Peraturan SPUKTA (Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak) adalah materi dengan porsi terbesar dalam pelatihan remote pilot, yaitu 9 dari 38 JP teori. Materi ini menjawab pertanyaan dasar setiap pilot: siapa yang boleh terbang, drone apa yang wajib didaftarkan, di mana dan kapan boleh terbang, izin apa yang dibutuhkan, dan apa akibatnya bila melanggar.
Artikel ini adalah bagian 1 dari seri 12 Aeronautical Knowledge, materi wajib pelatihan remote pilot menurut PKPS 107.73 dan SE.009/DKPPU/IX/2022. Porsi materi ini di kelas: 9 JP.

Hukum Internasional: Konvensi Chicago dan ICAO
Penerbangan sipil internasional berpijak pada Konvensi Chicago 1944 (ICAO Doc 7300). Pasal 8 konvensi ini sudah mengatur pesawat udara tanpa pilot: pesawat semacam itu tidak boleh terbang di atas wilayah suatu negara tanpa otorisasi khusus dari negara tersebut. Standar teknisnya dijabarkan dalam Annex ICAO. Beberapa Annex telah dimutakhirkan untuk memuat ketentuan Remotely Piloted Aircraft System (RPAS), antara lain Annex 1 (Personnel Licensing), Annex 2 (Rules of the Air), Annex 8 (Airworthiness of Aircraft), dan Annex 10 Volume VI tentang C2 link.
Hierarki Peraturan Nasional
- UU 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan: mendefinisikan pesawat udara sehingga drone termasuk di dalamnya, serta memuat ketentuan pidana.
- PP 32 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang penerbangan.
- PP 4 Tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara, yang menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas.
- PM 63 Tahun 2021 (PKPS Bagian 107): pilot, drone, dan cara terbang SPUKTA.
- PM 37 Tahun 2020: ruang udara dan persetujuan operasi.
- PM 34 Tahun 2021 (PKPS 22): standar kelaikudaraan RPAS.
- Petunjuk teknis Direktorat Jenderal, seperti SI 8900-12.01 (pendaftaran drone) dan SI 8900-12.02 (sertifikasi remote pilot).
Kategori Drone
Pengelompokan drone di Indonesia tidak didasarkan pada bentuk atau desain, melainkan pada berat dan tujuan penggunaan:
- Berdasarkan berat: PKPS 107 berlaku untuk drone lebih dari 250 gram hingga 25 kilogram (55 lbs), termasuk semua yang terpasang di dalamnya. Menurut PM 37/2020, drone di atas 55 lbs mengikuti ketentuan CASR Part 21 dan Part 91 sesuai keperluannya.
- Berdasarkan tujuan: hobi atau rekreasi, dan komersial. PKPS 107.2 memberi ketentuan khusus untuk drone hobi: diterbangkan hanya untuk rekreasi dalam organisasi berbasis komunitas, berat tidak lebih dari 15 lbs (7 kg), dan tetap memenuhi butir keselamatan seperti terbang siang hari, VLOS, dan larangan di atas kerumunan. Penggunaan komersial memerlukan safety assessment dari Direktur Jenderal (PM 37/2020).
