PT Remote Pilot Indonesia
Pelatihan
Sertifikasi
Sumber Daya
Tentang
Minta Penawaran
PT Remote Pilot Indonesia

PT Remote Pilot Indonesia

Pusat pelatihan dan sertifikasi remote pilot sejak 2018. Dipercaya kementerian, lembaga, BUMN, dan perusahaan di seluruh Indonesia.

Program

  • Sertifikasi Remote Pilot
  • Sertifikasi BNSP Drone
  • Sertifikasi BNSP GIS
  • Pelatihan Pemetaan
  • Pelatihan LiDAR
  • Pelatihan Termal
  • Pelatihan Spraying
  • Fixed Wing & VTOL
  • Surveillance & Security
  • Foto & Videografi
  • Perusahaan & Instansi
  • Pelatihan di Lokasi Wisata
  • Training of Trainer

Perusahaan

  • Tentang Kami
  • Galeri
  • Alumni
  • Careers
  • Kontak

Sumber Daya

  • Jalur Karir
  • Blog
  • Regulasi Drone
  • Panduan SIDOPI GO
  • FAQ
  • Verifikasi Sertifikat
  • Minta Penawaran
Kantor
Indonesia Stock Exchange
Tower 1, Level 3, Unit 304
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53
SCBD, Jakarta Selatan 12190
WhatsApp
+62 817 9167 799
Email
[email protected]
InstagramYouTubeLinkedIn
Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanDisclaimer

© 2026 PT Remote Pilot Indonesia. Hak cipta dilindungi.

REMOTE PILOT

Kembali ke Blog
Regulasi|2024-07-07•Tim Remote Pilot

Panduan Mengurus Security Clearance (SC) untuk Misi Pemetaan Udara

Langkah pertama sebelum NOTAM. Pelajari prosedur birokrasi mengurus Security Clearance di Kementerian Pertahanan/Mabes TNI untuk proyek drone Anda.

Panduan Mengurus Security Clearance (SC) untuk Misi Pemetaan Udara
Daftar Isi
  • Gerbang Utama Legalitas Pemotretan Udara
  • 1. Siapa yang Wajib Mengurus SC?
  • 2. Persyaratan Dokumen
  • 3. Alur Pengurusan (Manual/Tatab Muka)
  • 4. Waktu Pengurusan
  • 5. Kewajiban Setelah Dapat SC
  • Kesimpulan

Gerbang Utama Legalitas Pemotretan Udara

Banyak pilot drone pemula yang langsung loncat mengajukan izin ke AirNav. Padahal, sebelum AirNav bisa menerbitkan Flight Approval, ada satu dokumen sakti yang wajib dilampirkan: Security Clearance (SC). SC adalah surat pernyataan dari otoritas pertahanan negara bahwa misi penerbangan drone Anda tidak mengancam keamanan nasional.

Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) atau Mabes TNI AU, tergantung jenis misi dan lokasi. Tanpa SC, izin terbang hanyalah angan-angan. Artikel ini membahas teknis pengurusannya.

1. Siapa yang Wajib Mengurus SC?

Setiap operator drone yang melakukan:

  • Pemotretan udara (Aerial Photography) menggunakan kamera spektrum apapun (RGB, Lidar, Thermal).
  • Survei dan Pemetaan (Mapping).
  • Penerbangan di wilayah perbatasan atau objek vital nasional.
  • Operator asing (WNA) yang membawa drone ke Indonesia.
Hanya penerbangan hobi visual (non-recording) di area non-restricted yang mungkin dikecualikan, namun batasannya sangat tipis.

2. Persyaratan Dokumen

Siapkan berkas berikut dalam map yang rapi (atau scan PDF untuk pengajuan online jika tersedia):

  • Surat Permohonan (Kop Surat Perusahaan) ditujukan ke Dirjen Strahan Kemhan / Asintel KASAU.
  • Proposal Kegiatan (Latar belakang, tujuan, output data).
  • Data Diri Pilot (KTP, Sertifikat Pilot, CV).
  • Data Teknis Drone (Foto unit, Serial Number, Spesifikasi Teknis).
  • Peta Area Kerja (Koordinat Polygon area yang akan diterbangi). Harap gunakan koordinat geografis yang akurat.
  • Surat Perjanjian Kerja (SPK) dari klien (sebagai bukti Anda terbang untuk tujuan jelas).

