PT Remote Pilot Indonesia
Pelatihan
Sertifikasi
Sumber Daya
Tentang
Minta Penawaran
PT Remote Pilot Indonesia

PT Remote Pilot Indonesia

Pusat pelatihan dan sertifikasi remote pilot sejak 2018. Dipercaya kementerian, lembaga, BUMN, dan perusahaan di seluruh Indonesia.

Program

  • Sertifikasi Remote Pilot
  • Sertifikasi BNSP Drone
  • Sertifikasi BNSP GIS
  • Pelatihan Pemetaan
  • Pelatihan LiDAR
  • Pelatihan Termal
  • Pelatihan Spraying
  • Fixed Wing & VTOL
  • Surveillance & Security
  • Foto & Videografi
  • Perusahaan & Instansi
  • Pelatihan di Lokasi Wisata
  • Training of Trainer

Perusahaan

  • Tentang Kami
  • Galeri
  • Alumni
  • Careers
  • Kontak

Sumber Daya

  • Jalur Karir
  • Blog
  • Regulasi Drone
  • Panduan SIDOPI GO
  • FAQ
  • Verifikasi Sertifikat
  • Minta Penawaran
Kantor
Indonesia Stock Exchange
Tower 1, Level 3, Unit 304
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53
SCBD, Jakarta Selatan 12190
WhatsApp
+62 817 9167 799
Email
[email protected]
InstagramYouTubeLinkedIn
Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanDisclaimer

© 2026 PT Remote Pilot Indonesia. Hak cipta dilindungi.

REMOTE PILOT

Pilot bersama armada drone yang siap terbang
←Regulasi Drone

Peraturan Menteri Perhubungan

PM 34 Tahun 2021

PKPS Bagian 22 tentang Standar Kelaikudaraan RPAS
Download PDFBaca Pembahasan
Jenis
Peraturan Menteri
Ditetapkan
28 Mei 2021
Diundangkan
3 Juni 2021
Berita Negara
2021 Nomor 612
Dokumen
PDF · 85 halaman · 4,5 MB

Ringkasan

PM 34 Tahun 2021

Standar kelaikudaraan untuk sistem pesawat udara yang dikendalikan jarak jauh (Remotely Piloted Aircraft System). Relevan bagi produsen, perakit, dan operator drone yang memerlukan sertifikasi kelaikudaraan.

Download PDF (4,5 MB)

PM 34 Tahun 2021 menetapkan PKPS Bagian 22 tentang standar kelaikudaraan untuk Sistem Pesawat Udara yang Dikendalikan Jarak Jauh (Remotely Piloted Aircraft System, RPAS). Jika PKPS 107 mengatur pilot dan cara terbang drone kecil, PKPS 22 mengatur desain dan kelaikan pesawatnya, yaitu standar yang harus dipenuhi agar sebuah RPAS dapat diberi sertifikat tipe.

Ruang Lingkup

Pasal 2 menyebut standar kelaikudaraan ini berlaku untuk:

  • pesawat terbang yang dikendalikan jarak jauh;
  • helikopter yang dikendalikan jarak jauh; dan
  • stasiun kendali jarak jauh.

RPAS yang memenuhi standar dapat diberikan sertifikat tipe (Pasal 3), dengan prosedur sesuai PKPS Bagian 21. Butir 22.1 menyatakan ketentuannya berlaku untuk pesawat yang permohonan sertifikat tipenya diajukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Struktur Standar

Sub bagian A mengatur pesawat terbang yang dikendalikan jarak jauh, dan sub bagian B mengatur helikopter yang dikendalikan jarak jauh. Masing-masing dibagi ke dalam kelompok ketentuan:

  1. Ketentuan umum, batasan pengoperasian, dan bukti pemenuhan
  2. Penerbangan: performa, kualitas terbang, stabilitas, dan kontrol
  3. Struktur: distribusi massa, beban, kekuatan, dan daya tahan
  4. Desain dan konstruksi, termasuk perlindungan petir dan listrik statis
  5. Pembangkit tenaga: mesin, propeler, dan instalasinya
  6. Sistem dan peralatan, termasuk lampu navigasi, perlindungan interferensi elektromagnetik, dan perlindungan dari es
  7. Batasan dan informasi operasional, termasuk manual penerbangan dan informasi tautan perintah dan kontrol (C2 link)
  8. Lingkungan operasional dan faktor manusia
  9. Integrasi stasiun kendali jarak jauh
  10. Pertimbangan khusus RPAS: transportasi dan perakitan, metode peluncuran dan pendaratan, pemulihan darurat, take-off dan landing otomatis, detect and avoid, peralatan misi, dan keamanan

Siapa yang Perlu Membaca

PKPS 22 terutama relevan bagi produsen, perancang, dan pemohon sertifikat tipe RPAS, serta operator yang drone-nya memerlukan sertifikat kelaikudaraan, misalnya untuk operasi yang menurut PM 37/2020 memerlukan registrasi dan sertifikat kelaikudaraan sebagai lampiran permohonan persetujuan. Bagi pilot SPUKTA, pemahaman umum tentang batasan pengoperasian, C2 link, dan prosedur darurat dari standar ini membantu saat menyusun prosedur operasi.

Pembahasan ini adalah ringkasan untuk edukasi, bukan nasihat hukum, dan disusun dari teks dokumen yang dapat diunduh di halaman ini. Status diperiksa 12 November 2026. Untuk keperluan hukum, cocokkan dengan JDIH Kementerian Perhubungan atau database peraturan BPK.

FAQ

Pertanyaan Umum

Apa beda PKPS 22 dan PKPS 107?

PKPS 107 (PM 63/2021) mengatur pengoperasian drone kecil, sertifikat remote pilot, dan pendaftaran drone. PKPS 22 (PM 34/2021) mengatur standar kelaikudaraan desain RPAS sebagai dasar pemberian sertifikat tipe.

Apakah pilot drone perlu sertifikat tipe dari PKPS 22?

Sertifikat tipe diajukan untuk desain pesawat, umumnya oleh produsen atau pemohon desain, bukan oleh pilot. Pilot SPUKTA memerlukan Remote Pilot Certificate sesuai PKPS 107.

Regulasi Terkait

Baca juga

Semua Regulasi
Tiga pilot berseragam RPI memegang controller

PM 63 Tahun 2021

PKPS Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak

Suasana praktik terbang drone di lapangan

PM 37 Tahun 2020

Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia

Peserta pelatihan menerbangkan drone didampingi instruktur

UU Nomor 1 Tahun 2009

Penerbangan

Tim dan peserta Remote Pilot Indonesia berseragam RPI di dermaga

Dari regulasi ke lapangan

Pahami aturannya, terbang dengan legal

Peraturan SPUKTA, ruang udara, dan KKOP dibahas tuntas dalam pelatihan remote pilot bersama instruktur bersertifikat.

Program SertifikasiJadwal Kelas Reguler
Kurikulum
43 JP sesuai SE.009/DKPPU/IX/2022
Format
4 hari teori online, 1 hari praktik
Hasil
Pendampingan sampai pengajuan RPC