PT Remote Pilot Indonesia
Pelatihan
Sertifikasi
Sumber Daya
Tentang
Minta Penawaran
PT Remote Pilot Indonesia

PT Remote Pilot Indonesia

Pusat pelatihan dan sertifikasi remote pilot sejak 2018. Dipercaya kementerian, lembaga, BUMN, dan perusahaan di seluruh Indonesia.

Program

  • Sertifikasi Remote Pilot
  • Sertifikasi BNSP Drone
  • Sertifikasi BNSP GIS
  • Pelatihan Pemetaan
  • Pelatihan LiDAR
  • Pelatihan Termal
  • Pelatihan Spraying
  • Fixed Wing & VTOL
  • Surveillance & Security
  • Foto & Videografi
  • Perusahaan & Instansi
  • Pelatihan di Lokasi Wisata
  • Training of Trainer

Perusahaan

  • Tentang Kami
  • Galeri
  • Alumni
  • Careers
  • Kontak

Sumber Daya

  • Jalur Karir
  • Blog
  • Regulasi Drone
  • Panduan SIDOPI GO
  • FAQ
  • Verifikasi Sertifikat
  • Minta Penawaran
Kantor
Indonesia Stock Exchange
Tower 1, Level 3, Unit 304
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53
SCBD, Jakarta Selatan 12190
WhatsApp
+62 817 9167 799
Email
[email protected]
InstagramYouTubeLinkedIn
Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanDisclaimer

© 2026 PT Remote Pilot Indonesia. Hak cipta dilindungi.

REMOTE PILOT

Suasana praktik terbang drone di lapangan
←Regulasi Drone

Peraturan Menteri Perhubungan

PM 37 Tahun 2020

Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia
Download PDFBaca Pembahasan
Jenis
Peraturan Menteri
Ditetapkan
2 Juni 2020
Diundangkan
8 Juni 2020
Berita Negara
2020 Nomor 579
Dokumen
PDF · 19 halaman · 4,9 MB

Ringkasan

PM 37 Tahun 2020

Mengatur pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia, termasuk kawasan yang memerlukan izin. Mencabut PM 180 Tahun 2015 dan PM 47 Tahun 2016.

Download PDF (4,9 MB)

Baca juga

  • Memahami zona KKOP bandara

PM 37 Tahun 2020 mengatur pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia: di ruang udara mana drone boleh terbang tanpa persetujuan, kawasan mana yang memerlukan persetujuan, bagaimana cara mengajukannya, dan sanksi bagi pelanggar. Jika PKPS 107 mengatur pilot dan drone-nya, PM 37/2020 mengatur ruang udaranya. PKPS 107 butir 107.41 sendiri merujuk ke peraturan ini.

Peraturan ini mencabut PM 180 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PM 47 Tahun 2016. Ketentuan teknisnya tercantum dalam lampiran (Pasal 6).

Ruang Lingkup

Pasal 2 ayat (3) menyebut ruang lingkupnya: pengoperasian drone yang didaftarkan di Indonesia, pengoperasian di ruang udara yang dilayani Indonesia, pengoperasian oleh perorangan atau badan hukum dari luar negeri, pengawasan, dan pengenaan sanksi. Drone milik pemerintah yang dipakai untuk kepentingan pemerintah diberlakukan sebagai pesawat udara negara (Pasal 5).

Kapan Perlu Persetujuan?

Ruang udara atau kawasanKetentuan
Controlled airspaceWajib persetujuan Direktur Jenderal
Uncontrolled airspace, sampai 400 ft (120 m)Tanpa persetujuan Direktur Jenderal
Uncontrolled airspace, di atas 400 ft (120 m)Wajib persetujuan Direktur Jenderal
KKOP bandar udaraWajib persetujuan Direktur Jenderal
Radius 3 NM dari helipad di luar KKOPWajib persetujuan Direktur Jenderal
Kawasan udara terlarang dan terbatas (AIP ENR 5)Wajib persetujuan instansi yang berwenang atas kawasan tersebut

Untuk bandar udara yang belum memiliki KKOP, Direktur Jenderal menetapkan batas titik koordinat yang berfungsi sama seperti KKOP (Pasal 3). Cara mengecek KKOP dibahas di memahami zona KKOP bandara.

Ketentuan Pengoperasian

  • Kategori. Drone dengan berat tidak lebih dari 55 lbs wajib memenuhi PKPS 107, dan penggunaan komersial memerlukan safety assessment dari Direktur Jenderal. Drone di atas 55 lbs mengikuti ketentuan CASR Part 21 dan Part 91 sesuai keperluannya.
  • VLOS dan BVLOS. VLOS diutamakan. BVLOS hanya bila drone memiliki kemampuan detect and avoid serta tracking system.
  • Area permukiman. Harus memenuhi aspek keselamatan, antara lain jaminan atas kerugian pihak ketiga, area pendaratan darurat, prosedur penghentian operasi, dan jalur yang disetujui. Operasi diutamakan di area bukan permukiman.
  • Waktu. Pada prinsipnya hanya siang hari. Operasi malam memerlukan persetujuan Direktur Jenderal melalui safety assessment.
  • Drone berkamera dilarang beroperasi kurang dari 500 meter dari batas terluar kawasan udara terlarang atau terbatas.
  • Drone pertanian hanya di areal yang tercantum dalam rencana penerbangan, dan disetujui bila dalam radius 500 meter dari batas areal tidak ada permukiman.
  • Bencana. Drone dapat dioperasikan di sekitar lokasi bencana setelah koordinasi dengan institusi berwenang dan unit pelayanan navigasi penerbangan.
  • Koordinasi dengan navigasi penerbangan paling lambat 24 jam sebelum operasi untuk operasi yang memerlukannya, mencakup jadwal, performa, kemampuan C2 link, dan prosedur penghentian.

