Drone termasuk pesawat udara, sehingga pengoperasiannya tunduk pada UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan peraturan turunannya, termasuk PKPS Bagian 107 (PM 63 Tahun 2021). Artikel ini merangkum sanksi yang relevan bagi pilot drone, berdasarkan bunyi pasalnya, bukan perkiraan.
Teks lengkap peraturan yang dirujuk dapat diunduh di halaman download regulasi drone.
Catatan: artikel ini adalah ringkasan untuk edukasi, bukan nasihat hukum. UU 1/2009 telah beberapa kali diubah, terakhir terkait UU Cipta Kerja, dan sebagian pasalnya dicabut oleh UU 21/2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara. Untuk kasus konkret, rujuk teks peraturan terbaru atau konsultasikan dengan ahli hukum.
Ringkasan Pasal Pidana yang Relevan
| Perbuatan | Dasar | Ancaman maksimal |
|---|---|---|
| Dengan sengaja menerbangkan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang, barang, penduduk, atau merugikan harta benda orang lain | UU 1/2009 Pasal 53 jo. Pasal 411 | Penjara 2 tahun dan denda Rp 500 juta |
| Membuat halangan atau melakukan kegiatan lain di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) tanpa izin otoritas bandar udara | UU 1/2009 Pasal 210 jo. Pasal 421 ayat (2) | Penjara 3 tahun dan/atau denda Rp 1 miliar |
| Berada di daerah tertentu di bandar udara tanpa izin otoritas bandar udara | UU 1/2009 Pasal 210 jo. Pasal 421 ayat (1) | Penjara 1 tahun atau denda Rp 100 juta |
| Mengoperasikan pesawat atau wahana udara yang memasuki dan/atau menggunakan kawasan udara terlarang | UU 21/2025 Pasal 29 jo. Pasal 53 | Penjara 15 tahun dan denda Rp 7 miliar |
| Memasuki dan/atau menggunakan kawasan udara terbatas yang aktif tanpa izin | UU 21/2025 Pasal 30 jo. Pasal 54 | Penjara 5 tahun dan denda Rp 2 miliar |
| Membuat halangan atau kegiatan yang membahayakan di KKOP pangkalan udara (militer) | UU 21/2025 Pasal 36 jo. Pasal 55 | Penjara 5 tahun dan denda Rp 2 miliar |
| Melakukan survei, pemetaan, pemotretan udara, atau penginderaan jauh tanpa izin aktivitas | UU 21/2025 Pasal 43 ayat (3) jo. Pasal 57 | Penjara 8 tahun dan denda Rp 3 miliar |
Angka di atas adalah ancaman paling lama dan paling banyak. Besaran hukuman dalam perkara nyata ditentukan oleh pengadilan.
1. Menerbangkan Drone secara Membahayakan
Pasal 53 ayat (1) melarang setiap orang menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk, atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum, atau merugikan harta benda orang lain. Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja diancam pidana dalam Pasal 411.
Contoh situasi yang berisiko masuk kategori ini adalah terbang rendah di atas kerumunan tanpa persiapan keselamatan, atau mengabaikan prosedur sehingga drone jatuh menimpa orang atau properti. Lihat juga aturan terbang di atas orang dan kerumunan.
2. Terbang di Sekitar Bandara (KKOP)
Pasal 210 melarang setiap orang membuat halangan (obstacle) dan/atau melakukan kegiatan lain di KKOP yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara. Drone yang terbang di KKOP tanpa izin dapat dikenai Pasal 421 ayat (2). Pasal yang sama juga dipakai Kementerian Perhubungan untuk layang-layang dan balon udara di sekitar bandara.
Batas dan cara mengecek KKOP dibahas di memahami zona KKOP bandara. Prosedur izinnya ada di NOTAM dan flight approval.
3. Kawasan Udara Terlarang dan Terbatas
Kawasan udara terlarang (prohibited area) dan terbatas (restricted area) sebelumnya diatur dalam Pasal 7, 8, 401, dan 402 UU 1/2009. Ketentuan tersebut dicabut oleh Pasal 61 UU 21/2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara, yang kini mengaturnya dengan ancaman pidana jauh lebih berat:
- Kawasan udara terlarang berlaku tetap dan menyeluruh, termasuk bagi wahana udara sipil. Memasukinya diancam penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 7 miliar (Pasal 53).
