Perusahaan pengamanan, pengelola kawasan industri, dan penyelenggara acara semakin sering memakai drone untuk patroli dan pemantauan. Tujuannya keamanan, tetapi operasinya tetap tunduk pada aturan penerbangan dan perlindungan data.
1. Pilot Bersertifikat
Drone di atas 250 gram hanya boleh dikendalikan oleh pemegang Remote Pilot Certificate atau di bawah pengawasan langsung RPIC bersertifikat (PKPS 107.12). Untuk tim pengamanan yang bergiliran, pastikan setiap pilot memenuhi syarat ini.
2. Di Atas Kerumunan
PKPS 107.39 melarang terbang di atas kerumunan orang, kecuali orang tersebut terlibat langsung dalam operasi atau berada di bawah bangunan tertutup atau di dalam kendaraan diam. Untuk pengamanan acara, pemantauan biasanya dilakukan dari samping atau dari posisi yang tidak berada tepat di atas massa.
3. Patroli Malam
Operasi hanya boleh antara matahari terbit dan terbenam (PKPS 107.29). Patroli malam memerlukan persetujuan Direktur Jenderal melalui safety assessment sesuai PM 37/2020. Lihat aturan terbang malam.
4. Kawasan Terlarang dan Objek Vital
- Kawasan udara terlarang dan terbatas, misalnya di atas istana presiden, instalasi nuklir, objek vital nasional tertentu, dan pangkalan militer, memerlukan persetujuan instansi berwenang. Lihat PP 4 Tahun 2018.
- Drone berkamera dilarang beroperasi kurang dari 500 meter dari batas terluar kawasan udara terlarang atau terbatas (PM 37/2020 butir 3.13).
- Memasuki kawasan udara terlarang diancam pidana dalam UU 21 Tahun 2025.
Bila fasilitas yang diamankan berada di dekat bandara, cek juga KKOP. Lihat zona KKOP.
5. Drone Milik Instansi Pemerintah
PM 37/2020 Pasal 5 menyatakan drone milik pemerintah yang dipakai untuk kepentingan pemerintah diberlakukan sebagai pesawat udara negara, dengan pengoperasian mengacu pada peraturan tentang pesawat udara negara. Drone milik perusahaan swasta atau badan usaha tetap mengikuti aturan penerbangan sipil.
6. Rekaman dan Data Pribadi
Rekaman yang memuat wajah atau pelat nomor dapat termasuk data pribadi menurut UU 27 Tahun 2022. Tetapkan tujuan perekaman, batasi akses, simpan rekaman dengan aman, dan hapus bila tidak lagi diperlukan.
7. Menghadapi Drone Liar
Tindakan terhadap drone yang melanggar, seperti jamming atau memaksa drone mendarat, diatur sebagai kewenangan otoritas tertentu, bukan petugas keamanan swasta. Lihat sistem anti-drone dan aturannya.
Latih Tim Pengamanan Anda
Perencanaan patroli, kamera zoom dan termal, koordinasi tim, dan batasan hukum dipraktikkan di pelatihan drone surveillance dan security.



