operasi militer;
  • kawasan latihan penerbangan militer dan latihan penembakan militer;
  • kawasan peluncuran roket dan satelit; dan
  • ruang udara untuk penerbangan atau kegiatan kepala negara dan/atau kepala pemerintahan.

Pemerintah juga dapat menetapkan zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) untuk keperluan identifikasi pesawat udara (Pasal 9).

Ketentuan tentang Drone

PP ini mendefinisikan pesawat udara tanpa awak sebagai mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika (Pasal 1 angka 19). Pasal 27 ayat (5) menyatakan bahwa pesawat udara tanpa awak yang melanggar ketentuan kawasan udara terlarang dan terbatas dilakukan tindakan terakhir sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik, lokasi kawasan terlarang dan terbatas dipublikasikan di AIP Indonesia (ENR 5). PM 37/2020 mewajibkan persetujuan instansi berwenang untuk terbang di kawasan ini, dan melarang drone berkamera beroperasi kurang dari 500 meter dari batas terluarnya.

Status dan Hubungan dengan UU 21/2025

Pasal-pasal UU 1/2009 tentang kawasan udara terlarang dan terbatas (Pasal 7 ayat 2 sampai 4 dan Pasal 8) telah dicabut oleh UU 21/2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara, yang kini mengatur status kawasan udara dan ancaman pidananya. Database peraturan BPK masih mencatat PP 4/2018 berstatus berlaku. Peraturan pelaksana UU 21/2025 dapat mengubah pengaturan ini, sehingga perkembangan statusnya perlu dipantau.

Pembahasan ini adalah ringkasan untuk edukasi, bukan nasihat hukum, dan disusun dari teks dokumen yang dapat diunduh di halaman ini. Status diperiksa 12 November 2026. Untuk keperluan hukum, cocokkan dengan JDIH Kementerian Perhubungan atau database peraturan BPK.

FAQ

Pertanyaan Umum

Apa saja kawasan udara terlarang untuk drone di Indonesia?

Menurut Pasal 7 PP 4/2018: ruang udara di atas istana presiden, instalasi nuklir, dan objek vital nasional strategis tertentu yang ditetapkan Presiden. Lokasi rincinya dipublikasikan di AIP Indonesia ENR 5.

Apa yang terjadi bila drone masuk kawasan terlarang atau terbatas?

Pasal 27 ayat (5) PP 4/2018 menyatakan drone yang melanggar ketentuan kawasan udara terlarang dan terbatas dilakukan tindakan terakhir. Selain itu, UU 21/2025 mengancam pidana bagi operator yang memasuki kawasan udara terlarang (Pasal 53) dan kawasan udara terbatas tanpa izin (Pasal 54).

Regulasi Terkait

Baca juga

Semua Regulasi
Peserta di stasiun praktik terbang

PP Nomor 32 Tahun 2021

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan

Peserta pelatihan menerbangkan drone didampingi instruktur

UU Nomor 1 Tahun 2009

Penerbangan

Foto udara pilot Remote Pilot Indonesia di ujung dermaga

UU Nomor 21 Tahun 2025

Pengelolaan Ruang Udara

Tim dan peserta Remote Pilot Indonesia berseragam RPI di dermaga

Dari regulasi ke lapangan

Pahami aturannya, terbang dengan legal

Peraturan SPUKTA, ruang udara, dan KKOP dibahas tuntas dalam pelatihan remote pilot bersama instruktur bersertifikat.

Program SertifikasiJadwal Kelas Reguler
Kurikulum
43 JP sesuai SE.009/DKPPU/IX/2022
Format
4 hari teori online, 1 hari praktik
Hasil
Pendampingan sampai pengajuan RPC