Sertifikat pelatihan yang dipakai untuk mengajukan Remote Pilot Certificate (RPC) di SIDOPI GO harus berasal dari lembaga pelatihan yang diakui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Lembaga ini tercantum sebagai UAS Training Center (UASTC) di portal SIDOPI GO. Prosedur untuk menjadi UASTC diatur dalam Surat Edaran SE.010/DKPPU/VI/2025 tentang Prosedur Evaluasi Lembaga Pelatihan Remote Pilot Rating SPUKTA yang Diakui, ditetapkan 10 Juni 2025. Artikel ini merangkum seluruh persyaratannya.

Siapa yang Bisa Mengajukan?
- Badan hukum, yaitu entitas yang telah disahkan Kementerian Hukum dan/atau lembaga pemerintah berwenang, dan memiliki kewenangan menyelenggarakan kegiatan pelatihan sesuai perizinan.
- Lembaga pelatihan personel penerbangan yang sudah memiliki sertifikat dari Kementerian Perhubungan dan masih berlaku dapat mengajukan penambahan kapabilitas pelatihan remote pilot rating SPUKTA.
SE.010 menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh beroperasi sebagai lembaga pelatihan remote pilot rating SPUKTA dengan melanggar ketentuan surat edaran ini.
Status Diakui
Setelah lolos evaluasi, DKPPU menerbitkan surat lembaga pelatihan dengan status diakui yang memuat nomor surat, nomor lembaga pelatihan, nama dan alamat bisnis utama, pernyataan diakui DJPU, tanggal terbit, masa berlaku, dan lampiran spesifikasi pelatihan. Lembaga juga mendapat nomor UASTC dan dicantumkan dalam daftar UASTC di SIDOPI GO.
- Masa berlaku paling lama 2 tahun, dapat diperpanjang setelah evaluasi ulang oleh DKPPU.
- DKPPU dapat menangguhkan atau mencabut status bila ditemukan penyimpangan atau pelanggaran.
- DKPPU dapat melakukan inspeksi kapan saja, dan setidaknya sekali setahun.
Dokumen Permohonan
Permohonan diajukan kepada DKPPU setidaknya 60 hari kalender sebelum demonstrasi pelatihan dimulai, kecuali DKPPU menyetujui periode yang lebih pendek. Isinya paling sedikit:
- Surat permohonan sebagai lembaga pelatihan remote pilot yang diakui DKPPU sesuai PKPS 107
- Struktur organisasi yang memuat manajer pelatihan, kepala instruktur, dan kepala pemeliharaan SPUKTA
- Akta pendirian dengan kegiatan usaha yang mencakup pelatihan
- Surat keterangan domisili badan hukum
- Fasilitas dan peralatan, termasuk simulator, SPUKTA, dan stasiun kendali jarak jauh
- Manual prosedur pelatihan (training procedure manual)
- Kurikulum, silabus, garis besar, modul, bahan ajar, prosedur, dan dokumentasi pendukung
- Daftar instruktur teori dan praktik yang dimiliki atau akan dimiliki
- Jumlah maksimum peserta untuk kelas luring, daring, dan hybrid
- Penjelasan sistem penyimpanan data dan dokumen
- Program inspeksi dan pemeliharaan SPUKTA sesuai petunjuk pabrikan
- Pernyataan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, disertai deskripsi singkat
- Informasi tambahan yang diminta DKPPU
Kurikulum dan Silabus
Kurikulum minimal mengikuti SE.009/DKPPU/IX/2022 atau yang terkini, yaitu 43 jam pelajaran yang mencakup 12 Aeronautical Knowledge, flight review, dan ujian. Lembaga boleh menambah mata pelajaran atau jam pelajaran, tetapi tidak boleh mengurangi. Modul dan bahan ajar untuk setiap mata pelajaran wajib dilampirkan.