Ketentuan Umum dan Pengoperasian
| Butir | Ketentuan |
|---|---|
| 107.9 | Kecelakaan yang menyebabkan orang cedera atau kerusakan properti selain drone wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal atau Otoritas Bandara terdekat paling lambat 10 hari kalender. |
| 107.15 | RPIC wajib memeriksa drone sebelum terbang dan tidak boleh melanjutkan penerbangan bila drone tidak lagi aman. |
| 107.17 | Tidak boleh terlibat dalam operasi bila memiliki kondisi fisik atau mental yang mengganggu keselamatan. |
| 107.19 | Remote Pilot In Command (RPIC) wajib ditunjuk dan menjadi otoritas akhir atas operasi, termasuk memastikan drone tidak membahayakan orang, pesawat, atau properti bila kendali hilang. |
| 107.21 | Dalam keadaan darurat, RPIC boleh menyimpang dari aturan, lalu wajib mengirim laporan tertulis kepada Direktur Jenderal. |
| 107.23 | Dilarang terbang ceroboh atau menjatuhkan benda yang membahayakan orang atau properti. |
| 107.25 | Dilarang terbang dari pesawat yang bergerak; dari kendaraan bergerak hanya di daerah jarang penduduk dan tidak mengangkut barang orang lain untuk kompensasi. |
| 107.27 | Wajib mematuhi ketentuan alkohol dan narkoba PKPS 91.17 dan 91.19. |
| 107.29 | Hanya antara matahari terbit dan matahari terbenam. |
| 107.31 dan 107.33 | Visual line of sight (VLOS) tanpa alat bantu selain kacamata atau lensa kontak; bila memakai visual observer, RPIC, pemegang kendali, dan visual observer wajib berkomunikasi efektif. |
| 107.35 | Satu orang tidak boleh menjadi RPIC atau visual observer untuk lebih dari satu drone sekaligus. |
| 107.36 | Drone tidak boleh mengangkut barang berbahaya. |
| 107.37 | Drone wajib memberi jalan kepada semua pesawat udara dan tidak boleh terbang terlalu dekat hingga menimbulkan bahaya tabrakan. |
| 107.39 | Dilarang terbang di atas kerumunan, kecuali orang yang terlibat langsung atau berada di bawah bangunan tertutup atau kendaraan diam. |
| 107.43 sampai 107.47 | Tidak boleh mengganggu lalu lintas bandar udara; kawasan terlarang atau terbatas perlu izin instansi berwenang; area NOTAM perlu izin ATC atau Direktorat Jenderal. |
| 107.49 | Persiapan sebelum terbang: evaluasi cuaca, ruang udara, orang dan properti di sekitar, briefing kru, cek C2 link, daya, dan muatan. |
| 107.51 | Kecepatan maksimal 87 knot, ketinggian maksimal 400 kaki (120 m) di atas tanah, jarak pandang minimal 3 mil, jarak dari awan 500 kaki di bawah dan 2.000 kaki horizontal. |
Sertifikat Remote Pilot (Subbagian C)
- Kewajiban (107.12): tidak seorang pun boleh memegang kendali SPUKTA tanpa RPC, kecuali di bawah pengawasan langsung RPIC bersertifikat yang mampu mengambil alih kendali.
- Syarat pemohon (107.61): WNI, minimal 17 tahun, mampu berbahasa Inggris, sehat fisik dan mental, serta lulus ujian pengetahuan aeronautika.
- Narkoba dan alkohol (107.57 dan 107.59): pelanggaran terkait narkotika atau menolak tes alkohol menjadi dasar penolakan permohonan hingga 1 tahun, atau penangguhan dan pencabutan RPC.
- Ujian (107.67 sampai 107.71): nilai kelulusan ditetapkan Direktur Jenderal, saat ini 70 dari 60 soal dalam 90 menit. Kecurangan dikenai larangan mengajukan sertifikat dan ujian selama 1 tahun. Ujian ulang dapat diajukan 14 hari setelah gagal.
- Pengetahuan berkala (107.65): teks peraturan menyebut ujian awal atau berkala dalam 24 bulan kalender. Dalam praktik, RPC yang terbit dari SIDOPI GO saat ini berlaku 1 tahun.
Saat terbang, terutama di controlled airspace, siapkan dokumen yang mungkin diminta: RPC, sertifikat pendaftaran drone, dan persetujuan operasi bila diperlukan. Cara mengajukan RPC dijelaskan di panduan pengajuan RPC di SIDOPI GO.
Pendaftaran Drone (Subbagian D)
Drone wajib terdaftar dan menampilkan tanda pendaftaran (107.13). Pendaftaran diajukan oleh WNI atau badan hukum Indonesia melalui SIDOPI GO, dengan formulir sesuai SI 8900-12.01. Sertifikat pendaftaran bukan bukti kepemilikan, berlaku paling lama 3 tahun kalender (107.91), dan batal otomatis bila tidak diperpanjang (107.93).
