UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) bukan peraturan penerbangan, tetapi relevan bagi operator drone. Kamera drone dapat merekam wajah orang, pelat nomor kendaraan, atau aktivitas di properti pribadi. Bila rekaman itu dapat mengidentifikasi seseorang, rekaman tersebut termasuk data pribadi, dan pengumpulan, penyimpanan, serta penyebarannya tunduk pada UU ini.
Apa yang Termasuk Data Pribadi
Pasal 1 angka 1 mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lain, baik langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
Pasal 4 membaginya menjadi dua jenis:
- Spesifik: data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lain sesuai peraturan.
- Umum: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
Kewajiban Pengendali Data
Operator yang menentukan tujuan dan memproses hasil rekaman dapat berkedudukan sebagai pengendali data pribadi. Pasal 20 mewajibkan pengendali data memiliki dasar pemrosesan, antara lain persetujuan yang sah dari subjek data, pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan kewajiban hukum. Dalam praktik pemotretan dan pemetaan udara, langkah yang umum dilakukan:
- Membatasi pengambilan gambar pada area dan tujuan yang disepakati dengan klien atau pemilik lahan.
- Menyamarkan wajah dan pelat nomor sebelum hasil dipublikasikan.
- Menyimpan data mentah dengan aman dan menghapusnya bila tidak lagi diperlukan.
- Memasang pemberitahuan di lokasi bila operasi dilakukan di area publik.
Larangan dan Ancaman Pidana
| Perbuatan (Pasal 65) | Ancaman maksimal (Pasal 67) |
|---|---|
| Dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi orang lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan subjek data | Penjara 5 tahun dan/atau denda Rp 5 miliar |
| Dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi orang lain | Penjara 4 tahun dan/atau denda Rp 4 miliar |
| Dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi orang lain | Penjara 5 tahun dan/atau denda Rp 5 miliar |
UU ini juga mengatur sanksi administratif bagi pengendali dan prosesor data yang tidak memenuhi kewajibannya.
Masa Penyesuaian
UU PDP disahkan pada 17 Oktober 2022. Pasal 74 memberikan waktu paling lama 2 tahun sejak diundangkan bagi pengendali dan prosesor data untuk menyesuaikan diri. Masa penyesuaian itu telah berakhir.
Aspek etika dan hukum perekaman dengan drone dibahas lebih lanjut di aspek hukum privasi perekaman drone.