Personel
| Posisi | Ketentuan |
|---|---|
| Manajemen | Minimal manajer lembaga pelatihan, kepala instruktur (teori dan praktik), dan kepala pemeliharaan SPUKTA. Kepala instruktur teori dan praktik boleh dirangkap satu orang. Manajer pemeliharaan, keselamatan, dan kualitas boleh ditambahkan. |
| Instruktur teori | Jumlah memadai dan kompeten; boleh tetap, tidak tetap, atau ahli di bidangnya. Wajib memegang RPC yang masih berlaku dari SIDOPI GO, kecuali subject matter expert (SME). DKPPU mengutamakan instruktur yang memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi instruktur penerbangan. |
| Instruktur praktik | Wajib memegang RPC yang masih berlaku. Rasio yang direkomendasikan 1 instruktur untuk 7 peserta. Lembaga dapat menetapkan minimum jam terbang instruktur dengan mempertimbangkan knowledge, skill, attitude, dan metode mengajar. |
Persyaratan Peserta yang Harus Diterapkan
- Usia minimal 17 tahun.
- WNI, atau warga negara asing yang memiliki NIK. Warga negara asing tanpa NIK boleh mengikuti pelatihan tetapi tidak dapat mengajukan RPC dari SIDOPI GO.
- Sehat fisik dan mental dengan surat dokter, minimal memeriksa tekanan darah, tinggi badan, berat badan, dan buta warna. Surat sehat berlaku maksimal 7 hari kalender dari tanggal periksa hingga diunggah ke SIDOPI GO; hasil medical check-up berlaku maksimal 180 hari.
- Mampu berbahasa Inggris, dengan cara pembuktian yang ditentukan lembaga. Peserta yang tidak mampu diberi catatan batasan pada sertifikatnya.
- Tidak mengonsumsi alkohol dan narkoba yang melanggar peraturan. Lembaga dapat meminta SKCK bila diperlukan.
Fasilitas dan Peralatan
- Kantor utama yang secara fisik berada di alamat yang ditunjukkan. Kantor satelit boleh dipakai untuk sebagian atau seluruh pelatihan bila fasilitas, peralatan, personel, dan materinya memenuhi syarat, instrukturnya diawasi langsung manajemen kantor utama, dan tercantum dalam lampiran spesifikasi pelatihan.
- Ruang teori dideskripsikan ukuran dan kapasitas maksimalnya. Bila belum memiliki ruangan, cukup dengan bukti kerja sama atau perjanjian penggunaan ruangan. Kelas daring dibatasi maksimal 100 peserta, dan media daringnya wajib dideskripsikan.
- Lokasi praktik dimiliki atau aksesnya dikuasai dengan bukti yang relevan, serta mempertimbangkan keselamatan terhadap jalur penerbangan, orang di sekitar, dan obstacle.
- Simulator beserta prosedur penggunaannya dalam pengajaran.
- SPUKTA minimal 2 unit untuk praktik, boleh ditambah melalui sewa atau perjanjian, dengan baterai cadangan yang memadai. Semua unit wajib memiliki sertifikat pendaftaran yang masih berlaku dari SIDOPI GO.
Manual Prosedur Pelatihan
Training procedure manual menjadi dokumen inti yang dievaluasi. SE.010 menetapkan isi minimalnya:
- Umum: pengendalian revisi dan distribusi manual, glosarium, ruang lingkup pelatihan, bagan organisasi, kualifikasi dan tanggung jawab personel kunci, desain dan pengembangan program, pemeliharaan fasilitas, sistem mutu, budaya keselamatan, perencanaan dan kontrol pelatihan praktik, pelaporan bahaya dan insiden, serta batas waktu tugas instruktur dan peserta.
- Personel: prosedur validasi kualifikasi, penentuan kompetensi, dan program pelatihan awal serta penyegaran bagi personel lembaga.
- Penyimpanan data dan dokumen: absensi, catatan pelatihan peserta dan personel, standar pengisian, pemeriksaan berkala, dan keamanan dokumen termasuk bank soal.
- Sistem manajemen keselamatan (SMS), bila kegiatan lembaga berdampak langsung pada keselamatan operasi drone.
- Kualitas pelatihan: cara mengidentifikasi masalah serta meningkatkan dan mempertahankan mutu.
- Fasilitas dan peralatan: simulator, SPUKTA, peralatan pemeliharaan, kelas berbasis komputer, dan program yang dipakai.
- Informasi pengoperasian SPUKTA: manual, checklist dan prosedur normal, prosedur pengisian daya, prosedur darurat, panduan inspeksi dan pemeliharaan, serta siapa yang boleh melakukannya.
