PT Remote Pilot Indonesia
Pelatihan
Sertifikasi
Sumber Daya
Tentang
Minta Penawaran
PT Remote Pilot Indonesia

PT Remote Pilot Indonesia

Pusat pelatihan dan sertifikasi remote pilot sejak 2018. Dipercaya kementerian, lembaga, BUMN, dan perusahaan di seluruh Indonesia.

Program

  • Sertifikasi Remote Pilot
  • Sertifikasi BNSP Drone
  • Sertifikasi BNSP GIS
  • Pelatihan Pemetaan
  • Pelatihan LiDAR
  • Pelatihan Termal
  • Pelatihan Spraying
  • Fixed Wing & VTOL
  • Surveillance & Security
  • Foto & Videografi
  • Perusahaan & Instansi
  • Pelatihan di Lokasi Wisata
  • Training of Trainer

Perusahaan

  • Tentang Kami
  • Galeri
  • Alumni
  • Careers
  • Kontak

Sumber Daya

  • Jalur Karir
  • Blog
  • Regulasi Drone
  • Panduan SIDOPI GO
  • FAQ
  • Verifikasi Sertifikat
  • Minta Penawaran
Kantor
Indonesia Stock Exchange
Tower 1, Level 3, Unit 304
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53
SCBD, Jakarta Selatan 12190
WhatsApp
+62 817 9167 799
Email
[email protected]
InstagramYouTubeLinkedIn
Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanDisclaimer

© 2026 PT Remote Pilot Indonesia. Hak cipta dilindungi.

REMOTE PILOT

Kembali ke Blog
Regulasi|2024-08-19•Tim Remote Pilot

Regulasi Drone Maritim dan Offshore: Pelabuhan, Kapal, dan Platform Lepas Pantai

Drone untuk operasi maritim dan offshore punya aturan khusus karena involve maritime law, coastal zones, dan coordination dengan port authorities.

Regulasi Drone Maritim dan Offshore: Pelabuhan, Kapal, dan Platform Lepas Pantai
Daftar Isi
  • Drone di Laut: Dua Regulasi, Dua Otoritas
  • Aplikasi Drone di Maritime
  • Dual Regulatory Framework
  • Port Operations
  • Ship Inspection
  • Offshore Platform Operations
  • Environmental Monitoring
  • Insurance Requirements
  • Best Practices
  • Kesimpulan

Drone di Laut: Dua Regulasi, Dua Otoritas

Operasi drone di maritime environments (pelabuhan, kapal, offshore platforms) adalah tricky karena involve DUA set of regulations: aviation law (Kemenhub Udara) DAN maritime law (Kemenhub Laut). Coordination antara kedua authorities sering complicated.

Aplikasi Drone di Maritime

  • Ship Inspection: Inspect hull, deck, mast tanpa scaffolding atau rope access.
  • Port Surveillance: Monitor cargo operations, security, traffic flow.
  • Offshore Platform Inspection: Inspect oil rigs, wind turbines di laut.
  • Search and Rescue: Search untuk missing vessels, survivors di laut.
  • Environmental Monitoring: Monitor oil spills, illegal fishing, coral reefs.

Dual Regulatory Framework

1. Aviation Regulations (Kemenhub - Dirjen Perhubungan Udara)

Standard CASR 107 applies:

  • Remote Pilot License: Wajib untuk operasi komersial.
  • Altitude Limit: 120m AGL. Tapi "ground level" di laut adalah sea level, bukan ship deck.
  • VLOS: Visual Line of Sight wajib. Tricky di laut karena no landmarks.

2. Maritime Regulations (Kemenhub - Dirjen Perhubungan Laut)

  • Port Clearance: Terbang di pelabuhan butuh clearance dari Syahbandar (Harbor Master).
  • Ship Operations: Terbang dari/ke kapal butuh approval dari ship captain.
  • Coastal Zone: Terbang di coastal zone (<12 nautical miles dari shore) butuh notification ke Coast Guard.
  • Offshore Platforms: Butuh approval dari platform operator + Ministry of Energy (ESDM).

Port Operations

Clearance Process

Untuk terbang di pelabuhan:

  • Submit Request: Ke Syahbandar min 3 hari sebelum operations. Include flight plan, purpose, duration.
  • Safety Assessment: Syahbandar akan assess apakah operations interfere dengan ship traffic, crane operations, cargo handling.
  • NOTAM: Jika approved, Syahbandar issue NOTAM untuk warn ships.
  • Restrictions: Biasanya limited ke specific hours (avoid peak cargo hours), specific areas (away from cranes, fuel depots).

Safety Considerations

  • Cranes: Port cranes bisa 50m+ tinggi dan constantly moving. Maintain min 50m distance.
  • Ship Masts: Container ships punya tall masts. Check ship specifications sebelum fly.
  • Wind: Coastal wind unpredictable. Sea breeze, thermal updrafts dari hot containers. Be prepared untuk sudden gusts.
  • Electromagnetic Interference: Ships punya powerful radars. Bisa interfere dengan drone GPS/compass.