3. Alur Pengurusan (Manual/Tatab Muka)

Meskipun ada upaya digitalisasi, pengurusan SC seringkali masih memerlukan interaksi fisik atau surat-menyurat resmi:

  1. Submission: Masukkan berkas ke loket pelayanan di Kemhan (Jl. Merdeka Barat) atau Mabes TNI AU Cilangkap.
  2. Verifikasi Intelijen: Tim intelijen akan memverifikasi latar belakang pilot (Background Check) untuk memastikan tidak ada afiliasi dengan organisasi terlarang. Mereka juga mengecek apakah koordinat area Anda masuk wilayah rahasia militer.
  3. Security Officer (SO): Untuk misi sensitif, otoritas mungkin mewajibkan kehadiran Security Officer (personel TNI) yang ikut mendampingi Anda di lapangan selama survei. Biaya akomodasi SO ini biasanya ditanggung pemohon.
  4. Penerbitan SC: Jika 'bersih', surat SC akan terbit. Masa berlakunya terbatas (biasanya sesuai durasi proyek atau maksimal 3 bulan).

4. Waktu Pengurusan

Ini bukan bikin KTP kilat. Proses SC memakan waktu 14 hari kerja hingga 1 bulan.
Tips Pro: Jangan ajukan SC mepet deadline proyek. Masukkan biaya dan waktu pengurusan SC dalam timeline proposal Anda ke klien. Jelaskan bahwa ini adalah prosedur negara yang tidak bisa di-bypass.

5. Kewajiban Setelah Dapat SC

Setelah pegang SC, bukan berarti bebas terbang.

  • Lanjut urus Flight Approval ke AirNav.
  • Lapor lapor ke Lanud (Pangkalan Udara) terdekat sebelum pelaksanaan.
  • Menyerahkan salinan hasil foto/peta ke Kemhan/TNI sebagai arsip negara (fungsional kontrol).

Kesimpulan

Security Clearance adalah filter kedaulatan negara. Memiliki SC menunjukkan bahwa operasi drone Anda "Restu Negara". Bagi instansi pemerintah atau BUMN, vendor yang paham alur SC adalah partner idaman karena menjamin kepatuhan hukum sejak awal.

Tags

#security clearance#izin terbang#birokrasi#pemetaan#legalitas
Promo

Sertifikasi Pilot Drone

Dapatkan lisensi resmi untuk menerbangkan drone secara legal di Indonesia

Lihat Program
Kursus
Logo Pelatihan

Pelatihan Pemetaan Menggunakan Drone

Pelajari teknik pemetaan udara profesional dengan drone

Lihat Silabus & Biaya

Artikel Terkait

Jangan Asal Terbang: Panduan Praktis Mengurus Izin Terbang Drone di Indonesia
Pelatihan Drone

Jangan Asal Terbang: Panduan Praktis Mengurus Izin Terbang Drone di Indonesia

Terbang legal itu tenang. Simak alur lengkap pengurusan izin terbang (flight permit) dan security clearance untuk pilot drone.

Regulasi Drone untuk Konstruksi dan Surveying: Izin, Lisensi, dan Koordinasi dengan ATC
Regulasi

Regulasi Drone untuk Konstruksi dan Surveying: Izin, Lisensi, dan Koordinasi dengan ATC

Drone untuk surveying konstruksi dan pemetaan punya aturan khusus, terutama jika di area urban atau dekat bandara. Pahami prosedur koordinasi dengan ATC.

Panduan Lengkap Regulasi Drone Indonesia 2025: CASR 107, SIDOPI, dan Etika Terbang
Regulasi

Panduan Lengkap Regulasi Drone Indonesia 2025: CASR 107, SIDOPI, dan Etika Terbang

Kitab suci hukum drone di Indonesia. Pelajari segala hal tentang CASR 107, prosedur SIDOPI, kawasan KKOP, dan sanksi hukum agar Anda terbang aman dan legal.