Cara Mengajukan Persetujuan

Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 hari kerja sebelum operasi. Data dukung yang diminta:

  1. Nama dan kontak operator
  2. Spesifikasi teknis airborne system dan ground system
  3. Maksud dan tujuan pengoperasian
  4. Rencana penerbangan
  5. Prosedur pengoperasian dan prosedur darurat
  6. Kompetensi dan pengalaman pilot
  7. Hasil safety assessment oleh operator
  8. Surat dari institusi berwenang atau pemilik objek, untuk pemotretan, pemfilman, atau pemetaan
  9. Registrasi dan sertifikat kelaikudaraan drone
  10. Surat hasil assessment dari Perum LPPNPI
  11. Dokumen asuransi atas kerugian pihak ketiga

Perubahan jadwal diajukan paling lambat 7 hari kerja sebelumnya. Perubahan area atau ketinggian diperlakukan sebagai permohonan baru. Setelah persetujuan terbit, NOTAM dipublikasikan. Survei udara, pemetaan, atau foto udara di wilayah tertentu juga memerlukan security clearance. Panduan praktisnya ada di NOTAM dan flight approval.

Pengawasan dan Sanksi

Pengawasan dilakukan Direktorat Jenderal bersama instansi terkait, termasuk berdasarkan pengaduan masyarakat. Objeknya antara lain registrasi, kelaikudaraan, sertifikat remote pilot, dan security clearance.

Sanksi dikenakan bila operasi melanggar wilayah kedaulatan, mengancam keselamatan penerbangan, mengancam objek vital, tidak memiliki persetujuan, atau tidak sesuai persetujuan. Bentuknya:

  • Sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan
  • Sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan dan dimasukkan ke daftar hitam
  • Tindakan berupa jamming frekuensi, pemaksaan keluar dari kawasan, atau penghentian operasi dengan menjatuhkan drone di area aman, termasuk dengan peralatan anti-drone

Rangkuman pasal pidananya ada di sanksi hukum pelanggaran drone.

Pembahasan ini adalah ringkasan untuk edukasi, bukan nasihat hukum, dan disusun dari teks dokumen yang dapat diunduh di halaman ini. Status diperiksa 12 November 2026. Untuk keperluan hukum, cocokkan dengan JDIH Kementerian Perhubungan atau database peraturan BPK.

FAQ

Pertanyaan Umum

Apakah terbang drone di bawah 120 meter perlu izin?

Menurut lampiran PM 37/2020, di uncontrolled airspace sampai ketinggian 400 kaki (120 meter) tidak memerlukan persetujuan Direktur Jenderal. Di controlled airspace, KKOP, radius 3 NM dari helipad, serta kawasan terlarang atau terbatas tetap memerlukan persetujuan, berapa pun ketinggiannya.

Berapa lama sebelum terbang izin harus diajukan?

Paling lambat 14 hari kerja sebelum pelaksanaan. Perubahan jadwal diajukan paling lambat 7 hari kerja sebelum hari pelaksanaan yang baru.

Apakah drone berkamera boleh terbang dekat kawasan terlarang?

Tidak boleh dalam jarak kurang dari 500 meter dari batas terluar kawasan udara terlarang atau terbatas.

Apakah PM 37/2020 masih berlaku?

Menurut database peraturan BPK, PM 37/2020 berstatus berlaku dan tidak tercatat diubah atau dicabut. Peraturan ini mencabut PM 180/2015 dan PM 47/2016.

Regulasi Terkait

Baca juga

Semua Regulasi
Tiga pilot berseragam RPI memegang controller

PM 63 Tahun 2021

PKPS Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak

Pilot bersama armada drone yang siap terbang

PM 34 Tahun 2021

PKPS Bagian 22 tentang Standar Kelaikudaraan RPAS

Peserta pelatihan menerbangkan drone didampingi instruktur

UU Nomor 1 Tahun 2009

Penerbangan

Tim dan peserta Remote Pilot Indonesia berseragam RPI di dermaga

Dari regulasi ke lapangan

Pahami aturannya, terbang dengan legal

Peraturan SPUKTA, ruang udara, dan KKOP dibahas tuntas dalam pelatihan remote pilot bersama instruktur bersertifikat.

Program SertifikasiJadwal Kelas Reguler
Kurikulum
43 JP sesuai SE.009/DKPPU/IX/2022
Format
4 hari teori online, 1 hari praktik
Hasil
Pendampingan sampai pengajuan RPC