- Prosedur pelaksanaan pelatihan: evaluasi instruktur, mekanisme kelas luring, daring, dan hybrid, pengajaran praktik dengan mempertimbangkan performa drone, cuaca, obstacle, dan jarak dari orang lain, serta prosedur ujian teori, ujian praktik, standar kelulusan, dan penjaminan mutu.
Lima Fase Evaluasi
| Fase | Kegiatan |
|---|---|
| I. Preliminary meeting | Calon lembaga mengirim surat kepada Direktur DKPPU dengan dokumen pendukung. DKPPU menjadwalkan pertemuan pertama untuk menyampaikan ketentuan dan tanya jawab. |
| II. Formal application | Surat permohonan formal beserta semua persyaratan. DKPPU memeriksa kelengkapan dan membentuk tim evaluasi. |
| III. Document evaluation | Evaluasi dokumen berdasarkan checklist (DGCA Form 107-21), secara luring, daring, atau hybrid, dapat berlangsung beberapa kali pertemuan. Bila calon lembaga tidak mampu melanjutkan dalam waktu yang disepakati, DKPPU dapat menangguhkan atau menolak permohonan. |
| IV. Demonstration | Calon lembaga menjalankan pelatihan teori dan praktik sesuai prosedur yang telah dievaluasi, dapat beberapa kali sampai DKPPU menyatakan sesuai, sambil memperbaiki temuan tim evaluasi. |
| V. Issuance letter | Tim evaluasi menyusun laporan. Bila ditolak, DKPPU menerbitkan surat penolakan beserta alasannya. Bila disetujui, terbit surat status diakui beserta nomor UASTC, lengkap dengan batasan pelatihan, masa berlaku, dan pengawasan berkala. |
Aturan Iklan
- Sejak masuk fase demonstrasi, calon lembaga boleh beriklan sebagai lembaga pelatihan yang sedang dalam evaluasi DKPPU.
- Iklan sebagai lembaga pelatihan dengan status diakui baru boleh setelah DKPPU menerbitkan surat status diakui.
- Lembaga dilarang membuat pernyataan lisan maupun tertulis yang salah atau menyesatkan.
Inspeksi, Temuan, dan Sanksi
Inspeksi mencakup manajemen lembaga, materi pelatihan, kompetensi personel, kesesuaian fasilitas dan SPUKTA, periklanan, kesesuaian prosedur dengan pelaksanaan, rekam jejak lulusan, evaluasi feedback, pelaporan insiden, dan penyimpanan data.
| Level temuan | Jenis ketidaksesuaian | Batas waktu |
|---|---|---|
| Level 1 | Terhadap ketentuan peraturan | Mitigasi awal 7 hari, tindakan korektif penuh 30 hari |
| Level 2 | Terhadap ketentuan prosedur SE.010 | Mitigasi awal 30 hari, tindakan korektif penuh 60 hari |
| Level 3 | Terhadap norma pelaksanaan pelatihan | Tindakan korektif 90 hari |
Temuan yang tidak ditindaklanjuti dikenai teguran tertulis maksimal 3 kali dengan jeda 15 hari kalender, lalu pembekuan sementara, dan pencabutan status diakui bila tidak ada tindakan korektif dalam 7 hari setelah pembekuan.
Kerja Sama Pelatihan
PT Remote Pilot Indonesia terbuka bekerja sama dengan training center, misalnya untuk kelas in-house, pelatihan spesialis seperti pemetaan dan LiDAR, atau penyelenggaraan kelas di daerah. Hubungi kami melalui halaman kontak.
Ikut Kelas Sertifikasi Remote Pilot
Program sertifikasi remote pilot PT Remote Pilot Indonesia mengikuti kurikulum 43 JP SE.009/DKPPU/IX/2022, dengan sertifikat pelatihan untuk pengajuan RPC dan pendampingan sampai terbit di SIDOPI GO.
Rujukan: SE.010/DKPPU/VI/2025 tentang Prosedur Evaluasi Lembaga Pelatihan Remote Pilot Rating SPUKTA yang Diakui (ditetapkan 10 Juni 2025), SE.009/DKPPU/IX/2022, dan PM 63 Tahun 2021 (PKPS 107).