- Kawasan udara terbatas yang sedang aktif tidak boleh dimasuki tanpa izin. Ancamannya penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar (Pasal 54).
Contoh kawasan terlarang menurut PP 4/2018 adalah ruang udara di atas istana presiden, instalasi nuklir, dan objek vital nasional strategis tertentu. Kawasan terbatas antara lain markas besar TNI, pangkalan udara TNI, dan kawasan latihan militer. Lokasinya perlu dicek di AIP sebelum terbang. PP yang sama menyatakan drone yang melanggar kawasan ini dapat dikenai tindakan terakhir.
UU 21/2025 juga mewajibkan izin aktivitas untuk survei udara, pemetaan udara, pemotretan udara, dan penginderaan jauh (Pasal 43 ayat 3), dengan ancaman pidana di Pasal 57. Tata cara penerapannya pada drone akan diatur dalam peraturan pelaksana.
Untuk objek vital dan instalasi tertentu, pengelola kawasan juga memiliki aturan akses sendiri yang perlu dipenuhi terpisah dari izin penerbangan.
4. Terbang Tanpa Sertifikat (RPC)
PKPS 107.12 menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh memegang kendali drone kategori SPUKTA (lebih dari 250 gram hingga 25 kilogram) kecuali memiliki Remote Pilot Certificate, atau berada dalam pengawasan langsung Remote Pilot in Command yang bersertifikat. Di tingkat undang-undang, Pasal 58 UU 1/2009 mewajibkan personel pesawat udara memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi yang sah.
Konsekuensi yang perlu diperhatikan:
- Sanksi administratif. UU 1/2009 mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan personel dan pengoperasian, berupa peringatan, pembekuan, hingga pencabutan lisensi atau sertifikat (Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 59).
- Posisi lemah bila terjadi insiden. Jika drone yang diterbangkan tanpa RPC menimbulkan bahaya atau kerugian, tidak adanya sertifikat memperlemah posisi pilot saat dinilai apakah ia telah bertindak hati-hati, dan pasal pidana di atas tetap dapat berlaku.
- Tidak dapat memenuhi syarat pekerjaan. Instansi dan perusahaan umumnya meminta salinan RPC sebelum menugaskan pilot.
Siapa yang wajib memegang RPC dijelaskan di apa itu remote pilot, dan langkah mendapatkannya ada di langkah mendapatkan sertifikasi pilot drone.
5. Tanggung Jawab Perdata
Terlepas dari proses pidana atau administratif, pihak yang dirugikan dapat menggugat ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Kerusakan properti atau cedera akibat drone yang jatuh menjadi tanggung jawab pihak yang mengoperasikannya. Karena itu operator profesional umumnya memiliki asuransi tanggung jawab pihak ketiga. Lihat asuransi drone.
6. Privasi dan Perekaman
Merekam orang atau properti pribadi dengan drone juga bersinggungan dengan aturan di luar penerbangan, antara lain UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan UU ITE bila rekaman disebarluaskan. Pembahasannya ada di aspek hukum privasi perekaman drone.
Cara Menghindari Sanksi
- Pegang RPC bila menerbangkan drone di atas 250 gram untuk pekerjaan, atau terbang di bawah pengawasan langsung RPIC bersertifikat.
- Daftarkan drone di SIDOPI GO.
- Cek ruang udara sebelum terbang, termasuk KKOP dan kawasan terlarang atau terbatas.
- Ajukan persetujuan untuk operasi di luar batasan standar PKPS 107.
- Jalankan checklist pre-flight dan siapkan rencana darurat. Lihat checklist pre-flight, in-flight, dan post-flight.
- Laporkan insiden sesuai ketentuan. Lihat kapan wajib lapor kecelakaan drone.
Terbang Legal dengan RPC
Program sertifikasi remote pilot kami membahas regulasi, ruang udara, dan KKOP dalam kurikulum 43 JP sesuai SE.009/DKPPU/IX/2022, dengan format 4 hari teori online dan 1 hari praktik, serta pendampingan sampai pengajuan RPC. Lihat jadwal kelas reguler.



