Sistem anti-drone, atau counter-UAS, dipakai untuk mendeteksi dan menangani drone yang beroperasi tanpa izin di sekitar bandara, objek vital, atau acara penting. Teknologinya beragam, tetapi kewenangan untuk menindak diatur dengan jelas.
Deteksi
- Pemindaian frekuensi radio: mendeteksi sinyal kendali dan video antara drone dan remote.
- Radar: mendeteksi objek kecil yang bergerak di udara.
- Kamera optik dan termal: memastikan objek yang terdeteksi benar-benar drone.
- Identifikasi elektronik: sebagian drone memancarkan informasi identitas dan posisinya.
Mitigasi
PM 37 Tahun 2020 butir 6.2 menyebut tindakan terhadap drone yang melanggar dapat berupa jamming frekuensi, pemaksaan keluar dari kawasan atau ruang udara, dan penghentian pengoperasian dengan menjatuhkan drone di area yang aman, termasuk menggunakan peralatan anti-drone (butir 6.4). Tindakan tersebut harus memperhatikan kepentingan pertahanan, keselamatan pengguna ruang udara, serta perlindungan bangunan, properti, dan orang di bawahnya.
Siapa yang Berwenang?
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk pelanggaran yang mengancam keselamatan penerbangan, operasi tanpa persetujuan, atau tidak sesuai persetujuan (PM 37/2020 butir 6.5).
- Instansi pemerintah di bidang pertahanan untuk pelanggaran wilayah kedaulatan dan ancaman terhadap pusat pemerintahan, objek vital nasional, dan keselamatan negara, dan dapat langsung menghentikan pengoperasian drone.
- PP 4 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (5) menyatakan drone yang melanggar kawasan udara terlarang dan terbatas dilakukan tindakan terakhir sesuai peraturan.
Petugas keamanan swasta tidak termasuk pihak yang diberi kewenangan tersebut. Mengoperasikan jammer juga bersinggungan dengan aturan telekomunikasi tentang gangguan frekuensi, dan menjatuhkan drone dapat membahayakan orang di bawahnya.
Yang Dapat Dilakukan Pengelola Fasilitas
- Mendeteksi dan mendokumentasikan: catat waktu, lokasi, arah datang, dan rekam drone bila memungkinkan.
- Mencari lokasi pilot dengan aman dan meminta penerbangan dihentikan.
- Melaporkan kepada aparat yang berwenang dan, bila di sekitar bandara, kepada otoritas bandara.
- Menyiapkan prosedur tanggap darurat bagi orang di area yang diamankan.
Bagi operator, pelanggaran kawasan udara terlarang dan terbatas juga diancam pidana. Lihat sanksi hukum pelanggaran drone.
Pengamanan dengan Drone
Tim pengamanan dapat memanfaatkan drone sendiri secara legal untuk patroli dan pemantauan. Pelajari caranya di pelatihan drone surveillance dan security, dan baca batasannya di aturan drone untuk security.