Pengecualian dan SORA (Subbagian E)
Direktur Jenderal dapat menerbitkan surat pengecualian untuk operasi di luar ketentuan PKPS 107, berdasarkan deskripsi operasi dan hasil Specific Operation Risk Assessment (SORA) yang menunjukkan operasi dapat dilakukan dengan aman (107.200). Ketentuan yang dapat dikecualikan (107.205):
- 107.25 pengoperasian dari kendaraan bergerak atau pesawat udara
- 107.29 pengoperasian siang hari
- 107.31 VLOS, tetapi tidak untuk mengangkut barang milik orang lain dengan kompensasi
- 107.33 visual observer
- 107.35 pengoperasian beberapa drone sekaligus, misalnya drone light show
- 107.37(a) prioritas jalur penerbangan
- 107.41 pengoperasian di ruang udara tertentu
- 107.51 batasan pengoperasian
SORA menilai risiko di darat dan di udara, lalu menentukan mitigasi desain dan operasional yang diperlukan agar risiko dapat diterima.
Persetujuan Terbang, Pengawasan, dan Sanksi
PKPS 107.41 merujuk PM 37/2020 untuk pengoperasian di ruang udara. Operasi di controlled airspace, KKOP, radius 3 NM dari helipad, kawasan terlarang dan terbatas, atau di atas 400 kaki memerlukan persetujuan. Permohonan diajukan paling lambat 14 hari kerja sebelum operasi, disertai antara lain rencana penerbangan, prosedur darurat, kompetensi pilot, hasil safety assessment, surat assessment dari Perum LPPNPI, registrasi drone, dan asuransi pihak ketiga. Untuk survei, pemetaan, atau foto udara di wilayah tertentu diperlukan security clearance. Setelah persetujuan terbit, NOTAM dipublikasikan. Detailnya ada di bagian 2 seri ini, ruang udara, KKOP, dan pembatasan penerbangan.
Pengawasan dilakukan Direktorat Jenderal bersama instansi terkait. Pelanggaran dapat berujung sanksi administratif (pencabutan persetujuan dan daftar hitam), tindakan seperti jamming atau penghentian operasi, hingga pidana. Contohnya, Pasal 53 jo. Pasal 411 UU 1/2009 mengancam penerbangan yang membahayakan dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda Rp 500 juta. Rangkumannya ada di sanksi hukum pelanggaran drone.
Seri 12 Aeronautical Knowledge
Berikutnya: Ruang Udara, KKOP, dan Pembatasan Penerbangan
- 1. Peraturan SPUKTA
- 2. Ruang Udara, KKOP, dan Pembatasan Penerbangan
- 3. Cuaca Penerbangan dan Pengaruhnya
- 4. Beban dan Performa SPUKTA
- 5. Prosedur Darurat
- 6. Crew Resource Management
- 7. Prosedur Komunikasi Radio
- 8. Penentuan Performa SPUKTA
- 9. Pengaruh Fisiologis Narkoba dan Alkohol
- 10. Pengambilan Keputusan Aeronautika
- 11. Pengoperasian Bandar Udara
- 12. Inspeksi Permulaan Terbang dan Perawatan
Rujukan: SE.009/DKPPU/IX/2022 (kurikulum dan silabus remote pilot), PM 63 Tahun 2021 (PKPS 107), PM 37 Tahun 2020, PP 4 Tahun 2018, UU 1 Tahun 2009, ICAO Doc 7300, FAA Remote Pilot sUAS Study Guide (FAA-G-8082-22), FAA Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge, serta modul pelatihan remote pilot yang digunakan di kelas.
Pelajari Bersama Instruktur
Seluruh 12 Aeronautical Knowledge dibahas dalam program sertifikasi remote pilot PT Remote Pilot Indonesia: 4 hari teori online dan 1 hari praktik terbang, mengikuti kurikulum 43 JP SE.009/DKPPU/IX/2022, didampingi sampai pengajuan RPC di SIDOPI GO. Lihat jadwal kelas terdekat.



