PT Remote Pilot Indonesia
Pelatihan
Sertifikasi
Sumber Daya
Tentang
Minta Penawaran
PT Remote Pilot Indonesia

PT Remote Pilot Indonesia

Pusat pelatihan dan sertifikasi remote pilot sejak 2018. Dipercaya kementerian, lembaga, BUMN, dan perusahaan di seluruh Indonesia.

Program

  • Sertifikasi Remote Pilot
  • Sertifikasi BNSP Drone
  • Sertifikasi BNSP GIS
  • Pelatihan Pemetaan
  • Pelatihan LiDAR
  • Pelatihan Termal
  • Pelatihan Spraying
  • Fixed Wing & VTOL
  • Surveillance & Security
  • Foto & Videografi
  • Perusahaan & Instansi
  • Pelatihan di Lokasi Wisata
  • Training of Trainer

Perusahaan

  • Tentang Kami
  • Galeri
  • Alumni
  • Careers
  • Kontak

Sumber Daya

  • Jalur Karir
  • Blog
  • Regulasi Drone
  • Panduan SIDOPI GO
  • FAQ
  • Verifikasi Sertifikat
  • Minta Penawaran
Kantor
Indonesia Stock Exchange
Tower 1, Level 3, Unit 304
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53
SCBD, Jakarta Selatan 12190
WhatsApp
+62 817 9167 799
Email
[email protected]
InstagramYouTubeLinkedIn
Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanDisclaimer

© 2026 PT Remote Pilot Indonesia. Hak cipta dilindungi.

REMOTE PILOT

Foto udara dermaga dan pantai dari drone
←Regulasi Drone

Undang-Undang

UU Nomor 27 Tahun 2022

Pelindungan Data Pribadi
Download PDFBaca Pembahasan
Jenis
Undang-Undang
Disahkan
17 Oktober 2022
Lembaran Negara
2022 Nomor 196, TLN 6820
Dokumen
PDF · 50 halaman · 2,8 MB

Ringkasan

UU Nomor 27 Tahun 2022

Relevan bagi operator drone yang merekam, menyimpan, atau mengolah foto dan video yang memuat data pribadi, misalnya wajah atau pelat nomor kendaraan.

Download PDF (2,8 MB)

Baca juga

  • Aspek hukum privasi perekaman drone

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) bukan peraturan penerbangan, tetapi relevan bagi operator drone. Kamera drone dapat merekam wajah orang, pelat nomor kendaraan, atau aktivitas di properti pribadi. Bila rekaman itu dapat mengidentifikasi seseorang, rekaman tersebut termasuk data pribadi, dan pengumpulan, penyimpanan, serta penyebarannya tunduk pada UU ini.

Apa yang Termasuk Data Pribadi

Pasal 1 angka 1 mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lain, baik langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Pasal 4 membaginya menjadi dua jenis:

  • Spesifik: data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lain sesuai peraturan.
  • Umum: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Kewajiban Pengendali Data

Operator yang menentukan tujuan dan memproses hasil rekaman dapat berkedudukan sebagai pengendali data pribadi. Pasal 20 mewajibkan pengendali data memiliki dasar pemrosesan, antara lain persetujuan yang sah dari subjek data, pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan kewajiban hukum. Dalam praktik pemotretan dan pemetaan udara, langkah yang umum dilakukan:

  • Membatasi pengambilan gambar pada area dan tujuan yang disepakati dengan klien atau pemilik lahan.
  • Menyamarkan wajah dan pelat nomor sebelum hasil dipublikasikan.
  • Menyimpan data mentah dengan aman dan menghapusnya bila tidak lagi diperlukan.
  • Memasang pemberitahuan di lokasi bila operasi dilakukan di area publik.

Larangan dan Ancaman Pidana

Perbuatan (Pasal 65)Ancaman maksimal (Pasal 67)
Dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi orang lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan subjek dataPenjara 5 tahun dan/atau denda Rp 5 miliar
Dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi orang lainPenjara 4 tahun dan/atau denda Rp 4 miliar
Dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi orang lainPenjara 5 tahun dan/atau denda Rp 5 miliar

UU ini juga mengatur sanksi administratif bagi pengendali dan prosesor data yang tidak memenuhi kewajibannya.

Masa Penyesuaian

UU PDP disahkan pada 17 Oktober 2022. Pasal 74 memberikan waktu paling lama 2 tahun sejak diundangkan bagi pengendali dan prosesor data untuk menyesuaikan diri. Masa penyesuaian itu telah berakhir.

Aspek etika dan hukum perekaman dengan drone dibahas lebih lanjut di aspek hukum privasi perekaman drone.

Pembahasan ini adalah ringkasan untuk edukasi, bukan nasihat hukum, dan disusun dari teks dokumen yang dapat diunduh di halaman ini. Status diperiksa 12 November 2026. Untuk keperluan hukum, cocokkan dengan JDIH Kementerian Perhubungan atau database peraturan BPK.

FAQ

Pertanyaan Umum

Apakah rekaman drone termasuk data pribadi?

Bisa, bila rekaman tersebut memuat informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, misalnya wajah yang jelas atau pelat nomor yang terbaca. UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, langsung maupun tidak langsung.

Apa ancaman pidana menyebarkan data pribadi orang lain tanpa hak?

Pasal 67 ayat (2) UU PDP mengancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4 miliar bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.

Regulasi Terkait

Baca juga

Semua Regulasi
Peserta pelatihan menerbangkan drone didampingi instruktur

UU Nomor 1 Tahun 2009

Penerbangan

Foto udara pilot Remote Pilot Indonesia di ujung dermaga

UU Nomor 21 Tahun 2025

Pengelolaan Ruang Udara

Peserta di stasiun praktik terbang

PP Nomor 32 Tahun 2021

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan

Tim dan peserta Remote Pilot Indonesia berseragam RPI di dermaga

Dari regulasi ke lapangan

Pahami aturannya, terbang dengan legal

Peraturan SPUKTA, ruang udara, dan KKOP dibahas tuntas dalam pelatihan remote pilot bersama instruktur bersertifikat.

Program SertifikasiJadwal Kelas Reguler
Kurikulum
43 JP sesuai SE.009/DKPPU/IX/2022
Format
4 hari teori online, 1 hari praktik
Hasil
Pendampingan sampai pengajuan RPC