Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia adalah aturan utama yang menentukan di mana dan pada ketinggian berapa drone boleh terbang, serta kapan Anda wajib meminta persetujuan. Peraturan ini ditetapkan pada 2 Juni 2020.
Artikel ini menjelaskan poin-poin pentingnya dan bagaimana PM 37/2020 bekerja bersama PM 63 Tahun 2021 (PKPS Bagian 107).
PM 37/2020 dan PM 63/2021: Apa Bedanya?
- PM 37 Tahun 2020 mengatur pengendalian pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara Indonesia: ruang udara mana yang butuh persetujuan, kawasan terlarang, dan pengawasannya.
- PM 63 Tahun 2021 (PKPS Bagian 107) mengatur drone kecil 250 gram sampai 25 kilogram: pendaftaran drone, sertifikasi remote pilot, dan batasan pengoperasian.
PKPS 107.41 secara eksplisit merujuk ke peraturan menteri tentang pengendalian pengoperasian pesawat udara tanpa awak, sehingga keduanya harus dipatuhi bersamaan.
Batas Ketinggian 400 Kaki (120 Meter)
Di ruang udara tidak terkontrol (uncontrolled airspace), PM 37/2020 menetapkan bahwa pengoperasian di bawah 400 kaki (120 meter) tidak memerlukan persetujuan, sedangkan di atas 400 kaki harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal. Batas ini turun dari ketentuan sebelumnya, 500 kaki (150 meter).
PKPS 107.51 juga membatasi ketinggian drone kecil maksimal 400 kaki di atas permukaan tanah, kecuali dalam radius 400 kaki dari bangunan dan tidak lebih dari 400 kaki di atas puncak bangunan terdekat.
Kapan Wajib Minta Persetujuan?
- Terbang di ruang udara terkontrol (controlled airspace)
- Terbang di ruang udara tidak terkontrol di atas 400 kaki
- Terbang di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), termasuk area sekitar bandara yang belum memiliki KKOP
- Terbang di kawasan udara terlarang atau terbatas, dengan persetujuan Direktur Jenderal dan instansi yang berwenang
Kawasan udara terlarang didefinisikan sebagai ruang udara dengan pembatasan permanen dan menyeluruh bagi semua pesawat udara. Kawasan udara terbatas memiliki pembatasan tidak tetap dan hanya dapat digunakan untuk operasi penerbangan negara.
Proses Persetujuan Operasi di SIDOPI GO
Permohonan persetujuan operasi diajukan melalui SIDOPI GO. Alurnya: draft, airspace assessment oleh Perum LPPNPI (AirNav Indonesia), verifikasi Direktorat Navigasi Penerbangan, lalu penerbitan persetujuan. Dokumen yang diminta:
- Prosedur pengoperasian
- Prosedur kedaruratan
- Dokumen asuransi
- Daftar peralatan yang dibawa, jika ada
- Surat izin dari institusi berwenang, jika ada
- Surat permohonan assessment ruang udara ke AirNav cabang terkait
- Surat permohonan penerbitan persetujuan ke Direktorat Navigasi Penerbangan
Pengajuan teknisnya dijelaskan di panduan lengkap SIDOPI GO.
Batasan Operasional yang Wajib Diingat (PKPS 107)
- Siang hari: hanya antara matahari terbit dan terbenam (107.29)
- Visual line of sight: drone harus tetap terlihat (107.31)
- Kecepatan: tidak lebih dari 87 knots atau 100 mil per jam (107.51)
- Jarak pandang minimum: 3 mil (4,8 km) dari stasiun kendali darat (107.51)
- Jarak dari awan: minimal 500 kaki di bawah awan dan 2.000 kaki secara horizontal (107.51)
- Kerumunan orang: dilarang terbang di atasnya, kecuali orang yang terlibat langsung atau yang terlindung bangunan atau kendaraan (107.39)
Pengawasan dan Sanksi
Silabus resmi SE.009/DKPPU/IX/2022 memasukkan pengawasan dan sanksi sebagai materi wajib. Objek pengawasan meliputi persetujuan dan rencana terbang, registrasi, sertifikat operator dan remote pilot, serta security clearance untuk kegiatan survei udara, pemetaan, dan foto udara di wilayah tertentu. PM 37/2020 mengatur sanksi administratif seperti teguran tertulis dan pencabutan persetujuan, sementara pelanggaran yang membahayakan keselamatan penerbangan dapat dijerat ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Kesimpulan
PM 37/2020 menjawab pertanyaan "di mana dan kapan saya boleh terbang", sedangkan PM 63/2021 menjawab "siapa yang boleh menerbangkan dan drone apa yang harus didaftarkan". Pilot profesional harus memahami keduanya. Seluruh regulasi ini dibahas mendalam dalam materi 9 JP peraturan SPUKTA di pelatihan sertifikasi remote pilot. Untuk teks resmi lengkap, rujuk JDIH Kementerian Perhubungan.