Ship Inspection

Regulatory Requirements

  • Ship Captain Approval: Written approval dari captain adalah mandatory. Captain has absolute authority on ship.
  • Flag State Regulations: Jika foreign-flagged ship, harus comply dengan flag state regulations (misal: Panama, Liberia).
  • Classification Society: Inspection report harus follow classification society standards (Lloyd's, ABS, BKI).

Operational Challenges

  • Ship Movement: Ship constantly moving (waves, current). Drone harus track moving target.
  • Deck Obstacles: Deck punya cables, pipes, antennas. Easy to snag propellers.
  • Return-to-Home Risk: Jika activate RTH, drone fly back ke takeoff point. Tapi ship sudah moved! Drone bisa land di water. Disable RTH, use manual control.

Offshore Platform Operations

Additional Regulations

  • ESDM Approval: Oil & gas platforms butuh approval dari Ministry of Energy.
  • Explosion-Proof Equipment: Platforms punya explosive atmosphere (gas, oil vapor). Drone harus explosion-proof atau fly only di designated safe zones.
  • Helideck Clearance: Platforms punya helidecks untuk crew transport. Tidak boleh fly saat helicopter operations (check schedule dengan platform).

Logistics Challenges

  • Access: Platforms adalah offshore (10-200 km dari shore). Butuh boat atau helicopter untuk access. Expensive.
  • Weather Windows: Offshore weather harsh. Limited weather windows untuk safe operations (maybe 5-10 days per month).
  • Accommodation: Inspection bisa take several days. Butuh stay on platform (limited bunks, strict safety rules).

Environmental Monitoring

Oil Spill Response

Drone sangat useful untuk oil spill monitoring:

  • Map spill extent dan movement.
  • Guide cleanup crews.
  • Document environmental damage untuk legal purposes.

Dalam emergency, regulations relaxed (similar to emergency response).

Illegal Fishing Surveillance

  • Coordination dengan TNI AL: Anti-illegal fishing operations coordinate dengan Navy. Butuh clearance.
  • Evidence Collection: Footage bisa used untuk prosecution. Harus follow chain of custody procedures.
  • Safety: Illegal fishing vessels bisa hostile. Maintain safe distance, have Navy escort.

Insurance Requirements

  • Marine Liability: Jika drone jatuh ke laut dan cause ship collision atau damage, liability bisa massive. Min Rp 10 miliar coverage.
  • Equipment Insurance: Maritime drones expensive (waterproof, corrosion-resistant). Insure against saltwater damage, loss at sea.
  • Pollution Liability: Jika drone cause oil spill (misal: crash into tank), liability unlimited. Some clients require Rp 50 miliar+ coverage.

Best Practices

  • Saltwater Protection: Rinse drone dengan fresh water after every maritime flight. Saltwater corrosion bisa destroy electronics.
  • Float Landing Gear: Use float landing gear jika fly over water. Jika crash, drone float instead of sink.
  • Bright Colors: Use bright orange atau yellow drone. Easy to spot jika crash di laut.
  • GPS Tracker: Install GPS tracker (separate dari drone GPS). Jika crash, bisa locate untuk recovery.

Kesimpulan

Maritime drone operations adalah complex karena dual regulatory framework dan harsh operating environment. Tapi market opportunity huge (Indonesia punya 17,000+ islands, 100+ ports, dozens of offshore platforms). Jika Anda willing to navigate regulatory complexity dan invest in proper equipment, ini adalah lucrative niche dengan limited competition.

Tags

#maritime drone#offshore#port operations#ship inspection#coastal zone
Promo

Sertifikasi Pilot Drone

Dapatkan lisensi resmi untuk menerbangkan drone secara legal di Indonesia

Lihat Program
Kursus
Logo Pelatihan

Pelatihan Pemetaan Menggunakan Drone

Pelajari teknik pemetaan udara profesional dengan drone

Lihat Silabus & Biaya

Artikel Terkait

Sanksi Hukum Pelanggaran Drone di Indonesia: Pasal UU Penerbangan dan Sanksi Administratif
Regulasi

Sanksi Hukum Pelanggaran Drone di Indonesia: Pasal UU Penerbangan dan Sanksi Administratif

Apa sanksinya jika menerbangkan drone sembarangan, di sekitar bandara, atau tanpa sertifikat? Rangkuman pasal pidana UU 1/2009 tentang Penerbangan yang relevan untuk drone, sanksi administratif, dan tanggung jawab perdata, dengan rujukan pasalnya.

Privasi dan Etika Perekaman Drone: Aturan Hukum dan Praktik yang Bertanggung Jawab
Regulasi

Privasi dan Etika Perekaman Drone: Aturan Hukum dan Praktik yang Bertanggung Jawab

Kamera drone dapat melihat ke halaman, jendela, dan wajah orang. Rangkuman aturan hukum dan etika perekaman dengan drone, serta praktik yang melindungi Anda dan orang yang terekam.

Aturan Terbang Drone Malam Hari di Indonesia: Larangan dan Cara Mendapat Persetujuan
Regulasi

Aturan Terbang Drone Malam Hari di Indonesia: Larangan dan Cara Mendapat Persetujuan

Drone pada prinsipnya hanya boleh terbang antara matahari terbit dan terbenam. Operasi malam tetap mungkin, tetapi harus melalui persetujuan. Berikut aturannya dan persiapan yang diperlukan.