PM 37 Tahun 2020 mengatur pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia: di ruang udara mana drone boleh terbang tanpa persetujuan, kawasan mana yang memerlukan persetujuan, bagaimana cara mengajukannya, dan sanksi bagi pelanggar. Jika PKPS 107 mengatur pilot dan drone-nya, PM 37/2020 mengatur ruang udaranya. PKPS 107 butir 107.41 sendiri merujuk ke peraturan ini.
Peraturan ini mencabut PM 180 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PM 47 Tahun 2016. Ketentuan teknisnya tercantum dalam lampiran (Pasal 6).
Ruang Lingkup
Pasal 2 ayat (3) menyebut ruang lingkupnya: pengoperasian drone yang didaftarkan di Indonesia, pengoperasian di ruang udara yang dilayani Indonesia, pengoperasian oleh perorangan atau badan hukum dari luar negeri, pengawasan, dan pengenaan sanksi. Drone milik pemerintah yang dipakai untuk kepentingan pemerintah diberlakukan sebagai pesawat udara negara (Pasal 5).
Kapan Perlu Persetujuan?
| Ruang udara atau kawasan | Ketentuan |
|---|---|
| Controlled airspace | Wajib persetujuan Direktur Jenderal |
| Uncontrolled airspace, sampai 400 ft (120 m) | Tanpa persetujuan Direktur Jenderal |
| Uncontrolled airspace, di atas 400 ft (120 m) | Wajib persetujuan Direktur Jenderal |
| KKOP bandar udara | Wajib persetujuan Direktur Jenderal |
| Radius 3 NM dari helipad di luar KKOP | Wajib persetujuan Direktur Jenderal |
| Kawasan udara terlarang dan terbatas (AIP ENR 5) | Wajib persetujuan instansi yang berwenang atas kawasan tersebut |
Untuk bandar udara yang belum memiliki KKOP, Direktur Jenderal menetapkan batas titik koordinat yang berfungsi sama seperti KKOP (Pasal 3). Cara mengecek KKOP dibahas di memahami zona KKOP bandara.
Ketentuan Pengoperasian
- Kategori. Drone dengan berat tidak lebih dari 55 lbs wajib memenuhi PKPS 107, dan penggunaan komersial memerlukan safety assessment dari Direktur Jenderal. Drone di atas 55 lbs mengikuti ketentuan CASR Part 21 dan Part 91 sesuai keperluannya.
- VLOS dan BVLOS. VLOS diutamakan. BVLOS hanya bila drone memiliki kemampuan detect and avoid serta tracking system.
- Area permukiman. Harus memenuhi aspek keselamatan, antara lain jaminan atas kerugian pihak ketiga, area pendaratan darurat, prosedur penghentian operasi, dan jalur yang disetujui. Operasi diutamakan di area bukan permukiman.
- Waktu. Pada prinsipnya hanya siang hari. Operasi malam memerlukan persetujuan Direktur Jenderal melalui safety assessment.
- Drone berkamera dilarang beroperasi kurang dari 500 meter dari batas terluar kawasan udara terlarang atau terbatas.
- Drone pertanian hanya di areal yang tercantum dalam rencana penerbangan, dan disetujui bila dalam radius 500 meter dari batas areal tidak ada permukiman.
- Bencana. Drone dapat dioperasikan di sekitar lokasi bencana setelah koordinasi dengan institusi berwenang dan unit pelayanan navigasi penerbangan.
- Koordinasi dengan navigasi penerbangan paling lambat 24 jam sebelum operasi untuk operasi yang memerlukannya, mencakup jadwal, performa, kemampuan C2 link, dan prosedur penghentian.
Cara Mengajukan Persetujuan
Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 hari kerja sebelum operasi. Data dukung yang diminta:
- Nama dan kontak operator
- Spesifikasi teknis airborne system dan ground system
- Maksud dan tujuan pengoperasian
- Rencana penerbangan
- Prosedur pengoperasian dan prosedur darurat
- Kompetensi dan pengalaman pilot
- Hasil safety assessment oleh operator
- Surat dari institusi berwenang atau pemilik objek, untuk pemotretan, pemfilman, atau pemetaan
- Registrasi dan sertifikat kelaikudaraan drone
- Surat hasil assessment dari Perum LPPNPI
- Dokumen asuransi atas kerugian pihak ketiga
Perubahan jadwal diajukan paling lambat 7 hari kerja sebelumnya. Perubahan area atau ketinggian diperlakukan sebagai permohonan baru. Setelah persetujuan terbit, NOTAM dipublikasikan. Survei udara, pemetaan, atau foto udara di wilayah tertentu juga memerlukan security clearance. Panduan praktisnya ada di NOTAM dan flight approval.
Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan dilakukan Direktorat Jenderal bersama instansi terkait, termasuk berdasarkan pengaduan masyarakat. Objeknya antara lain registrasi, kelaikudaraan, sertifikat remote pilot, dan security clearance.
Sanksi dikenakan bila operasi melanggar wilayah kedaulatan, mengancam keselamatan penerbangan, mengancam objek vital, tidak memiliki persetujuan, atau tidak sesuai persetujuan. Bentuknya:
- Sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan
- Sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan dan dimasukkan ke daftar hitam
- Tindakan berupa jamming frekuensi, pemaksaan keluar dari kawasan, atau penghentian operasi dengan menjatuhkan drone di area aman, termasuk dengan peralatan anti-drone
Rangkuman pasal pidananya ada di sanksi hukum pelanggaran drone.




