PT Remote Pilot Indonesia
Pelatihan
Sertifikasi
Sumber Daya
Tentang
Minta Penawaran
PT Remote Pilot Indonesia

PT Remote Pilot Indonesia

Pusat pelatihan dan sertifikasi remote pilot sejak 2018. Dipercaya kementerian, lembaga, BUMN, dan perusahaan di seluruh Indonesia.

Program

  • Sertifikasi Remote Pilot
  • Sertifikasi BNSP Drone
  • Sertifikasi BNSP GIS
  • Pelatihan Pemetaan
  • Pelatihan LiDAR
  • Pelatihan Termal
  • Pelatihan Spraying
  • Fixed Wing & VTOL
  • Surveillance & Security
  • Foto & Videografi
  • Perusahaan & Instansi
  • Pelatihan di Lokasi Wisata
  • Training of Trainer

Perusahaan

  • Tentang Kami
  • Galeri
  • Alumni
  • Careers
  • Kontak

Sumber Daya

  • Jalur Karir
  • Blog
  • Regulasi Drone
  • Panduan SIDOPI GO
  • FAQ
  • Verifikasi Sertifikat
  • Minta Penawaran
Kantor
Indonesia Stock Exchange
Tower 1, Level 3, Unit 304
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53
SCBD, Jakarta Selatan 12190
WhatsApp
+62 817 9167 799
Email
[email protected]
InstagramYouTubeLinkedIn
Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanDisclaimer

© 2026 PT Remote Pilot Indonesia. Hak cipta dilindungi.

REMOTE PILOT

Pengecekan drone sebelum terbang
←Regulasi Drone

Ketentuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

KP 242 Tahun 2019

Pengenalan dan Pendaftaran Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak
Download PDFBaca Pembahasan
Jenis
Peraturan Dirjen
Ditetapkan
9 September 2019
Penerbit
Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Dokumen
PDF · 15 halaman · 0,5 MB

Ringkasan

KP 242 Tahun 2019

Petunjuk teknis Staff Instruction Part 8900-12.01 tentang pengenalan dan pendaftaran drone (Small Unmanned Aircraft System Registration and Identification).

Download PDF (0,5 MB)

Baca juga

  • Registrasi drone di SIDOPI GO

KP 242 Tahun 2019 adalah Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang memberlakukan Staff Instruction (SI) 8900-12.01 tentang Small Unmanned Aircraft Registration and Identification. Dokumen ini adalah petunjuk teknis pendaftaran dan tanda pengenal drone kecil. Peraturan ditetapkan pada 9 September 2019 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pelaksanaannya diawasi Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.

KP 242 terbit ketika PKPS 107 masih diatur PM 163/2015. PKPS 107 yang berlaku sekarang (PM 63/2021) tetap merujuk SI 8900-12.01 untuk formulir pendaftaran, perpanjangan, dan pembatalan (butir 107.90, 107.92, dan 107.93).

Isi SI 8900-12.01

BabIsi
Chapter 1Umum: tujuan, dasar regulasi, definisi, keberlakuan, dan eligibility
Chapter 2Pendaftaran, perpanjangan dan penggantian, serta pembatalan pendaftaran
Chapter 3Tanda pengenal (identification marks)
Chapter 4Database pendaftaran dan penyimpanan catatan
Appendix AFormulir

Drone yang Wajib Didaftarkan

Prosedur ini berlaku untuk drone dengan berat lebih dari 250 gram dan kurang dari 55 pound (sekitar 25 kilogram), termasuk segala sesuatu di dalamnya. Drone dapat didaftarkan bila tidak terdaftar di negara lain dan dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Prosedur ini tidak berlaku untuk operasi angkutan udara, pesawat yang tunduk pada CASR 101, dan pesawat yang memenuhi kriteria CASR 47.3.

Alur Pendaftaran

  1. Permohonan dievaluasi oleh inspektur Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.
  2. Bila memenuhi syarat, DGCA menerbitkan surat penetapan tanda pendaftaran.
  3. Pemohon memasang tanda pengenal pada drone sesuai CASR 107.94.
  4. Sertifikat pendaftaran diterbitkan dan memuat nama dan alamat pemilik, pabrikan, model, nomor seri, tanda pengenal, tanggal terbit, dan tanggal kedaluwarsa.

