PT Remote Pilot Indonesia
Pelatihan
Sertifikasi
Sumber Daya
Tentang
Minta Penawaran
PT Remote Pilot Indonesia

PT Remote Pilot Indonesia

Pusat pelatihan dan sertifikasi remote pilot sejak 2018. Dipercaya kementerian, lembaga, BUMN, dan perusahaan di seluruh Indonesia.

Program

  • Sertifikasi Remote Pilot
  • Sertifikasi BNSP Drone
  • Sertifikasi BNSP GIS
  • Pelatihan Pemetaan
  • Pelatihan LiDAR
  • Pelatihan Termal
  • Pelatihan Spraying
  • Fixed Wing & VTOL
  • Surveillance & Security
  • Foto & Videografi
  • Perusahaan & Instansi
  • Pelatihan di Lokasi Wisata
  • Training of Trainer

Perusahaan

  • Tentang Kami
  • Galeri
  • Alumni
  • Careers
  • Kontak

Sumber Daya

  • Jalur Karir
  • Blog
  • Regulasi Drone
  • Panduan SIDOPI GO
  • FAQ
  • Verifikasi Sertifikat
  • Minta Penawaran
Kantor
Indonesia Stock Exchange
Tower 1, Level 3, Unit 304
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53
SCBD, Jakarta Selatan 12190
WhatsApp
+62 817 9167 799
Email
[email protected]
InstagramYouTubeLinkedIn
Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanDisclaimer

© 2026 PT Remote Pilot Indonesia. Hak cipta dilindungi.

REMOTE PILOT

Kembali ke Blog
Regulasi|2024-09-24•Tim Remote Pilot

Sistem Anti-Drone (Counter-Drone): Teknologi, Aturan, dan Siapa yang Berwenang

Bandara, objek vital, dan penyelenggara acara besar menghadapi risiko drone liar. Artikel ini menjelaskan cara kerja sistem anti-drone dan, yang paling penting, siapa yang berwenang mengambil tindakan.

Sistem Anti-Drone (Counter-Drone): Teknologi, Aturan, dan Siapa yang Berwenang
Daftar Isi
  • Deteksi
  • Mitigasi
  • Siapa yang Berwenang?
  • Yang Dapat Dilakukan Pengelola Fasilitas
  • Pengamanan dengan Drone

Sistem anti-drone, atau counter-UAS, dipakai untuk mendeteksi dan menangani drone yang beroperasi tanpa izin di sekitar bandara, objek vital, atau acara penting. Teknologinya beragam, tetapi kewenangan untuk menindak diatur dengan jelas.

Deteksi

  • Pemindaian frekuensi radio: mendeteksi sinyal kendali dan video antara drone dan remote.
  • Radar: mendeteksi objek kecil yang bergerak di udara.
  • Kamera optik dan termal: memastikan objek yang terdeteksi benar-benar drone.
  • Identifikasi elektronik: sebagian drone memancarkan informasi identitas dan posisinya.

Mitigasi

PM 37 Tahun 2020 butir 6.2 menyebut tindakan terhadap drone yang melanggar dapat berupa jamming frekuensi, pemaksaan keluar dari kawasan atau ruang udara, dan penghentian pengoperasian dengan menjatuhkan drone di area yang aman, termasuk menggunakan peralatan anti-drone (butir 6.4). Tindakan tersebut harus memperhatikan kepentingan pertahanan, keselamatan pengguna ruang udara, serta perlindungan bangunan, properti, dan orang di bawahnya.

Siapa yang Berwenang?

  • Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk pelanggaran yang mengancam keselamatan penerbangan, operasi tanpa persetujuan, atau tidak sesuai persetujuan (PM 37/2020 butir 6.5).
  • Instansi pemerintah di bidang pertahanan untuk pelanggaran wilayah kedaulatan dan ancaman terhadap pusat pemerintahan, objek vital nasional, dan keselamatan negara, dan dapat langsung menghentikan pengoperasian drone.
  • PP 4 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (5) menyatakan drone yang melanggar kawasan udara terlarang dan terbatas dilakukan tindakan terakhir sesuai peraturan.

Petugas keamanan swasta tidak termasuk pihak yang diberi kewenangan tersebut. Mengoperasikan jammer juga bersinggungan dengan aturan telekomunikasi tentang gangguan frekuensi, dan menjatuhkan drone dapat membahayakan orang di bawahnya.

Yang Dapat Dilakukan Pengelola Fasilitas

  1. Mendeteksi dan mendokumentasikan: catat waktu, lokasi, arah datang, dan rekam drone bila memungkinkan.
  2. Mencari lokasi pilot dengan aman dan meminta penerbangan dihentikan.
  3. Melaporkan kepada aparat yang berwenang dan, bila di sekitar bandara, kepada otoritas bandara.
  4. Menyiapkan prosedur tanggap darurat bagi orang di area yang diamankan.

Bagi operator, pelanggaran kawasan udara terlarang dan terbatas juga diancam pidana. Lihat sanksi hukum pelanggaran drone.

Pengamanan dengan Drone

Tim pengamanan dapat memanfaatkan drone sendiri secara legal untuk patroli dan pemantauan. Pelajari caranya di pelatihan drone surveillance dan security, dan baca batasannya di aturan drone untuk security.

Tags

#anti drone#counter drone#drone liar#C-UAS#jamming drone
Promo

Sertifikasi Pilot Drone

Dapatkan lisensi resmi untuk menerbangkan drone secara legal di Indonesia

Lihat Program
Kursus
Logo Pelatihan

Pelatihan Pemetaan Menggunakan Drone

Pelajari teknik pemetaan udara profesional dengan drone

Lihat Silabus & Biaya

Artikel Terkait

Jamming dan Spoofing Drone: Cara Kerja dan Pencegahannya
Industri

Jamming dan Spoofing Drone: Cara Kerja dan Pencegahannya

Drone tiba-tiba hilang kendali? Pelajari bahaya jamming frekuensi dan spoofing GPS, serta tips melindungi drone Anda dari interferensi sinyal.

Sanksi Hukum Pelanggaran Drone di Indonesia: Pasal UU Penerbangan dan Sanksi Administratif
Regulasi

Sanksi Hukum Pelanggaran Drone di Indonesia: Pasal UU Penerbangan dan Sanksi Administratif

Apa sanksinya jika menerbangkan drone sembarangan, di sekitar bandara, atau tanpa sertifikat? Rangkuman pasal pidana UU 1/2009 tentang Penerbangan yang relevan untuk drone, sanksi administratif, dan tanggung jawab perdata, dengan rujukan pasalnya.

Privasi dan Etika Perekaman Drone: Aturan Hukum dan Praktik yang Bertanggung Jawab
Regulasi

Privasi dan Etika Perekaman Drone: Aturan Hukum dan Praktik yang Bertanggung Jawab

Kamera drone dapat melihat ke halaman, jendela, dan wajah orang. Rangkuman aturan hukum dan etika perekaman dengan drone, serta praktik yang melindungi Anda dan orang yang terekam.