PM 34 Tahun 2021 menetapkan PKPS Bagian 22 tentang standar kelaikudaraan untuk Sistem Pesawat Udara yang Dikendalikan Jarak Jauh (Remotely Piloted Aircraft System, RPAS). Jika PKPS 107 mengatur pilot dan cara terbang drone kecil, PKPS 22 mengatur desain dan kelaikan pesawatnya, yaitu standar yang harus dipenuhi agar sebuah RPAS dapat diberi sertifikat tipe.
Ruang Lingkup
Pasal 2 menyebut standar kelaikudaraan ini berlaku untuk:
- pesawat terbang yang dikendalikan jarak jauh;
- helikopter yang dikendalikan jarak jauh; dan
- stasiun kendali jarak jauh.
RPAS yang memenuhi standar dapat diberikan sertifikat tipe (Pasal 3), dengan prosedur sesuai PKPS Bagian 21. Butir 22.1 menyatakan ketentuannya berlaku untuk pesawat yang permohonan sertifikat tipenya diajukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Struktur Standar
Sub bagian A mengatur pesawat terbang yang dikendalikan jarak jauh, dan sub bagian B mengatur helikopter yang dikendalikan jarak jauh. Masing-masing dibagi ke dalam kelompok ketentuan:
- Ketentuan umum, batasan pengoperasian, dan bukti pemenuhan
- Penerbangan: performa, kualitas terbang, stabilitas, dan kontrol
- Struktur: distribusi massa, beban, kekuatan, dan daya tahan
- Desain dan konstruksi, termasuk perlindungan petir dan listrik statis
- Pembangkit tenaga: mesin, propeler, dan instalasinya
- Sistem dan peralatan, termasuk lampu navigasi, perlindungan interferensi elektromagnetik, dan perlindungan dari es
- Batasan dan informasi operasional, termasuk manual penerbangan dan informasi tautan perintah dan kontrol (C2 link)
- Lingkungan operasional dan faktor manusia
- Integrasi stasiun kendali jarak jauh
- Pertimbangan khusus RPAS: transportasi dan perakitan, metode peluncuran dan pendaratan, pemulihan darurat, take-off dan landing otomatis, detect and avoid, peralatan misi, dan keamanan
Siapa yang Perlu Membaca
PKPS 22 terutama relevan bagi produsen, perancang, dan pemohon sertifikat tipe RPAS, serta operator yang drone-nya memerlukan sertifikat kelaikudaraan, misalnya untuk operasi yang menurut PM 37/2020 memerlukan registrasi dan sertifikat kelaikudaraan sebagai lampiran permohonan persetujuan. Bagi pilot SPUKTA, pemahaman umum tentang batasan pengoperasian, C2 link, dan prosedur darurat dari standar ini membantu saat menyusun prosedur operasi.