Saat ini pengajuan tanda pendaftaran dilakukan melalui SIDOPI GO. Lihat alur registrasi pilot dan drone di SIDOPI GO.

Masa Berlaku, Perpanjangan, dan Pembatalan

  • Sertifikat pendaftaran berlaku sesuai tanggal yang tertera dan tidak lebih dari 3 tahun sejak diterbitkan.
  • Perpanjangan dan penggantian (karena hilang, dicuri, rusak, ganti pemilik, atau ganti alamat) diajukan dengan DGCA Form 107-03 beserta bukti pendukung.
  • Pembatalan (misalnya karena dipindahtangankan, hancur, atau diekspor) diajukan dengan DGCA Form 107-04.

Spesifikasi Tanda Pengenal

  • Dicat atau ditempel dengan cara yang tidak mudah rusak atau terkelupas, tanpa ornamen, kontras dengan latar, dan mudah dibaca.
  • Dipasang di permukaan bawah drone dan/atau di kedua sisi bila memungkinkan.
  • Tinggi karakter minimal 15 cm di permukaan bawah dan 5 cm di sisi. Bila permukaan tidak cukup, tanda dibuat sebesar mungkin di permukaan terluas yang tersedia.
  • Lebar setiap karakter (kecuali angka 1) dua pertiga tinggi karakter. Lebar angka 1 seperenam tinggi. Tebal huruf dan jarak antarkarakter seperenam tinggi.
  • Desain, tanda, atau simbol lain tidak boleh mengubah atau mengaburkan tanda pengenal, kecuali diizinkan Direktur Jenderal.

Pembahasan ini adalah ringkasan untuk edukasi, bukan nasihat hukum, dan disusun dari teks dokumen yang dapat diunduh di halaman ini. Status diperiksa 12 November 2026. Untuk keperluan hukum, cocokkan dengan JDIH Kementerian Perhubungan atau database peraturan BPK.

FAQ

Pertanyaan Umum

Drone berapa gram yang wajib didaftarkan?

Menurut SI 8900-12.01 dan PKPS 107 butir 107.89, drone dengan berat lebih dari 250 gram hingga sekitar 25 kilogram (55 pound) didaftarkan dan diberi tanda pengenal.

Berapa ukuran minimal tanda pendaftaran drone?

Minimal 15 cm di permukaan bawah dan 5 cm di sisi. Bila permukaan drone tidak cukup, tanda dibuat sebesar mungkin pada permukaan terluas yang tersedia.

Apakah KP 242/2019 masih dipakai setelah PM 63/2021?

PKPS 107 dalam PM 63/2021 tetap merujuk formulir sesuai SI 8900-12.01 untuk pendaftaran, perpanjangan, dan pembatalan sertifikat pendaftaran drone (butir 107.90, 107.92, dan 107.93).

Regulasi Terkait

Baca juga

Semua Regulasi
Kelas teori 12 Aeronautical Knowledge

SE.009/DKPPU/IX/2022

Kurikulum dan Silabus Remote Pilot Rating SPUKTA

Instruktur memandu peserta praktik terbang

SE.010/DKPPU/VI/2025

Prosedur Evaluasi Lembaga Pelatihan Remote Pilot Rating SPUKTA yang Diakui

Peserta pelatihan menerbangkan drone didampingi instruktur

UU Nomor 1 Tahun 2009

Penerbangan

Tim dan peserta Remote Pilot Indonesia berseragam RPI di dermaga

Dari regulasi ke lapangan

Pahami aturannya, terbang dengan legal

Peraturan SPUKTA, ruang udara, dan KKOP dibahas tuntas dalam pelatihan remote pilot bersama instruktur bersertifikat.

Program SertifikasiJadwal Kelas Reguler
Kurikulum
43 JP sesuai SE.009/DKPPU/IX/2022
Format
4 hari teori online, 1 hari praktik
Hasil
Pendampingan sampai pengajuan RPC